Berita

Ilustrasi/Net

Politik

BKPM Bidik Investasi Rp2.000 T di Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo

RABU, 28 AGUSTUS 2024 | 18:52 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) membidik realisasi investasi sebesar Rp1.900 hingga Rp2.000 triliun pada tahun pertama pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Wakil Menteri Investasi, Yuliot Tanjung, mengungkapkan bahwa target ini meningkat sebesar 16 persen dibandingkan target realisasi investasi tahun 2024 yang mencapai Rp1.650 triliun.

"Jadi menurut perhitungan kami, asesmen kami, pada 2025 yang akan datang target realisasi investasi itu adalah sebesar Rp1.900 sampai dengan Rp2.000 triliun. Jadi kalau pertumbuhan dari target pada 2024 ini berarti sekitar 16 persen," kata Yuliot, Rabu (28/8).

Yuliot menekankan pentingnya pencapaian target investasi tahun ini untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 5 hingga 5,5 persen di tahun 2024. 

Sementara itu, di bawah pemerintahan Prabowo, target pertumbuhan ekonomi ditetapkan sebesar 7 hingga 8 persen. Untuk itu, ia menekankan peningkatan kegiatan investasi untuk mendukung pertumbuhan tersebut.

Ia juga menyoroti perlunya integrasi kebijakan investasi yang selama ini bersifat terpisah-pisah. Yuliot menyatakan bahwa integrasi ini penting untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia.

"Kami melihat ada empat pilar yang perlu diperhatikan, yaitu kebijakan investasi, kemudahan perizinan usaha, insentif investasi, serta penyesuaian kebijakan global seperti di G20. Ya, tentu kita harus menyesuaikan insentif investasi yang kita sudah berikan," jelasnya.

Selain itu, Yuliot menekankan pentingnya memperkuat kebijakan industri, termasuk program investasi hijau dan hilirisasi yang dapat meningkatkan daya saing dalam negeri.

Dalam hal pendanaan, Yuliot menegaskan bahwa investor membutuhkan dukungan dari lembaga perbankan dan keuangan. Menurutnya, investor tidak mungkin melakukan kegiatan investasi seluruhnya yang berasal dari modal sendiri.

"Jadi dari kebijakan-kebijakan yang terkait dengan financial policy itu harus kita integrasikan, kita petakan bagaimana dukungan-dukungan terhadap penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan," tuturnya.

Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

Legislator PKS Soroti Deindustrialisasi Jadi Mimpi Buruk Industri

Rabu, 20 November 2024 | 13:30

UPDATE

Sehari Usai Pencoblosan, Pj Gubernur DKI Lantik Walikota Jakpus

Kamis, 28 November 2024 | 22:00

Timses Zahir-Aslam Kena OTT Dugaan ‘Money Politik’ di Pilkada Batubara

Kamis, 28 November 2024 | 21:51

Polri Perkuat Kerja Sama Bareng Dukcapil Kemendagri

Kamis, 28 November 2024 | 21:49

KPK Tahan 3 Ketua Pokja Paket Pekerjaan Perkeretaapian DJKA

Kamis, 28 November 2024 | 21:49

Firli Bahuri Tak Hadiri Pemeriksaan Polisi karena Ada Pengajian

Kamis, 28 November 2024 | 21:25

Ini Kebijakan Baru Mendikdasmen Untuk Mudahkan Guru

Kamis, 28 November 2024 | 21:22

Rupiah Terangkat Pilkada, Dolar AS Masih di Rp15.800

Kamis, 28 November 2024 | 21:13

Prabowo Menangis di Depan Ribuan Guru Indonesia

Kamis, 28 November 2024 | 21:11

Pengamat: RK-Suswono Kalah karena Meremehkan Pramono-Doel

Kamis, 28 November 2024 | 21:04

Perbaiki Tata Ekosistem Logistik Nasional, Mendag Budi Sosialisasi Aturan Baru

Kamis, 28 November 2024 | 21:02

Selengkapnya