Mahasiswa Lampung Kecam Utak Atik Aturan Demi Dinasti Politik

Perwakilan mahasiswa Lampung kompak mengecam DPR RI yang berupaya membangkang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah ambang batas suara pencalonan di pilkada dan syarat minimal usia kepala daerah pada Rabu (21/8).

Melalui video singkat yang diterima redaksi, mahasiswa Lampung turut berduka cita atas matinya hati nurani yang berdampak pada demokrasi Indonesia hari ini.

"Kami mahasiswa Lampung menyatakan sikap bahwasanya hari ini negara mengalami keruntuhan demokrasi dengan adanya utak atik aturan demi pengamanan kepentingan kekuasaan dan penguatan dinasti politik," kata perwakilan mahasiswa Lampung.

Mahasiswa Lampung mengajak semua elemen masyarakat, khususnya mahasiswa untuk dapat mengawal penuh proses kenegaraan yang terjadi saat ini.

"Kami akan melaksanakan konsolidasi akbar di Balai Rektor Universitas Lampung sebagai bentuk kepedulian kami terhadap situasi hari ini. Luruskan niat, rapatkan barisan, bergerak bersama lawan sampai menang," demikian seruan mahasiswa Lampung.

Diketahui, Baleg DPR RI tidak mengakomodasi semua putusan Mahkamah Konstitusi (MK), khususnya putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024. Seperti, soal batas usia minimal calon gubernur dan wakil gubernur di pasal 7.

Baleg memilih mengadopsi putusan Mahkamah Agung (MA) dibandingkan MK. Dengan demikian, batas usia calon gubernur ditentukan saat pelantikan calon terpilih.

Kemudian Baleg DPR juga menyepakati perubahan syarat ambang batas pencalonan pilkada dari jalur partai hanya berlaku untuk partai yang tidak punya kursi di DPRD. 

Partai yang punya kursi di DPRD tetap harus memenuhi syarat 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara pemilu sebelumnya.