Berita

Ilustrasi/Net

Politik

BKPM Bidik Investasi Rp2.000 T di Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo

RABU, 28 AGUSTUS 2024 | 18:52 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) membidik realisasi investasi sebesar Rp1.900 hingga Rp2.000 triliun pada tahun pertama pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Wakil Menteri Investasi, Yuliot Tanjung, mengungkapkan bahwa target ini meningkat sebesar 16 persen dibandingkan target realisasi investasi tahun 2024 yang mencapai Rp1.650 triliun.

"Jadi menurut perhitungan kami, asesmen kami, pada 2025 yang akan datang target realisasi investasi itu adalah sebesar Rp1.900 sampai dengan Rp2.000 triliun. Jadi kalau pertumbuhan dari target pada 2024 ini berarti sekitar 16 persen," kata Yuliot, Rabu (28/8).


Yuliot menekankan pentingnya pencapaian target investasi tahun ini untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 5 hingga 5,5 persen di tahun 2024. 

Sementara itu, di bawah pemerintahan Prabowo, target pertumbuhan ekonomi ditetapkan sebesar 7 hingga 8 persen. Untuk itu, ia menekankan peningkatan kegiatan investasi untuk mendukung pertumbuhan tersebut.

Ia juga menyoroti perlunya integrasi kebijakan investasi yang selama ini bersifat terpisah-pisah. Yuliot menyatakan bahwa integrasi ini penting untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia.

"Kami melihat ada empat pilar yang perlu diperhatikan, yaitu kebijakan investasi, kemudahan perizinan usaha, insentif investasi, serta penyesuaian kebijakan global seperti di G20. Ya, tentu kita harus menyesuaikan insentif investasi yang kita sudah berikan," jelasnya.

Selain itu, Yuliot menekankan pentingnya memperkuat kebijakan industri, termasuk program investasi hijau dan hilirisasi yang dapat meningkatkan daya saing dalam negeri.

Dalam hal pendanaan, Yuliot menegaskan bahwa investor membutuhkan dukungan dari lembaga perbankan dan keuangan. Menurutnya, investor tidak mungkin melakukan kegiatan investasi seluruhnya yang berasal dari modal sendiri.

"Jadi dari kebijakan-kebijakan yang terkait dengan financial policy itu harus kita integrasikan, kita petakan bagaimana dukungan-dukungan terhadap penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan," tuturnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Arah Pergerakan Ekonomi Nasional dalam Papan Catur Oligarki

Minggu, 06 September 2026 | 05:51

Breaking News: Bandara Soeta Ditutup!

Minggu, 06 September 2026 | 05:16

Sebaran Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau Terdeteksi Hingga Sumbar

Minggu, 06 September 2026 | 04:52

Menerima Dubes AS untuk ASEAN

Minggu, 06 September 2026 | 04:22

KKP Gelar Inspeksi Kapal Perikanan Demi Lindungi ABK Sesuai Konvensi ILO 188

Minggu, 06 September 2026 | 03:53

Ketika Rasa Sakit Direduksi Angka

Minggu, 06 September 2026 | 03:23

TelkomProperty Pastikan Optimalisasi Aset dan Memenuhi Prinsip Value Creation

Minggu, 06 September 2026 | 02:50

Jangan Ulangi Kesalahan Revolusi Biru

Minggu, 06 September 2026 | 02:21

Tidak Cukup Hanya Pakai Masker, Ini Bahaya Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau

Minggu, 06 September 2026 | 01:59

Photex Navy Force SGS 2026 Tampilkan Formasi Laut di Perairan Banten

Minggu, 06 September 2026 | 01:46

Selengkapnya