Berita

Ketua KPK, Nawawi Pomolango/RMOL

Hukum

Ketua KPK Kembali Tegaskan Belum Tahu Keberadaan Kaesang

SELASA, 03 SEPTEMBER 2024 | 17:44 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menegaskan belum tahu keberadaan anak Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep usai terseret dugaan gratifikasi berupa penggunaan pesawat jet pribadi.

“Kami enggak tahu di mana. Belum terinfo,” ungkap Ketua KPK, Nawawi Pomolango di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9).

Meski demikian, Nawawi telah memerintahkan anak buahnya untuk memanggil Kaesang dalam rangka klarifikasi dugaan penerimaan gratifikasi sebagaimana laporan yang diterima KPK.


KPK sendiri memastikan akan tetap memeriksa Ketum PSI itu meskipun bukan berkedudukan sebagai penyelenggara negara. Sebab, Kaesang merupakan sanak saudara penyelenggara negara, yakni anak bungsu Presiden Joko Widodo.
 
“Direktur (LHKPN) saya memberi jawaban bahwa mereka sementara menyiapkan penjadwalan klarifikasi dimaksud,” kata dia.

Saat ditanya kapan waktu pemanggilan Kaesang, Nawawi menyerahkan sepenuhnya kepada direktorat terkait.

“Itu saja baru disebutkan oleh direktur kami, seperti itu,” singkatnya.

Kaesang mendadak hilang usai namanya terseret dugaan penerimaan gratifikasi pesawat jet pribadi yang digunakan untuk terbang ke Amerika Serikat belum lama ini.

Di sisi lain, Koordinator Jaringan Progresif (JP) 98 Bandung, Zaenal Muttaqin menyayangkan sikap KPK yang mengaku belum tahu keberadaan Kaesang. Padahal, Kaesang ada di lingkaran Presiden Jokowi, yang artinya mendapat pengawalan melekat dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

"Kaesang adalah anak presiden yang memiliki prioritas pengamanan sebagai anak presiden. Oleh karena itu tidak mungkin pergerakan Kaesang tidak terpantau oleh Paspampres," kata Zaenal dalam keterangan tertulisnya, Selasa (3/9).

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya