Berita

Bahlil Lahadalia usai mendaftar sebagaI calon Ketua Umum DPP Partai Golkar di DPP Golkar, Palmerah, Senin 19 Agustus 2024/RMOL

Bisnis

Baru Menjabat, Bahlil Janji Selesaikan Masalah Impor dan Harga LPG

SELASA, 20 AGUSTUS 2024 | 07:02 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) siap bekerja sama dengan SKK Migas dan Pertamina untuk  menangani tingginya impor dan perbedaan harga LPG dalam negeri.

Bahlil Lahadalia yang baru saja ditunjuk sebagai Menteri ESDM bahkan mengatakan, dia akan bergegas menyelesaikan masalah tersebut. 

"Segera kita menyiapkan lokasi-lokasi untuk membangun industri LPG, karena LPG kita kan impor terus. Nah ini yang akan kita lakukan, kerja sama dengan SKK Migas dengan Pertamina dan Kementerian ESDM," kata Bahlil seusai Serah Terima Jabatan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Kabinet Indonesia Maju Sisa Masa Jabatan Periode 2019-2024 di Jakarta, Senin (20/8).


Perbedaan harga yang signifikan memberikan ruang bagi masuknya impor yang berlebihan, yang harus segera diatasi.

Ia akan mengajak Pertamina dan SKK MIgas duduk bersama mencari solusi.

"Jadi Pertamina nanti kita duduk bareng, jangan selisih harganya sampai 50 Dolar AS, 60 Dolar AS, itu berarti memberikan ruang impor yang masuk terlalu banyak itu," katanya. 

Ia menyatakan bahwa kondisi ini harus segera diatasi agar tidak merugikan pasar dalam negeri, sehingga tugas utamanya saat ini hingga dua bulan ke depan adalah memastikan harga LPG dalam negeri tidak jauh lebih murah dibandingkan dengan harga impor.

Bahlil menyampaikan bahwa arahan dari Presiden Joko Widodo dan presiden terpilih Prabowo Subianto adalah untuk segera membangun hilirisasi LPG. Dengan hilirisasi diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor dan meningkatkan kemandirian energi nasional.

"Nanti Dirut Pertamina jangan harga LPG dalam negeri lebih murah banyak sekali dari pada impor, ini enggak benar ini, jadi ini tugas saya yang harus saya selesaikan dalam waktu dua bulan," kata Bahlil.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya