Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Peringatan Darurat! Kelas Menengah Menyusut 9,48 Juta Sejak 2019

KAMIS, 29 AGUSTUS 2024 | 09:33 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Jumlah kelas menengah RI terus menyusut pada tahun 2024 ini menjadi hanya 47,85 juta orang atau 17,13 persen dari total populasi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka ini menurun 9,48 juta dibandingkan dengan tahun 2019, di mana kelas menengah masih mencapai 57,33 juta orang atau 21,45 persen dari total penduduk.

"Jumlah dan persentase penduduk kelas menengah mulai menurun pasca pandemi, sebaliknya jumlah dan persentase penduduk menuju kelas menengah meningkat," kata Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (29/8).


Sementara, jumlah kalangan menuju kelas menengah justru dilaporkan naik dari 128,85 juta orang atau 48,2 persen total populasi pada 2019, menjadi 137,5 juta atau 49,22 persen pada 2024.

Amalia menjelaskan bahwa kelas menengah diukur berdasarkan pengeluaran per kapita per bulan yang berkisar antara Rp2.040.262 hingga Rp9.909.844, atau 3,5 hingga 17 kali garis kemiskinan yang ditetapkan oleh Bank Dunia.

Sedangkan kelompok menuju kelas menengah memiliki pengeluaran berkisar antara Rp874.398 hingga Rp2.040.262 per kapita per bulan.

Namun, ia mencatat bahwa pengeluaran rata-rata kelas menengah cenderung mendekati batas bawah kategori tersebut, yang menunjukkan bahwa banyak di antara mereka rentan turun ke kategori kelas bawah.

"Hal tersebut mengindikasikan kelompok kelas menengah akan lebih sulit untuk lompat menuju kelas atas dan rentan untuk jauh ke kelompok menuju kelas menengah bahkan rentan miskin," kata Amalia, dikutip Kamis (29/8).

Dengan kondisi ini, Amalia menekankan pentingnya data ini menjadi catatan bagi pemerintah karena kelas menengah dan menuju kelas menengah akan menjadi bantalan perekonomian di masa mendatang.

Pasalnya, kelas menengah dan kelompok menuju kelas menengah saat ini mencakup sekitar 66,6 persen dari total penduduk Indonesia dan menyumbang 81,49 persen dari total konsumsi masyarakat.

"Oleh sebab itu, penguatan daya beli diperlukan tidak hanya untuk kelompok miskin tetapi juga kelas menengah terutama menuju kelas menengah," tuturnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

UPDATE

Bareskrim Gerebek 9 Lokasi Rawan Narkoba di Sumut, Puluhan Pengedar dan Pemakai Diamankan

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:28

Pasar Serdang Kemayoran Segera Direvitalisasi

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:15

Hadiah Bibit Korupsi

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:01

Aparat Usut Dugaan Investasi Emas Bodong Rp25 Miliar yang Seret Sejumlah Artis

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:55

Putusan MK soal Gibran Bergulir ke Ranah Politik

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:39

Karhutla Belum Tuntas, Pemerintah Kaji Langkah Penanganan Terbaik

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:34

Kemenhub Catat 1.673 Penerbangan Terdampak Karhutla: 907 Batal

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:17

Radja Nainggolan Ungkap Penyesalan Besar Belum Pernah Bela Timnas Indonesia

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Trump Pertimbangkan Bantu Arab Saudi Perangi Houthi

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:48

Selengkapnya