Berita

Edy Rahmayadi/Ist

Politik

Keinginan Edy Gandeng Hasan Basri Sagala Kurang Tepat

MINGGU, 25 AGUSTUS 2024 | 17:02 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Pernyataan Edy Rahmayadi yang ingin berpasangan dengan Hasan Basri Sagala (HBS) yang merupakan kader PDI Perjuangan dan kader Ansor-Banser untuk maju pada Pilkada serentak 2024 mendatang dinilai kurang tepat. 

Selain karena pernah menghina GP Ansor, setidaknya ada 4 aspek lainnya yang harus dipertimbangkan pasangan ini jika mau maju Pilkada November mendatang.

"Pernyataan Edy Rahmayadi yang menghina GP Ansor pada tahun 2019 menjadi catatan negatif yang dapat mempengaruhi hubungan dengan masyarakat, khususnya kalangan Nahdlatul Ulama (NU) dan GP Ansor-Banser. Karena yang kita ketahui, HBS yang merupakan kader GP Ansor-Banser yang memiliki basis dukungan yang kuat di kalangan pemuda NU, pernah dilukai oleh pernyataan Edy Rahmayadi saat menjabat Gubernur tahun 2019 lalu," katanya, Minggu (25/8).


Selain itu, ia menilai hubungan antara Edy Rahmayadi dan GP Ansor bisa menjadi rumit. Pernyataan Edy yang menghina GP Ansor dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan skeptisisme di kalangan anggota Ansor terhadap kepemimpinan Edy.

"Keberhasilan kolaborasi pasangan ini sangat tergantung pada kemampuan Edy untuk mengatasi masa lalu dan membangun hubungan yang konstruktif dengan GP Ansor, serta bagaimana HBS bisa memanfaatkan posisinya untuk memperjuangkan kepentingan organisasi. Namun ini akan sulit karena kita lihat karakter Edy Rahmayadi yang keras," tambahnya.

Dan menurut Agus, hubungan pasangan ini ke depan akan menjadi sumber konflik, khususnya di internal organisasi GP Ansor-Banser. Karena sikap negatif yang pernah melukai organisasi kepemudaan terbesar di Indonesia itu.

"Secara keseluruhan, saya melihat pasangan ini kurang pas," pungkasnya.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

UPDATE

PJJ dan WFH Didorong Jadi Standar Baru di Jakarta

Sabtu, 24 Januari 2026 | 06:02

Prajurit di Perbatasan Wajib Junjung Profesionalisme dan Disiplin

Sabtu, 24 Januari 2026 | 06:00

Airlangga Bidik Investasi Nvidia hingga Amazon

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:42

Indonesia Jadi Magnet Event Internasional

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:26

Macron Cemas, Prabowo Tawarkan Jalan Tengah

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:23

Rismon Sianipar Putus Asa Hadapi Kasus Ijazah Jokowi

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:11

Polda Metro Terima Lima LP terkait Materi Mens Rea Pandji

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:09

Prabowo Jawab Telak Opini Sesat Lewat Pencabutan Izin 28 Perusahaan

Sabtu, 24 Januari 2026 | 04:26

Polisi Bongkar 'Pabrik' Tembakau Sintetis di Kebon Jeruk

Sabtu, 24 Januari 2026 | 04:16

Pesan Prabowo di WEF Davos: Ekonomi Pro Rakyat Harus Dorong Produktivitas

Sabtu, 24 Januari 2026 | 04:04

Selengkapnya