Berita

Presiden Joko Widodo (Jokowi)/Net

Politik

Jika Putusan MK Dianulir, Rakyat Bersatu Adili Jokowi

RABU, 21 AGUSTUS 2024 | 17:41 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Adanya mobilisasi partai politik oleh penguasa untuk kepentingan keluarga membuat demokrasi Indonesia terancam. 

Kritikus politik sekaligus Ketua Umum Partai Negoro, Faizal Assegaf menilai kebencian rezim Jokowi pada Anies Baswedan menjadi bagian dari akar kerusakan bernegara. 

“Demi tujuan jahat itu, semua partai (non PDIP) dan perangkat kekuasaan dimobilisasi secara brutal,” kata Faizal dalam akun media X pribadinya yang dikutip RMOL, Rabu (21/8).


“Sangat terang operasi politik dinasti Jokowi bertindak semena-mena. Sembari mengais untung di jalur culas dengan aneka kejahatan korupsi, kolusi dan nepotisme demi kepentingan kelompok,” tambahnya.

Faizal pun tak heran, jika tindakan itu semakin menyulut kemarahan rakyat dan membuat Anies menuai simpati publik. 

“Asbab itu, Anies dan rakyat telah termarginal oleh rupa macam intrik politik keji Jokowi dan komplotannya,” terang dia.

Di sisi lain, sambungnya, Anies tampil tegar, penuh kesabaran menghadapi kezaliman yang dipamerkan oleh Jokowi. 

“Bahkan semakin dekat lengser, Jokowi makin gelap mata, bertindak brutus dan penuh kemunafikan di hadapan rakyat,” tegasnya.

“Tidak hanya Anies, namun PDIP dan berbagai elemen yang berkontribusi besar, justru disingkirkan dan teror. Jokowi menunjukan keperkasaan, seolah berkuasa untuk selamanya. Tidak peduli lawan atau kawan, semua diintimidasi,” jelas dia.

Menurut dia, akselerasi kejahatan politik Jokowi seolah sulit dihentikan. Negara dan rakyat terposisi dalam kendali kekuasaan yang digerakan secara otoriter, arogan dan menghalalkan segala cara. Semua akan berakhir di tanggal 20 Oktober.

“Muncul desakan perlawanan dari jutaan rakyat, apa yang mesti dilakukan? Kesimpulan berujung pada tuntutan hukum. Seruan adili Jokowi menjadi fokus gerakan perlawanan. Jangan biarkan Jokowi dan dinastinya lolos begitu saja,” tegasnya lagi.

Masih kata Faizal, penjegalan pada Anies telah membegal hak politik PDIP di Pilgub DKI dan memberangus aspirasi rakyat adalah kejahatan dalam bernegara. Watak kekuasaan gorong-gorong tidak harus dimintai pertanggungjawaban melalui pengadilan.

“Saatnya, seluruh elemen pejuang perubahan bersatu, galang konsolidasi dan bersiap untuk turun ke jalan. Perlawanan moral harus dikobarkan. Selamatkan negara dan kedaulatan rakyat dari kekuasaan jahat Jokowi. Waktunya berangkulan, lawan ketidakadilan,” tandas dia.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Kembali Bongkar Peran Dirjen Bea Cukai dalam Skandal Suap Blueray Cargo

Kamis, 27 Agustus 2026 | 01:46

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya