Berita

Prabowo Subianto dan Joko Widodo/Net

Politik

Kritikan Prabowo soal Haus Kekuasaan Diduga untuk Jokowi

MINGGU, 25 AGUSTUS 2024 | 11:30 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kritikan Presiden terpilih Prabowo Subianto terkait haus kekuasaan bisa merugikan bangsa dianggap ditunjukkan untuk Presiden Joko Widodo saat ini yang menjadikan partai politik (parpol) sebagai alat untuk meloloskan dinasti keluarga.

Begitu disampaikan Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto merespons kritikan Prabowo yang disampaikan ketika menutup acara Kongres ke-6 PAN di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta, Sabtu malam (24/8).

"Tentunya kritik PS (Prabowo Subianto) diberikan kepada kekuasaan saat ini yang menjadikan parpol sebagai alat untuk meloloskan dinasti keluarga," kata Hari kepada Kantor Berita Politik RMOL dan Ekonomi, Minggu (25/8).


Karena, menurut Hari, Prabowo belajar dari masa Orde Baru, bahwa kehendak rakyat jangan dilawan, tapi harus didengar sebagai vitamin dalam kepemimpinan.

"Kejengkelan PS pasti karena sebab dari manuver untuk melanggengkan kekuasaan," tutur Hari.

Menurut Hari, era demokrasi saat ini memberikan ruang bagi penguasa dan pengusaha demi nafsu, serta hasrat menguasai parpol yang ada di parlemen.

"Bahkan ketum parpol sendiri tidak bisa mengatur anggotanya yang berada di parlemen," kata Hari.

Kata Hari, penguasa dan pengusaha bisa mengatur dengan vitamin-vitamin agar bisa memuluskan agenda dan kepentingannya.

"Maka dari itu wajar jika perlawanan dilakukan dengan ekstraparlemen. Dan PS secara khusus memberi pesan kepada partai yang didirikannya jangan bermain-main dengan kehendak rakyat," pungkas Hari.



Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya