Berita

Ratusan pengemudi ojek online melakukan unjuk rasa di samping Patung Kuda Arjuna Wiwaha, silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Kamis siang (29/8)/RMOL

Politik

Padati Patung Kuda, Komunitas Ojol Minta Pemerintah Buat Kebijakan Tegas

KAMIS, 29 AGUSTUS 2024 | 15:05 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Ratusan pengemudi ojek online (Ojol) melakukan unjuk rasa di samping Patung Kuda Arjuna Wiwaha, silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Kamis siang (29/8). Mereka mendesak pemerintah mengeluarkan kebijakan yang bisa membantu para Ojol lebih sejahtera.

Massa dari berbagai aplikator ojek online ini berkumpul dan menyampaikan orasi dari atas mobil komando yang terparkir di depan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

Salah satu orator dari atas mobil komando menyayangkan sikap pemerintah yang tidak tegas dalam membuat kebijakan bagi para pengemudi ojek online.


Salah satunya, para pemilik dan pengelola e-commerce memiliki jasa pengiriman sendiri tanpa adanya landasan hukum, sehingga sewaktu-waktu bisa diberhentikan secara sepihak.

"Ini tidak boleh terjadi, kita adalah rakyat Indonesia yang berhak mencari penghasilan di negeri kita, sementara mereka (perusahaan e-commerce) datang kemari mencari keuntungan dari kita," kata sang orator.

Dengan nada menggebu-gebu, ia meminta pihak Kementerian Komunikasi dan Informasi juga Kementerian Perhubungan keluar menemui para pendemo.

"Saya harap yang di dalam punya hati dan punya otak, kalau mereka punya nyali keluar. Kami tidak takut wahai yang di dalam, para menteri Menkominfo muka kami memang tidak ganteng, tapi hati kami ikhlas, kami datang kemari karena belakang kami ada keluarga yang harus dihidupi," tegasnya.

Usai menyatakan hal tersebut, para pendemo menyambut dengan riuh sambil mengangkat bendera, spanduk dan juga atribut lainnya.

Akibat dari unjuk rasa ini, Jalan Medan Merdeka Barat dari arah MH Thamrin ke Harmoni ditutup, namun arah sebaliknya dibuka.

Sebelumnya, komunitas ojol dan kurir se-Jabodetabek menyatakan siap menggelar unjuk rasa untuk menyampaikan beberapa tuntutan kepada perusahaan maupun pemerintah.

"Pada hari Kamis (29/8) dari beberapa kelompok rekan-rekan ojek online dan kurir lokal Jabodetabek akan lakukan aksi damai dengan tuntutan yang akan diutarakan baik kepada perusahaan aplikasi maupun kepada pihak pemerintah," ujar Ketua Umum Garda Indonesia, Igun Wicaksono, dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (28/8).

Mereka menuntut adanya landasan hukum yang jelas bagi para pengemudi Ojol, yang tujuannya agar perusahaan tidak berbuat semena-mena seperti pemecatan sepihak dan lainnya.

Populer

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2026 Lengkap Beserta Syaratnya

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:04

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

Tips Aman Belanja Online Ramadan 2026 Bebas Penipuan

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:40

Pasukan Elit Kuba Mulai Tinggalkan Venezuela di Tengah Desakan AS

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:29

Safari Ramadan Nasdem Perkuat Silaturahmi dan Bangun Optimisme Bangsa

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:23

Tips Mudik Mobil Jarak Jauh: Strategi Perjalanan Aman dan Nyaman

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:16

Legislator Dorong Pembatasan Mudik Pakai Motor demi Tekan Kecelakaan

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:33

Pernyataan Jokowi soal Revisi UU KPK Dinilai Problematis

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:26

Tata Kelola Konpres Harus Profesional agar Tak Timbulkan Tafsir Liar

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:11

Bukan Gibran, Parpol Berlomba Bidik Kursi Cawapres Prabowo di 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:32

Koperasi Induk Tembakau Madura Didorong Perkuat Posisi Tawar Petani

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:21

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kesepakatan RI-AS soal Pelonggaran Sertifikasi Halal

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:04

Selengkapnya