Berita

Ilustrasi/Net

Politik

BKPM Bidik Investasi Rp2.000 T di Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo

RABU, 28 AGUSTUS 2024 | 18:52 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) membidik realisasi investasi sebesar Rp1.900 hingga Rp2.000 triliun pada tahun pertama pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Wakil Menteri Investasi, Yuliot Tanjung, mengungkapkan bahwa target ini meningkat sebesar 16 persen dibandingkan target realisasi investasi tahun 2024 yang mencapai Rp1.650 triliun.

"Jadi menurut perhitungan kami, asesmen kami, pada 2025 yang akan datang target realisasi investasi itu adalah sebesar Rp1.900 sampai dengan Rp2.000 triliun. Jadi kalau pertumbuhan dari target pada 2024 ini berarti sekitar 16 persen," kata Yuliot, Rabu (28/8).

Yuliot menekankan pentingnya pencapaian target investasi tahun ini untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 5 hingga 5,5 persen di tahun 2024. 

Sementara itu, di bawah pemerintahan Prabowo, target pertumbuhan ekonomi ditetapkan sebesar 7 hingga 8 persen. Untuk itu, ia menekankan peningkatan kegiatan investasi untuk mendukung pertumbuhan tersebut.

Ia juga menyoroti perlunya integrasi kebijakan investasi yang selama ini bersifat terpisah-pisah. Yuliot menyatakan bahwa integrasi ini penting untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia.

"Kami melihat ada empat pilar yang perlu diperhatikan, yaitu kebijakan investasi, kemudahan perizinan usaha, insentif investasi, serta penyesuaian kebijakan global seperti di G20. Ya, tentu kita harus menyesuaikan insentif investasi yang kita sudah berikan," jelasnya.

Selain itu, Yuliot menekankan pentingnya memperkuat kebijakan industri, termasuk program investasi hijau dan hilirisasi yang dapat meningkatkan daya saing dalam negeri.

Dalam hal pendanaan, Yuliot menegaskan bahwa investor membutuhkan dukungan dari lembaga perbankan dan keuangan. Menurutnya, investor tidak mungkin melakukan kegiatan investasi seluruhnya yang berasal dari modal sendiri.

"Jadi dari kebijakan-kebijakan yang terkait dengan financial policy itu harus kita integrasikan, kita petakan bagaimana dukungan-dukungan terhadap penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan," tuturnya.

Populer

Bahlil Ketum Golkar Kalah Trending Azizah Andre Rosiade Selingkuh

Rabu, 21 Agustus 2024 | 00:00

Massa Geruduk Rumah Ketua BPIP Imbas Larangan Paskibraka Perempuan Pakai Jilbab

Senin, 19 Agustus 2024 | 17:20

Hasil Munas Digugat, Bahlil Lahadalia Bisa Batal jadi Ketum Golkar

Jumat, 23 Agustus 2024 | 20:11

Polemik Lepas Hijab, PGI Nusantara Bakal Geruduk BPIP

Senin, 19 Agustus 2024 | 22:13

Senior Golkar Mulai Kecewa pada Kepengurusan Bahlil

Sabtu, 24 Agustus 2024 | 19:02

Inilah Susunan Pengurus Golkar Periode 2024-2029, Tak Ada Jokowi dan Gibran

Kamis, 22 Agustus 2024 | 15:58

Anies Tak Bisa Didikte Diduga Jadi Alasan PDIP Batal Umumkan Cagub

Selasa, 27 Agustus 2024 | 08:15

UPDATE

60 Uskup Dihadirkan saat Kunjungan Paus Fransiskus

Rabu, 28 Agustus 2024 | 20:01

Ingat, Umat Katolik yang Belum Daftar Misa saat Kunjungan Paus Tak Bisa Masuk SUGBK

Rabu, 28 Agustus 2024 | 20:00

Chandra Hamzah: Bukan Uang, Korupsi adalah Masalah Mentalitas

Rabu, 28 Agustus 2024 | 19:56

DPR dan Pemerintah Sepakati Nilai Tukar Dolar Rp16 ribu

Rabu, 28 Agustus 2024 | 19:47

Kebijakan Pemerintah Hapus DMO dan Mengalihkan untuk Minyakita Tidak Tepat

Rabu, 28 Agustus 2024 | 19:32

Maju Pilkada, Toha-Rohman Fokus Benahi Pemerintahan Hingga Infrastruktur

Rabu, 28 Agustus 2024 | 19:15

Disebut akan Daftarkan Anies ke KPU, Begini Kata PKB

Rabu, 28 Agustus 2024 | 19:10

BKPM Bidik Investasi Rp2.000 T di Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo

Rabu, 28 Agustus 2024 | 18:52

Jadi Pendaftar Pertama Pilwalkot Bandung, Haru-Dhani Bersyukur Tak Akan Ada Kotak Kosong

Rabu, 28 Agustus 2024 | 18:47

Pengusaha Peringatkan Risiko PHK Akibat Aturan Zonasi Iklan Rokok

Rabu, 28 Agustus 2024 | 18:37

Selengkapnya