Berita

Koalisi Partai Nonparlemen mengunjungi kantor PDIP Jatim, Minggu (25/8)/RMOLJatim

Politik

Jelang Pendaftaran Cakada 2024, 7 Partai Nonparlemen Sambangi PDIP Jatim

SENIN, 26 AGUSTUS 2024 | 13:24 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Tujuh pimpinan partai nonparlemen di Jawa Timur mengunjungi kantor DPD PDIP Jawa Timur, di Jalan Kendangsari Industri, Surabaya, Minggu (25/8). Kunjungan ini merupakan upaya menyamakan visi misi dan memperkuat komunikasi jelang pendaftaran calon kepala daerah yang dimulai Selasa besok (27/8).

Adapun 7 partai nonparlemen tergabung dalam "Koalisi Jatim Menang" tersebut adalah Partai Buruh, Partai Hanura, Partai Gelora Indonesia, Partai Bulan Bintang, Partai Garuda, Partai Umat, dan Partai Kebangkitan Nusantara. 

Wakil Ketua DPD PDIP Jatim, Dewanti Rumpoko mengungkapkan, kunjungan silaturahmi partai nonparlemen di Jawa Timur tersebut untuk membangun komunikasi bersama menjelang Pilkada Jatim 2024.


Menurut Dewanti, silaturahmi tersebut menjadi salah satu langkah strategis yang menunjukkan adanya upaya serius bersama, untuk membangun kekuatan baru dalam kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim mendatang.

“Kami kedatangan teman-teman dari tujuh partai nonparlemen di Provinsi Jawa Timur. Mereka bersilaturahmi untuk berkomunikasi dengan kami terkait bagaimana menghadapi Pilgub di Jatim,” ungkap Dewanti Rumpoko, diwartakan RMOLJatim, Senin (26/8).

Mantan Walikota Batu tersebut menambahkan, pertemuan Koalisi Jatim Menang dengan PDIP Jatim bukan hanya silaturahmi, tapi juga wadah untuk menyamakan visi dan misi dalam menghadapi Pilgub Jatim 2024. 

Pertemuan itu, lanjut Dewanti, menghasilkan sejumlah kesepakatan. Di antaranya, ingin mengusung calon gubernur sendiri untuk melawan bakal calon petahana. 

"Kedua, misi teman-teman dari nonparlemen ini adalah mengusung pemimpin yang mengakomodir kepentingan wong cilik, yang memang menjadi dasar perjuangan PDI Perjuangan,” bebernya.

Senada, Koordinator Koalisi Jatim Menang, Mohdor Ali menjelaskan, pertemuan itu merupakan bagian dari upaya untuk menganalisis peta politik di provinsi ini. 

“Pertemuan bersama PDI Perjuangan ini kami manfaatkan untuk menganalisis, memotret situasi politik di Pilgub Jatim. Dari sini ada satu visi misi yang kita bangun bersama, dan ke depan kita akan terus berkomunikasi untuk mencapai kesepakatan yang lebih konkret,” terang Mohdor.

Politikus Partai Hanura itu juga menambahkan, koalisi partai nonparlemen Jawa Timur berharap dapat mengusung sosok pemimpin yang benar-benar mampu merangkul aspirasi masyarakat. 

“Prinsipnya, partai-partai nonparlemen Jatim ini mengharapkan sosok pemimpin yang sejuk di hati masyarakat Jatim, yang merangkul aspirasi mereka. Bersama PDI Perjuangan, kami akan terus mendalami kesepakatan ini untuk memastikan masa depan yang lebih baik bagi Jawa Timur,” pungkasnya. 

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya