Berita

Ilustrasi/Net

Politik

BKPM Bidik Investasi Rp2.000 T di Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo

RABU, 28 AGUSTUS 2024 | 18:52 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) membidik realisasi investasi sebesar Rp1.900 hingga Rp2.000 triliun pada tahun pertama pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Wakil Menteri Investasi, Yuliot Tanjung, mengungkapkan bahwa target ini meningkat sebesar 16 persen dibandingkan target realisasi investasi tahun 2024 yang mencapai Rp1.650 triliun.

"Jadi menurut perhitungan kami, asesmen kami, pada 2025 yang akan datang target realisasi investasi itu adalah sebesar Rp1.900 sampai dengan Rp2.000 triliun. Jadi kalau pertumbuhan dari target pada 2024 ini berarti sekitar 16 persen," kata Yuliot, Rabu (28/8).


Yuliot menekankan pentingnya pencapaian target investasi tahun ini untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 5 hingga 5,5 persen di tahun 2024. 

Sementara itu, di bawah pemerintahan Prabowo, target pertumbuhan ekonomi ditetapkan sebesar 7 hingga 8 persen. Untuk itu, ia menekankan peningkatan kegiatan investasi untuk mendukung pertumbuhan tersebut.

Ia juga menyoroti perlunya integrasi kebijakan investasi yang selama ini bersifat terpisah-pisah. Yuliot menyatakan bahwa integrasi ini penting untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia.

"Kami melihat ada empat pilar yang perlu diperhatikan, yaitu kebijakan investasi, kemudahan perizinan usaha, insentif investasi, serta penyesuaian kebijakan global seperti di G20. Ya, tentu kita harus menyesuaikan insentif investasi yang kita sudah berikan," jelasnya.

Selain itu, Yuliot menekankan pentingnya memperkuat kebijakan industri, termasuk program investasi hijau dan hilirisasi yang dapat meningkatkan daya saing dalam negeri.

Dalam hal pendanaan, Yuliot menegaskan bahwa investor membutuhkan dukungan dari lembaga perbankan dan keuangan. Menurutnya, investor tidak mungkin melakukan kegiatan investasi seluruhnya yang berasal dari modal sendiri.

"Jadi dari kebijakan-kebijakan yang terkait dengan financial policy itu harus kita integrasikan, kita petakan bagaimana dukungan-dukungan terhadap penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan," tuturnya.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

KPK Panggil VP PT Valbury Asia Futures di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:31

Karhutla Ancam Orangutan, Puluhan Satwa Dievakuasi

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:23

Kepala BPGMN hingga Menkopolkam Merapat ke Istana Jelang Ratas Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:22

Ancaman MSCI, Sudah Tepat OJK Sanksi Emiten Milik Prajogo Pangestu dan Franky Widjaja

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:20

Pemerintah Jangan Anggap Remeh Hasil Survei

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Kasus Dugaan Suap, KPK Panggil Pejabat Pemkab Lombok Barat dan Staf Hotel

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Roadmap IHT Dibutuhkan untuk Jamin Kepastian Usaha

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:05

Terancam Turun Kelas, BEI Temui MSCI Sore Ini

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:51

Kasus Suap Asuransi Perkapalan Pelni, KPK Panggil Petinggi Pialang Asuransi

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:45

Komisi III DPR Dukung Kapolri Dorong MUI Kaji Fatwa soal Vape

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:39

Selengkapnya