Berita

Massa aksi kelompok Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Pro Demokrasi, di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta, Senin (19/8)/RMOL

Politik

Massa Geruduk KPU Minta Batalkan Pencalonan Dharma Pongrekun

SENIN, 19 AGUSTUS 2024 | 17:39 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Massa aksi dari Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Pro Demokrasi nampaknya batal menggelar aksi di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan pada Senin (19/8). 

Dari jadwal yang diterima redaksi, massa akan menggelar aksi pada pukul 13.00 WIB di dua lokasi di kantor KPU Jakarta di Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat dan Mabes Polri, Jakarta Selatan. 

Nampaknya, Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Pro Demokrasi, Rafi Maulana bersama massa aksi hanya menggelar aksi di kantor KPU. 


Hal ini diperkuat saat redaksi menyambangi lokasi Mabes Polri yang biasa dijadikan tempat aksi. Massa aksi tampak belum hadir hingga pukul 14.30 WIB. 

Sementara itu, Rafi saat dihubungi memastikan massa aksi kembali ke rumah masing-masing usai menggelar unjuk rasa di KPU. 

"Karena mengingat waktu juga sudah sore dan perjalanan macet juga kan, jadi balik kanan (pulang)," Kata Rafi kepada RMOL. 

Sebelumnya, dia menduga Dharma telah mencatut nama-nama dan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) warga DKI Jakarta. 

"Intinya masyarakat DKI menginformasikan ke saya bahwa KTP nya dicatut tanpa seizin pemilik KTP. Kurang lebih ada puluhan orang (yang melapor)," ujar Rafi di sela-sela aksi di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta, Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat, Senin (19/8). 

Dia menjelaskan, puluhan warga DKI Jakarta yang melapor ke pihaknya merasa namanya dicatut dalam daftar data pendukung Dharma-Kun, untuk lolos verifikasi faktual sebagai bapaslon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2024. 

"Kita meminta KPU DKI bertindak tegas dan membatalkan pencalonan Dharma Pongrekun sebagai calon gubernur DKI, dan juga kita meminta Mabes Polri mengusut kasus ini," katanya menyampaikan tuntutan.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Purbaya Siapkan Sanksi bagi Importir Buntut Kontainer Menumpuk

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Palmerah, 17 Unit dan 85 Personel Damkar Dikerahkan

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:05

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Widiyanti Putri Wardhana dan Nusron Wahid Layak Direshuffle

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:38

Kompetisi Ketapel Antar ASN

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:19

Buzzer Jokowi Jangan Dulu Pesta, P21 Bukan Vonis Pengadilan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:00

Investor Asing Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Marina Bay City ke Polda Bali

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:48

Kritik Rocky Gerung, Gumarang: Menteri Keuangan Bukan Sekadar Kasir

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:27

State-Driven Economy untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:57

Puluhan Miliar Dana Investasi Dipersoalkan, Siapa Bertanggung Jawab di Marina Bay City?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:33

Selengkapnya