Berita

Ketua Pansus Hak Angket 2024 Nusron Wahid/RMOL

Politik

Pansus Haji Siap Usut Tuntas Polemik Tambahan 10 Ribu Jemaah

SENIN, 02 SEPTEMBER 2024 | 13:58 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji 2024 memanggil biro travel haji dan umroh untuk melakukan pengecekan mengenai data penambahan 10 ribu jemaah haji khusus.

"Kami mengundang pelaku ibadah haji khusus atau PIHK, alias travel-travel dalam hal konfirmasi beberapa informasi yang sudah disampaikan oleh Kemenag," kata Ketua Pansus Hak Angket Haji 2024 Nusron Wahid di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Senin (2/9).

"Apakah di lapangan sesuai dengan disampaikan atau tidak," sambungnya.


Nusron mengatakan bahwa saat ini Pansus Haji 2024 telah mengumpulkan sejumlah data dari para perusahaan travel haji umroh ini.

Dalam keterangan mereka, terdapat data yang berbeda antara data dari Kemenag dengan data di travel haji dan umroh tersebut.

"Keterangannya masih beda-beda, ada yang mengatakan sesuai, ada yang tidak, ini kita sedang kompilasi, kroscek. Kita ingin mencari informasi yang sedetil-detilnya," jelasnya.

Legislator dari Fraksi Golkar ini menambahkan keterangan para travel haji dalam penentuan 10 ribu jemaah khusus tambahan ini diperlukan untuk mengecek data antara milik kemenag maupun travel haji.

"Apakah dalam penentuan menentukan jemaah yang 10 ribu tambahan  untuk ibadah haji khusus itu sesuai dengan nomor urut  atau tidak? Ada unsur keadilan atau tidak ada moral hazard di dalam penentuan itu, itu kita lagi bertanya kepada  masing-masing pelaku travel yang mendapatkan alokasi 10 ribu itu," tutupnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya