Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Peringatan Darurat! Kelas Menengah Menyusut 9,48 Juta Sejak 2019

KAMIS, 29 AGUSTUS 2024 | 09:33 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Jumlah kelas menengah RI terus menyusut pada tahun 2024 ini menjadi hanya 47,85 juta orang atau 17,13 persen dari total populasi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka ini menurun 9,48 juta dibandingkan dengan tahun 2019, di mana kelas menengah masih mencapai 57,33 juta orang atau 21,45 persen dari total penduduk.

"Jumlah dan persentase penduduk kelas menengah mulai menurun pasca pandemi, sebaliknya jumlah dan persentase penduduk menuju kelas menengah meningkat," kata Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (29/8).


Sementara, jumlah kalangan menuju kelas menengah justru dilaporkan naik dari 128,85 juta orang atau 48,2 persen total populasi pada 2019, menjadi 137,5 juta atau 49,22 persen pada 2024.

Amalia menjelaskan bahwa kelas menengah diukur berdasarkan pengeluaran per kapita per bulan yang berkisar antara Rp2.040.262 hingga Rp9.909.844, atau 3,5 hingga 17 kali garis kemiskinan yang ditetapkan oleh Bank Dunia.

Sedangkan kelompok menuju kelas menengah memiliki pengeluaran berkisar antara Rp874.398 hingga Rp2.040.262 per kapita per bulan.

Namun, ia mencatat bahwa pengeluaran rata-rata kelas menengah cenderung mendekati batas bawah kategori tersebut, yang menunjukkan bahwa banyak di antara mereka rentan turun ke kategori kelas bawah.

"Hal tersebut mengindikasikan kelompok kelas menengah akan lebih sulit untuk lompat menuju kelas atas dan rentan untuk jauh ke kelompok menuju kelas menengah bahkan rentan miskin," kata Amalia, dikutip Kamis (29/8).

Dengan kondisi ini, Amalia menekankan pentingnya data ini menjadi catatan bagi pemerintah karena kelas menengah dan menuju kelas menengah akan menjadi bantalan perekonomian di masa mendatang.

Pasalnya, kelas menengah dan kelompok menuju kelas menengah saat ini mencakup sekitar 66,6 persen dari total penduduk Indonesia dan menyumbang 81,49 persen dari total konsumsi masyarakat.

"Oleh sebab itu, penguatan daya beli diperlukan tidak hanya untuk kelompok miskin tetapi juga kelas menengah terutama menuju kelas menengah," tuturnya.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

UPDATE

Kuota Internet Hangus Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Jumat, 27 Februari 2026 | 00:01

Mantan Personel Militer Filipina Ungkap Skandal Politik Uang Pejabat Negara

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:56

Penanganan Kasus Lapangan Padel Jangan hanya Reaktif Usai Muncul Polemik

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:38

Legislator PKS Soroti Ketimpangan Politik Hukum Laut Nasional

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:22

PLN Enjiniring Raih Dua Penghargaan ITAY 2026

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:17

Tiga Syarat ‘State Capitalism’

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:04

CMNP Minta Sita Jaminan Rumah Hary Tanoe di Beverly Hills

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:47

IPK 2025 Anjlok ke 34, Rudy Darsono: Efek Jera Cuma Jualan Politik

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:37

Konektivitas Nasional di Daerah Bencana Pulih 100 Persen

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:32

BPKH Perkuat Sinergi Investasi Nasional dan Internasional Lewat Revisi UU

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:18

Selengkapnya