Berita

Anggota Fraksi PKS DPRD Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli/Ist

Politik

Legislator PKS Protes Larangan Berjilbab di RS Medistra: Apakah Itu Pancasilais?

SENIN, 02 SEPTEMBER 2024 | 14:36 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kasus pelarangan penggunaan jilbab kembali mencuat. Kali ini, sejumlah dokter dan tenaga medis di Rumah Sakit Medistra diduga mengalami larangan untuk mengenakan jilbab saat bekerja. 

Anggota Fraksi PKS DPRD Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli, menyatakan bahwa larangan ini jelas-jelas melanggar Hak Asasi Manusia dan bertentangan dengan UUD 1945.

“Kami di Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta sudah bergerak dan minta Dinas Kesehatan mengambil tindakan terhadap RS Medistra," kata Taufik kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Senin (2/9).


Kasus ini mencuat setelah salah satu dokter di rumah sakit tersebut, dr. Diani Kartini dengan berani menyuarakan ketidakadilan yang dialaminya.

Menurut informasi yang beredar, larangan berjilbab tidak hanya berlaku bagi dokter, tetapi juga mencakup perawat dan karyawan lainnya di rumah sakit tersebut. Namun, sebagian besar dari mereka memilih diam karena khawatir kehilangan pekerjaan.

"Para wanita muslimah kita sangat mulia, mau menjalankan agamanya dengan baik dan bahkan didukung oleh UUD 1945, kok malah dilarang? Apakah itu namanya Pancasilais?" tanya Taufik Zoelkifli.

Kasus ini diharapkan menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan instansi terkait, agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

UPDATE

PJJ dan WFH Didorong Jadi Standar Baru di Jakarta

Sabtu, 24 Januari 2026 | 06:02

Prajurit di Perbatasan Wajib Junjung Profesionalisme dan Disiplin

Sabtu, 24 Januari 2026 | 06:00

Airlangga Bidik Investasi Nvidia hingga Amazon

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:42

Indonesia Jadi Magnet Event Internasional

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:26

Macron Cemas, Prabowo Tawarkan Jalan Tengah

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:23

Rismon Sianipar Putus Asa Hadapi Kasus Ijazah Jokowi

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:11

Polda Metro Terima Lima LP terkait Materi Mens Rea Pandji

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:09

Prabowo Jawab Telak Opini Sesat Lewat Pencabutan Izin 28 Perusahaan

Sabtu, 24 Januari 2026 | 04:26

Polisi Bongkar 'Pabrik' Tembakau Sintetis di Kebon Jeruk

Sabtu, 24 Januari 2026 | 04:16

Pesan Prabowo di WEF Davos: Ekonomi Pro Rakyat Harus Dorong Produktivitas

Sabtu, 24 Januari 2026 | 04:04

Selengkapnya