Berita

Jokowi (kiri)-Bahlil Lahadalia (kanan)

Politik

Raja Jawa Mualaf Golkar Tergantung Bahlil

RABU, 21 AGUSTUS 2024 | 17:40 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Nasib Jokowi menjadi dewan pembina atau hanya sekedar menjadi kader Golkar tergantung tulisan tangan Bahlil Lahadalia. Sebab selain ditetapkan menjadi ketua umum, Munas Golkar memberi mandat kepada politisi kelahiran Maluku Tengah itu untuk sendirian menyusun personalia kepengurusan beringin periode 2024-2029.

"Munas XI Partai Golkar secara resmi telah mengesahkan Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2024-2029. Ketum Bahlil juga menjadi formatur tunggal yang diberikan mandat penuh dalam menyusun komposisi dan personalia DPP Partai Golkar periode 2024-2029," ujar Ketua Penyelenggara Rapimnas dan Munas XI Partai Golkar Bambang Soesatyo usai Munas XI Partai Golkar di JCC Jakarta, Rabu (21/8).

Bahlil disahkan menjadi ketua umum Golkar setelah terpilih secara aklamasi dalam munas.


Munas diikuti 38 DPD Partai Golkar tingkat provinsi, 514 DPD tingkat kabupaten/kota, ormas yang mendirikan serta didirikan, serta organisasi sayap Partai Golkar. 

Bamsoet, demikian Bambang Soesatyo disapa, menjelaskan sesuai amanat AD/ART, munas adalah pengampu kekuasaan tertinggi dalam tubuh organisasi Partai Golkar. 

Karenanya, seluruh kader Partai Golkar memiliki kewajiban yang sama untuk menghormati dan menjunjung tinggi semua keputusan yang ditetapkan dalam Munas. 

"Munas merupakan media evaluasi, proyeksi dan konsolidasi. Munas sebagai media konsolidasi akan menyatukan kita dalam gerak sinergi dan kolaborasi, serta meneguhkan loyalitas dan integritas dari setiap kader Partai Golkar," kata Bamsoet. 

Dia menegaskan di bawah kepemimpinan Ketum Bahlil, Partai Golkar siap memenangkan Pilkada serentak 2024.

Partai Golkar memiliki target untuk memenangkan Pilkada sebesar 60 persen pada pemilihan gubernur, bupati serta wali kota yang tersebar di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota se-Indonesia.

"Partai Golkar solid untuk memenangkan Pilkada serentak yang akan dilaksanakan tanggal 27 November 2024.

Partai Golkar sebagai pengusung utama pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024 juga berkomitmen mengawal dan mensukseskan pemerintahan Prabowo-Gibran sampai purna bhakti di tahun 2029," pungkas Bamsoet.

Anggapan Bahlil 'kepanjangan tangan' Jokowi menyeruak sesaat setelah Airlangga Hartarto mengundurkan diri sebagai ketum Golkar. Di saat bersamaan berkembang isu Jokowi bakal menjadi dewan pembina di partai berlogo beringin.

Posisi itu dianggap diperlukan oleh Jokowi untuk menjaga kepentingan setelah tak lagi berkantor di istana, selain untuk mengamankan Gibran selama menjadi wapres dari cengkeraman kekuatan koalisi pendukung pemerintah maupun oposisi. Meskipun hingga kini Jokowi yang belakangan ramai disebut sebagai raja Jawa dan Gibran masih memegang kartu anggota PDIP.


Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

UPDATE

Uang Tunai Rp476 Miliar, Emas Batangan, Dokumen dan Foto Keluarga Disita dari Rumah di Sentul

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:24

Beredar Kabar Mantan Sekjen MPR Maruf Cahyono Hari Ini Ditahan

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:15

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Audit BPK Pemkab Muara Enim

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:11

ASN PPPK Layak Peroleh Jaminan Pensiun

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:09

Koruptor Berkedok Penegak Hukum Pengkhianat Terbesar Bangsa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:07

Tanya Seputar Jaksa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:00

Respons Santai Usulan Jawa Barat jadi Tatar Sunda, DPR: Fokus Kerja Sajalah!

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:57

MPR dan MK Sepakat Tak Saling Intervensi Kewenangan Lembaga

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:41

Masih Digodok DPR, Publik Diminta Tak Khawatir Usulan Kenaikan BPIH 2027

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:31

KPK Sita 12 Ribu Dolar Singapura dari Ketua DPRD Kuansing

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:22

Selengkapnya