Berita

Prabowo Subianto dan Joko Widodo/Net

Politik

Kritikan Prabowo soal Haus Kekuasaan Diduga untuk Jokowi

MINGGU, 25 AGUSTUS 2024 | 11:30 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kritikan Presiden terpilih Prabowo Subianto terkait haus kekuasaan bisa merugikan bangsa dianggap ditunjukkan untuk Presiden Joko Widodo saat ini yang menjadikan partai politik (parpol) sebagai alat untuk meloloskan dinasti keluarga.

Begitu disampaikan Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto merespons kritikan Prabowo yang disampaikan ketika menutup acara Kongres ke-6 PAN di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta, Sabtu malam (24/8).

"Tentunya kritik PS (Prabowo Subianto) diberikan kepada kekuasaan saat ini yang menjadikan parpol sebagai alat untuk meloloskan dinasti keluarga," kata Hari kepada Kantor Berita Politik RMOL dan Ekonomi, Minggu (25/8).


Karena, menurut Hari, Prabowo belajar dari masa Orde Baru, bahwa kehendak rakyat jangan dilawan, tapi harus didengar sebagai vitamin dalam kepemimpinan.

"Kejengkelan PS pasti karena sebab dari manuver untuk melanggengkan kekuasaan," tutur Hari.

Menurut Hari, era demokrasi saat ini memberikan ruang bagi penguasa dan pengusaha demi nafsu, serta hasrat menguasai parpol yang ada di parlemen.

"Bahkan ketum parpol sendiri tidak bisa mengatur anggotanya yang berada di parlemen," kata Hari.

Kata Hari, penguasa dan pengusaha bisa mengatur dengan vitamin-vitamin agar bisa memuluskan agenda dan kepentingannya.

"Maka dari itu wajar jika perlawanan dilakukan dengan ekstraparlemen. Dan PS secara khusus memberi pesan kepada partai yang didirikannya jangan bermain-main dengan kehendak rakyat," pungkas Hari.



Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Pramono Klaim 96 Persen Warga Ingin CFD Rasuna Said Berlanjut

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:20

Garuda Institute Minta BGN Utamakan Kualitas daripada Kuantitas

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:12

Balas Serangan AS, Iran Gempur Pangkalan Bahrain dan Kuwait

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:58

Ditjenpas Benahi Overkapasitas dan Tingkatkan Keamanan Lapas

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:54

Paus Leo XIV Sebut Perang AS-Iran Tidak Adil

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:11

Bukan Sekadar Ganti Pejabat, Reshuffle Kabinet Harus Pulihkan Ekonomi

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:00

Bupati Pati Sudewo Ditahan di Rutan Semarang Jelang Sidang Dua Perkara

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:56

Suhud Alynudin Akan Dilantik Jadi Ketua DPRD DKI Senin Besok

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:27

Koperasi Didorong Masuk Ekosistem Industri Gula

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:02

Gus Salam Serap Aspirasi Nahdliyin Sulsel Jelang Muktamar NU

Minggu, 07 Juni 2026 | 07:52

Selengkapnya