Berita

Presiden Joko Widodo (Jokowi)/Net

Politik

Jika Putusan MK Dianulir, Rakyat Bersatu Adili Jokowi

RABU, 21 AGUSTUS 2024 | 17:41 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Adanya mobilisasi partai politik oleh penguasa untuk kepentingan keluarga membuat demokrasi Indonesia terancam. 

Kritikus politik sekaligus Ketua Umum Partai Negoro, Faizal Assegaf menilai kebencian rezim Jokowi pada Anies Baswedan menjadi bagian dari akar kerusakan bernegara. 

“Demi tujuan jahat itu, semua partai (non PDIP) dan perangkat kekuasaan dimobilisasi secara brutal,” kata Faizal dalam akun media X pribadinya yang dikutip RMOL, Rabu (21/8).


“Sangat terang operasi politik dinasti Jokowi bertindak semena-mena. Sembari mengais untung di jalur culas dengan aneka kejahatan korupsi, kolusi dan nepotisme demi kepentingan kelompok,” tambahnya.

Faizal pun tak heran, jika tindakan itu semakin menyulut kemarahan rakyat dan membuat Anies menuai simpati publik. 

“Asbab itu, Anies dan rakyat telah termarginal oleh rupa macam intrik politik keji Jokowi dan komplotannya,” terang dia.

Di sisi lain, sambungnya, Anies tampil tegar, penuh kesabaran menghadapi kezaliman yang dipamerkan oleh Jokowi. 

“Bahkan semakin dekat lengser, Jokowi makin gelap mata, bertindak brutus dan penuh kemunafikan di hadapan rakyat,” tegasnya.

“Tidak hanya Anies, namun PDIP dan berbagai elemen yang berkontribusi besar, justru disingkirkan dan teror. Jokowi menunjukan keperkasaan, seolah berkuasa untuk selamanya. Tidak peduli lawan atau kawan, semua diintimidasi,” jelas dia.

Menurut dia, akselerasi kejahatan politik Jokowi seolah sulit dihentikan. Negara dan rakyat terposisi dalam kendali kekuasaan yang digerakan secara otoriter, arogan dan menghalalkan segala cara. Semua akan berakhir di tanggal 20 Oktober.

“Muncul desakan perlawanan dari jutaan rakyat, apa yang mesti dilakukan? Kesimpulan berujung pada tuntutan hukum. Seruan adili Jokowi menjadi fokus gerakan perlawanan. Jangan biarkan Jokowi dan dinastinya lolos begitu saja,” tegasnya lagi.

Masih kata Faizal, penjegalan pada Anies telah membegal hak politik PDIP di Pilgub DKI dan memberangus aspirasi rakyat adalah kejahatan dalam bernegara. Watak kekuasaan gorong-gorong tidak harus dimintai pertanggungjawaban melalui pengadilan.

“Saatnya, seluruh elemen pejuang perubahan bersatu, galang konsolidasi dan bersiap untuk turun ke jalan. Perlawanan moral harus dikobarkan. Selamatkan negara dan kedaulatan rakyat dari kekuasaan jahat Jokowi. Waktunya berangkulan, lawan ketidakadilan,” tandas dia.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

UPDATE

KDM Didukung DPRD Hentikan Alih Fungsi Lahan di Gunung Ciremai

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:49

DPD Soroti Potensi Tumpang Tindih Regulasi Koperasi di Daerah

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:25

Monumen Panser Saladin Simbol Nasionalisme Masyarakat Cijulang

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:59

DPRD Kota Bogor Dorong Kontribusi Optimal BUMD terhadap PAD

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:45

Alasan Noe Letto Jadi Tenaga Ahli Pertahanan Nasional

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:22

Peran Pelindo terhadap Tekanan Dolar AS

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:59

Retribusi Sampah di Tagihan Air Berpotensi Bebani Masyarakat

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:47

DPRD Kota Bogor Evaluasi Anggaran Pendidikan dan Pelaksanaan SPMB

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:20

Noe Letto Tegaskan Tidak di Bawah Bahlil dan Gibran: Nggak Urusan!

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Jabar di Bawah Gubernur Konten Juara PHK

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Selengkapnya