Berita

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono/Net

Politik

Mardiono Belum Klarifikasi, Kader PPP Ultimatum Galang Gerakan Serius

SELASA, 20 AGUSTUS 2024 | 14:39 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Seiring gagalnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) lolos ambang batas parlemen 4 persen, internal partai terus diwarnai berbagai gejolak.

Gejolak itu salah satunya permintaan kader dari berbagai daerah agar Muhamad Mardiono mundur sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP. Namun semua tuntutan tersebut nampaknya tidak dihiraukan oleh Mardiono.

Nampaknya gejolak internal PPP belum berhenti, beredar kabar ada beberapa pengurus PPP yang berkirim surat kepada Mardiono. Belum diketahui secara pasti apa isi surat tersebut.


Kuasa hukum Front Kader Kabah Bersatu (FKKB), M. Zainul Arifin menyampaikan bahwa surat tersebut intinya berupa permintaan transparansi pengelolaan partai.

“Menurut mereka Mardiono tidak terbuka, tidak transparan dalam pengelolaan partai, sejak sebelum Pileg 2024,” kata Zainul dalam keterangannya, Selasa (20/8).

Namun Zainul belum menyampaikan acara tegas apa yang dimaksud. Ia mempersilahkan untuk mengkonfirmasi langsung kepada yang bersangkutan.

Pada prinsipnya, Zainul menegaskan bahwa FKKB memberikan waktu 7x24 jam kepada Mardiono untuk menjawab secara resmi terhadap permohonan klarifikasi tersebut.

Namun, mengingat waktu 7x24 tersebut sudah habis terhitung sejak beberapa pekan lalu, maka FKKB akan melakukan gerakan yang lebih serius.

“Jika dalam hitungan 7x24 jam belum menyampaikan hak jawabnya maka kami akan tempuh jalur lebih lanjut,” pungkas Zainul.

Surat tersebut dikirim melalui sekretariat DPP PPP pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2024. Adapun sebagai pemberi kuasa/pemohon klarifikasi adalah beberapa kader dan pengurus PPP yang tergabung dalam Front Kader Kabah Bersatu (FKKB).

Populer

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

Harga Emas Dunia Terkoreksi Saat Ultimatum Trump Dekati Tenggat

Senin, 06 April 2026 | 08:19

Krisis Global Memanas, Industri Air Minum Tercekik Lonjakan Harga Kemasan

Senin, 06 April 2026 | 08:06

Sektor Bisnis Arab Saudi Terpukul, Pertama Kalinya dalam 6 Tahun

Senin, 06 April 2026 | 08:00

Trump Ancam Ciptakan Neraka untuk Iran jika Selat Hormuz Tak Dibuka

Senin, 06 April 2026 | 07:48

AS Berhasil Selamatkan Pilot Jet Tempur F-15 di Pegunungan Iran

Senin, 06 April 2026 | 07:36

Strategi WFH di Berbagai Negara Demi Efisiensi Energi

Senin, 06 April 2026 | 07:21

Cadangan Pangan Pemerintah Capai Level Tertinggi, Aman hingga Tahun Depan

Senin, 06 April 2026 | 07:06

Daya Kritis PBNU ke Pemerintah Makin Melempem

Senin, 06 April 2026 | 06:32

Amerika Negara dengan Ideologi Kapitalisme Menindas

Senin, 06 April 2026 | 06:12

Isu Pemakzulan Prabowo Belum Padam Total

Senin, 06 April 2026 | 06:07

Selengkapnya