Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Peringatan Darurat! Kelas Menengah Menyusut 9,48 Juta Sejak 2019

KAMIS, 29 AGUSTUS 2024 | 09:33 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Jumlah kelas menengah RI terus menyusut pada tahun 2024 ini menjadi hanya 47,85 juta orang atau 17,13 persen dari total populasi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka ini menurun 9,48 juta dibandingkan dengan tahun 2019, di mana kelas menengah masih mencapai 57,33 juta orang atau 21,45 persen dari total penduduk.

"Jumlah dan persentase penduduk kelas menengah mulai menurun pasca pandemi, sebaliknya jumlah dan persentase penduduk menuju kelas menengah meningkat," kata Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (29/8).


Sementara, jumlah kalangan menuju kelas menengah justru dilaporkan naik dari 128,85 juta orang atau 48,2 persen total populasi pada 2019, menjadi 137,5 juta atau 49,22 persen pada 2024.

Amalia menjelaskan bahwa kelas menengah diukur berdasarkan pengeluaran per kapita per bulan yang berkisar antara Rp2.040.262 hingga Rp9.909.844, atau 3,5 hingga 17 kali garis kemiskinan yang ditetapkan oleh Bank Dunia.

Sedangkan kelompok menuju kelas menengah memiliki pengeluaran berkisar antara Rp874.398 hingga Rp2.040.262 per kapita per bulan.

Namun, ia mencatat bahwa pengeluaran rata-rata kelas menengah cenderung mendekati batas bawah kategori tersebut, yang menunjukkan bahwa banyak di antara mereka rentan turun ke kategori kelas bawah.

"Hal tersebut mengindikasikan kelompok kelas menengah akan lebih sulit untuk lompat menuju kelas atas dan rentan untuk jauh ke kelompok menuju kelas menengah bahkan rentan miskin," kata Amalia, dikutip Kamis (29/8).

Dengan kondisi ini, Amalia menekankan pentingnya data ini menjadi catatan bagi pemerintah karena kelas menengah dan menuju kelas menengah akan menjadi bantalan perekonomian di masa mendatang.

Pasalnya, kelas menengah dan kelompok menuju kelas menengah saat ini mencakup sekitar 66,6 persen dari total penduduk Indonesia dan menyumbang 81,49 persen dari total konsumsi masyarakat.

"Oleh sebab itu, penguatan daya beli diperlukan tidak hanya untuk kelompok miskin tetapi juga kelas menengah terutama menuju kelas menengah," tuturnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

RUU Perampasan Aset Diusulkan Ganti Nama, Berikut Nomenklaturnya

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:07

Purbaya Sudah Cairkan Rp20,5 Triliun ke 490 Pemda buat Gaji PPPK

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:52

Koperasi Jadi Kunci Hilirisasi Sawit dan Penguatan Daya Tawar Petani

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:50

Songs for Sumatera-Human Initiative Pulihkan Fasilitas MIN 4 Aceh Tamiang

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:38

Subsidi Pertalite Bocor, Kelompok Kaya Masih Nikmati Kucuran Negara

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:32

Pengacara Gus Yaqut Bongkar Duduk Persoalan Pembagian Kuota Haji Tambahan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:16

Usai Bertemu Purbaya, Bahlil Bakal Perketat Orang Kaya yang Pakai Pertalite

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:58

12 Saksi Diperiksa, Sekretaris Kepala BGN Ikut Terseret Kasus MBG

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:46

Rudy Tanoe Irit Bicara soal Korupsi Penyaluran Bansos Usai Diperiksa KPK 4,5 Jam

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:42

Selengkapnya