Berita

Ketua Umum Komite Nasional Pencegahan Stunting (KNPS) Indonesia David/Ist

Nusantara

KNPS Indonesia Apresiasi Pembentukan Badan Gizi Nasional

SELASA, 20 AGUSTUS 2024 | 23:12 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Pemerintah resmi membentuk Badan Gizi Nasional pada 2025. Pembentukan tersebut dilakukan melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional yang diteken Presiden Joko Widodo pada 15 Agustus 2024.

Pembentukan Badan Gizi Nasional ini merupakan persiapan pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) yang akan dilaksanakan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto pada 2025.

Program andalan Prabowo tersebut akan membutuhkan anggaran Rp71 triliun di tahun pertama pelaksanaannya.


Ketua Umum Komite Nasional Pencegahan Stunting (KNPS) Indonesia David menilai bahwa kebutuhan lembaga baru sangatlah dibutuhkan untuk memfokuskan arah kebijakan gizi generasi Indonesia dimasa mendatang.

"Kami berkeyakinan Badan Gizi Nasional bisa menjawab tantangan tentang belum optimalnya penurunan angka stunting di Indonesia sebesar 21,5 persen pada tahun 2023 ini,” kata David dalam keterangannya yang dikutip Selasa (20/8).

Menurut David, kerja Badan Gizi Nasional nanti harus lebih fokus pada pengembangan sumber daya manusia Indonesia dengan berorientasi mempunyai daya saing International suatu hari nanti.

"Tugas berat menanti Kepala Badan Gizi Nasional Prof Dadan Hindayana, dan KNPS Indonesia berkomitmen menjadi mitra strategis dalam mempersiapkan generasi emas Indonesia 2045 yang sehat, kuat dan juga cerdas," demikian David.




Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya