Berita

Ketua Pansus Hak Angket 2024 Nusron Wahid/RMOL

Politik

Pansus Haji Siap Usut Tuntas Polemik Tambahan 10 Ribu Jemaah

SENIN, 02 SEPTEMBER 2024 | 13:58 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji 2024 memanggil biro travel haji dan umroh untuk melakukan pengecekan mengenai data penambahan 10 ribu jemaah haji khusus.

"Kami mengundang pelaku ibadah haji khusus atau PIHK, alias travel-travel dalam hal konfirmasi beberapa informasi yang sudah disampaikan oleh Kemenag," kata Ketua Pansus Hak Angket Haji 2024 Nusron Wahid di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Senin (2/9).

"Apakah di lapangan sesuai dengan disampaikan atau tidak," sambungnya.


Nusron mengatakan bahwa saat ini Pansus Haji 2024 telah mengumpulkan sejumlah data dari para perusahaan travel haji umroh ini.

Dalam keterangan mereka, terdapat data yang berbeda antara data dari Kemenag dengan data di travel haji dan umroh tersebut.

"Keterangannya masih beda-beda, ada yang mengatakan sesuai, ada yang tidak, ini kita sedang kompilasi, kroscek. Kita ingin mencari informasi yang sedetil-detilnya," jelasnya.

Legislator dari Fraksi Golkar ini menambahkan keterangan para travel haji dalam penentuan 10 ribu jemaah khusus tambahan ini diperlukan untuk mengecek data antara milik kemenag maupun travel haji.

"Apakah dalam penentuan menentukan jemaah yang 10 ribu tambahan  untuk ibadah haji khusus itu sesuai dengan nomor urut  atau tidak? Ada unsur keadilan atau tidak ada moral hazard di dalam penentuan itu, itu kita lagi bertanya kepada  masing-masing pelaku travel yang mendapatkan alokasi 10 ribu itu," tutupnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Rakyat Ingin Hukum yang Keras terhadap Pelaku Korupsi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 02:19

Sumber APBN Berpeluang dari Harta Rampasan Koruptor

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:57

Gaduh Desil DTSEN, Bonnie Triyana: Buka Mekanisme Sanggah

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:21

Aset Daerah Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:03

Ribuan Pengunjung Padati Hari Pertama Danantara Housing Expo

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:52

Leonardi Divonis 2,5 Tahun Penjara Meski Tak Terbukti Terima Uang

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:22

Kecurigaan Netizen Benar, Habis Karhutla, Muncullah Sawit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:01

Pelindo-BNN Edukasi Pelajar di Empat Kota soal Bahaya Narkoba

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:31

Pos Polisi di Kolong Flyover Slipi Dibakar Massa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:10

UU Perampasan Aset Beri Kepastian Hukum Berantas Korupsi

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:00

Selengkapnya