PPN Naik, Hippindo Minta Pemerintah Beri Insentif pada Warga

Pemerintah diharap menunda kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

Hal itu disampaikan Ketua Umum Himpunan dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah mengingat daya beli masyarakat yang akan semakin tertekan. 

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dikabarkan akan menyerahkan keputusan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025 kepada pemerintahan baru, yakni Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo-Gibran.

"Kalau bisa enggak dinaikkan (PPN 12 persen) kasih waktu tahun depan lagi. Tapi kalau sudah jadi keputusan UU, kita enggak bisa salahin pemerintah, itu harus dijalankan," kata Budi, di acara Indonesia Retail Summit 2024 di Jakarta. 

Kenaikan PPN menjadi 12 persen, kata Budihardjo, dampaknya tidak akan dirasakan langsung oleh sektor ritel dalam jangka pendek, akan tetapi, hal ini akan mempengaruhi daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah.

"Kalau enggak bisa ditunda, itu kan tambahan jadi 12 persen, bisa dikembalikan dengan meningkatkan daya beli, bisa berupa satu program, misalnya program kesehatan, ke rakyat Bawah, stimulus ekonomi dari uang tambahan itu," ujarnya.