Berita

Ketua DPW PKS DKI Jakarta Khoirudin/Ist

Muhammad Najib

Bos PKS Jakarta Ingin Sekolah MTS dan MA Digratiskan

RABU, 28 AGUSTUS 2024 | 07:51 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Program sekolah gratis tak hanya sekolah negeri atau swasta, namun juga harus berlaku di Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau setara dengan SMP, serta Madrasah Aliyah (MA) setara dengan SMA.

Demikian harapan Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029 Khoirudin yang dikutip Rabu (28/8).

“yang bersekolah di Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah juga warga Jakarta yang bayar pajak. Maka harus dapat layanan yang sama,” kata Khoirudin yang juga Ketua DPW PKS DKI Jakarta ini.


Program sekolah gratis, sambung dia, harus terus dikawal hingga terealisasi. Sesuai kesepakatan yang telah dibuat oleh Komisi E DPRD dengan Dinas Pendidikan melalui kesepakatan kerja sama atau memorandum of understanding (MoU) pada Jumat 23 Agustus 2024.

“Jadi, pemerintah harus menata pendidikan. Dari kita, saat PKS menang maka warisan kita yaitu pendidikan. Kita harus menjalankan kewajiban untuk memberikan pendidikan 12 tahun gratis,” kata Khoirudin.

Khoirudin berharap, program sekolah gratis akan meniadakan masalah yang ada di dunia pendidikan setiap tahun. Yaitu saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Sehingga tak ada lagi anak Jakarta yang putus sekolah akibat tidak punya biaya.

“Selama ini kan ada yang tidak diterima karena zonasi, umur, kemudian banyak yang mengejar negeri tapi terbatas bangkunya. Ini semua bisa teratasi dengan sekolah gratis ini,” kata Khoirudin.

Ia juga memastikan, kualitas yang diterima oleh anak-anak Jakarta yang sekolah di swasta, sama seperti yang didapat pada sekolah negeri.

“Dari sisi proses, anggaran, pembinaan, kualitasnya semua sama. Prosesnya juga harus sama. Semua anak berkesempatan mengenyam pendidikan yang baik,” pungkas Khoirudin.

Hingga ini, terdapat 2.176 sekolah swasta bergabung dalam program sekolah gratis. Rencananya program tersebut dimulai pada 2025.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya