Berita

Ilustrasi/Net

Politik

BKPM Bidik Investasi Rp2.000 T di Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo

RABU, 28 AGUSTUS 2024 | 18:52 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) membidik realisasi investasi sebesar Rp1.900 hingga Rp2.000 triliun pada tahun pertama pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Wakil Menteri Investasi, Yuliot Tanjung, mengungkapkan bahwa target ini meningkat sebesar 16 persen dibandingkan target realisasi investasi tahun 2024 yang mencapai Rp1.650 triliun.

"Jadi menurut perhitungan kami, asesmen kami, pada 2025 yang akan datang target realisasi investasi itu adalah sebesar Rp1.900 sampai dengan Rp2.000 triliun. Jadi kalau pertumbuhan dari target pada 2024 ini berarti sekitar 16 persen," kata Yuliot, Rabu (28/8).


Yuliot menekankan pentingnya pencapaian target investasi tahun ini untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 5 hingga 5,5 persen di tahun 2024. 

Sementara itu, di bawah pemerintahan Prabowo, target pertumbuhan ekonomi ditetapkan sebesar 7 hingga 8 persen. Untuk itu, ia menekankan peningkatan kegiatan investasi untuk mendukung pertumbuhan tersebut.

Ia juga menyoroti perlunya integrasi kebijakan investasi yang selama ini bersifat terpisah-pisah. Yuliot menyatakan bahwa integrasi ini penting untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia.

"Kami melihat ada empat pilar yang perlu diperhatikan, yaitu kebijakan investasi, kemudahan perizinan usaha, insentif investasi, serta penyesuaian kebijakan global seperti di G20. Ya, tentu kita harus menyesuaikan insentif investasi yang kita sudah berikan," jelasnya.

Selain itu, Yuliot menekankan pentingnya memperkuat kebijakan industri, termasuk program investasi hijau dan hilirisasi yang dapat meningkatkan daya saing dalam negeri.

Dalam hal pendanaan, Yuliot menegaskan bahwa investor membutuhkan dukungan dari lembaga perbankan dan keuangan. Menurutnya, investor tidak mungkin melakukan kegiatan investasi seluruhnya yang berasal dari modal sendiri.

"Jadi dari kebijakan-kebijakan yang terkait dengan financial policy itu harus kita integrasikan, kita petakan bagaimana dukungan-dukungan terhadap penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan," tuturnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya