Berita

Ladang minyak Libya/Reuters

Bisnis

Pemerintah Libya Timur Tutup Ladang Minyak di Tengah Ketegangan Politik

RABU, 28 AGUSTUS 2024 | 12:22 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah Libya yang berbasis di wilayah timur dan tidak diakui secara internasional memutuskan untuk menutup ladang-ladang minyak di tengah ketegangan konflik internal di negara tersebut.

Seperti dikutip dari Aljazeera, Rabu (28/8), keputusan ini diumumkan pemerintah Libya timur yang menyerukan semua ladang, terminal, dan fasilitas minyak di wilayah tersebut ditutup.

Sebelumnya dua pemerintahan Libya Timur dan Libya Barat ibukota Tripoli yang diakui internasional, terus bersaing dengan bertempur selama berhari-hari memperebutkan kepemimpinan Bank Sentral Libya, hingga mengancam kesepakatan damai yang ditengahi PBB.


Meskipun tidak memiliki legitimasi internasional, pemerintah di Benghazi menguasai sebagian besar ladang minyak Libya melalui kekuatan militer yang dipimpin oleh Khalifa Haftar. Namun, pemerintah ini tidak memberikan rincian mengenai berapa lama penutupan ini akan berlangsung.

Di sisi lain, Perdana Menteri Abdul Hamid Dbeibah dari Pemerintah Persatuan Nasional yang diakui secara internasional dan berbasis di Tripoli, menentang keras penutupan ini, dan menyebutnya sebagai tindakan yang tidak berdasar. 

Meski demikian, National Oil Corp (NOC) belum mengonfirmasi penghentian produksi, meskipun beberapa anak perusahaan minyak NOC, seperti Waha Oil Company dan Sirte Oil Company, telah mengisyaratkan rencana untuk mengurangi produksi.

Tindakan penutupan ladang minyak ini merupakan bagian dari ketegangan yang terus berlanjut antara pemerintah timur dan pemerintah Tripoli, terutama terkait perselisihan untuk menggantikan kepala Bank Sentral, Sadiq al-Kabir dari Timur, dengan mobilisasi faksi-faksi bersenjata dari kedua belah pihak.

Situasi semakin memanas ketika delegasi dari Tripoli berusaha mengambil alih kantor gubernur bank, yang disusul dengan kecaman dari Hammad yang berjanji akan mengambil langkah hukum terhadap insiden tersebut. 

"Penutupan ladang minyak ini sebagai tanggapan atas serangan terhadap pimpinan dan karyawan Bank Sentral Libya. Kami akan mengambil semua tindakan hukum terhadap penyerbuan bank dan penculikan sejumlah karyawannya," kata Perdana Menteri Libya Timur, Osama Hammad.

Meskipun ada upaya mediasi, ketegangan antara kedua pemerintah ini mengancam stabilitas negara yang sudah lama dilanda konflik.

Penutupan ladang minyak ini diperkirakan akan mempengaruhi harga minyak dunia, dengan beberapa analis memperkirakan harga minyak mentah Brent dapat naik hingga pertengahan 80-an Dolar AS per barel.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

UPDATE

Kuota Internet Hangus Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Jumat, 27 Februari 2026 | 00:01

Mantan Personel Militer Filipina Ungkap Skandal Politik Uang Pejabat Negara

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:56

Penanganan Kasus Lapangan Padel Jangan hanya Reaktif Usai Muncul Polemik

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:38

Legislator PKS Soroti Ketimpangan Politik Hukum Laut Nasional

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:22

PLN Enjiniring Raih Dua Penghargaan ITAY 2026

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:17

Tiga Syarat ‘State Capitalism’

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:04

CMNP Minta Sita Jaminan Rumah Hary Tanoe di Beverly Hills

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:47

IPK 2025 Anjlok ke 34, Rudy Darsono: Efek Jera Cuma Jualan Politik

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:37

Konektivitas Nasional di Daerah Bencana Pulih 100 Persen

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:32

BPKH Perkuat Sinergi Investasi Nasional dan Internasional Lewat Revisi UU

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:18

Selengkapnya