Berita

Ketua DPC PPP Kota Palu, Shauqi Maskati/Ist

Politik

Pilihan untuk Mardiono: Percepat Muktamar atau Mundur

KAMIS, 29 AGUSTUS 2024 | 15:52 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Nasib Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang gagal lolos ke parlemen harus menjadi bahan introspeksi diri bagi Plt Ketum PPP, Mardiono.

Ketua DPC PPP Kota Palu, Shauqi Maskati mengatakan, opsi paling rasional yakni mempercepat Muktamar atau Mardiono mundur dari kursi Ketum PPP.

“Rekapitulasi KPU clear sudah nasib PPP tersingkir. Oleh karenanya kami minta Plt Ketum bercermin diri, mundur atau percepat muktamar,” kata Shauqi dalam keterangannya, Kamis (29/8).


Kekalahan pada pilpres dan pemilu 2024 menjadi tamparan keras bagi PPP. Hasil buruk ini harus segera dievaluasi agar partai yang sudah berdiri sejak tahun 1973 ini tidak musnah.

“Parpol yang punya riwayat sejarah hebat di Republik ini akhirnya tersungkur, alami kesialan, peristiwa terburuk sepanjang sejarah PPP dan sangat memalukan,” tegasnya.

"Maka, tidak ada jalan lain selain mengganti figur ketum yang mumpuni dan diperhitungkan ketokohannya di kancah politik nasional,” katanya.

Berdasarkan jadwal, PPP baru akan menggelar muktamar pada tahun 2025. Namun jika melihat hasil buruk, maka PPP perlu mempercepat muktamar sebagaimana telah dilakukan partai politik lain.

“Harus kita selamatkan rumah besar ini, kita evaluasi seluruh kinerja dan mengonsolidasikan kembali kekuatan untuk menghadapi tantangan ke depan,” tandasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Negeri Para Bocil

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:14

DPR Tidak Boleh Hadapi Pendemo dengan Pendekatan Keamanan

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:02

Tak Benar Yayasan Syarif Hidayatullah Berkonflik dengan UIN Jakarta

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:45

Desil DTSEN Tak Boleh Merugikan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:34

Beban Kesehatan Karhutla Tembus Rp120 Triliun

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:22

Pejabat Jangan Merasa Sok Tahu Persoalan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:12

Jokowi seperti Gelisah dengan Pernyataan Budi Arie

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:28

Dinas Perumahan Harus Bergerak Cepat Tuntaskan Masalah Warga Taman Rasuna

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:16

Naik Motor dari Indramayu, Konten Kreator Ini Semangat Ikut Demo di DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:00

Polri Kumpulkan Donasi Rp12,6 Miliar untuk NTT

Kamis, 27 Agustus 2026 | 03:46

Selengkapnya