Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

PPN Naik, Hippindo Minta Pemerintah Beri Insentif pada Warga

KAMIS, 29 AGUSTUS 2024 | 11:50 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah diharap menunda kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

Hal itu disampaikan Ketua Umum Himpunan dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah mengingat daya beli masyarakat yang akan semakin tertekan. 

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dikabarkan akan menyerahkan keputusan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025 kepada pemerintahan baru, yakni Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo-Gibran.


"Kalau bisa enggak dinaikkan (PPN 12 persen) kasih waktu tahun depan lagi. Tapi kalau sudah jadi keputusan UU, kita enggak bisa salahin pemerintah, itu harus dijalankan," kata Budi, di acara Indonesia Retail Summit 2024 di Jakarta. 

Kenaikan PPN menjadi 12 persen, kata Budihardjo, dampaknya tidak akan dirasakan langsung oleh sektor ritel dalam jangka pendek, akan tetapi, hal ini akan mempengaruhi daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah.

"Kalau enggak bisa ditunda, itu kan tambahan jadi 12 persen, bisa dikembalikan dengan meningkatkan daya beli, bisa berupa satu program, misalnya program kesehatan, ke rakyat Bawah, stimulus ekonomi dari uang tambahan itu," ujarnya. 

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya