Berita

Ketua DPD PDIP Jabar, Ono Surono/Istimewa

Politik

Pilkada Jabar 2024

Tak Ingin ada Kotak Kosong, Ketua PDIP Jabar Ingin Head to Head dengan Jagoan KIM

MINGGU, 18 AGUSTUS 2024 | 04:22 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

DPD PDIP Jawa Barat saat ini tengah menyusun strategi untuk melawan Koalisi Indonesia Maju (KIM) pada kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar 2024.

Ketua DPD PDIP Jabar, Ono Surono mengakui, pihaknya ingin head to head dengan KIM dalam perebutan kursi kepemimpinan di Jabar. Ia ingin Jabar menjadi contoh dalam penyelenggaraan proses demokrasi.

“Kami sudah diperintahkan DPP PDIP harus tetap berlayar di Jawa Barat, menyajikan demokrasi yang sesungguhnya untuk rakyat, jangan ada kotak kosong di Jawa Barat," ujar Ono, diwartakan RMOLJabar, Sabtu (17/8).


Lanjut Ono, PDIP akan menggandeng PKB, PKS, PPP, dan Nasdem untuk membentuk kekuatan baru di Pilgub Jabar guna melawan pasangan calon yang akan diusung KIM.

"Sehingga kami akan terus berkomunikasi dengan PKB, kita sepakat dan akan komunikasi lagi dengan PKS, Nasdem, PPP untuk merumuskan. Kita menginginkan koalisi besar untuk melawan KIM di Jabar," tegasnya.

Ono menginginkan, Pilgub Jabar menyajikan pertarungan head to head antara pasangan dari KIM yang mengusung Dedi Mulyadi sebagai calon gubernur, melawan pasangan dari PDIP dan empat partai lain.

"Saya berharap head to head karena mereka (KIM) didukung oleh infrastruktur yang sangat besar, sehingga harus dilawan dengan koalisi partai yang besar juga. Jadi PDIP, PKB, PKS, Nasdem, PPP kalau dihitung cukup, bisa melawan mereka," papar Ono.

Ono menyebut peluang terbentuknya koalisi baru sangat lebar. Meski PDIP dan PKB sudah mendeklarasikan diri mengusung Ono Surono dan Acep Adang Ruhiyat, namun potensi dua nama tersebut masih mungkin berubah.

"PDIP, PKS, PPP sudah punya ikatan, dan dengan PKB sudah sepakat bersama-sama, dengan Nasdem juga komunikasi. Maka dari sini nanti kita tindaklanjuti untuk bertemu seluruh ketua partai yang lima itu, itu harus dilakukan," ungkapnya.

"Pada akhirnya, PDIP realistis, termasuk saya sendiri harus realistis. Kalau dari lima partai ini kita sepakat untuk mengusung, maka punya calon  yang terbaik untuk melawan kalau jadi Pak Dedi Mulyadi," lanjutnya.

Ono juga mengatakan, PDIP dan PKB yang mengusung dirinya dengan Acep Adang Ruhiyat baru disepakati di tingkat provinsi. Menurutnya, keputusan siapa yang maju dan mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon ada di tangan DPP partai.

Apalagi, kini PDIP akan menggandeng empat partai lainnya untuk sama-sama melawan KIM. Karena itu, Ono menyebut masih ada kemungkinan pasangan Ono-Acep Adang berubah.

"Nanti kita lihat, Ono-Acep itu baru disepakati di level provinsi. Yang memutuskan siapa, ya DPP partai. Sama seperti kami dan PKS sudah sepakat di provinsi, sehingga masih sangat cair dan keputusannya di DPP partai," tutup Ono.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Bos Danantara Ungkap Proses Pangkas BUMN Tak Mudah

Rabu, 07 Oktober 2026 | 12:11

Hingga Siang Nusron Belum Hadir, KPK Masih Menunggu

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:53

PJBS Direvisi, Porsi Saham Bayan Resources yang Dibeli Haji Isam Bertambah Jadi 10,08 Miliar

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:44

Nasib Gibran Kini Tergantung Prabowo

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:37

Empat WNI Pulang ke Tanah Air usai Enam Bulan Disandera Bajak Laut Somalia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:31

PDIP: Kebohongan Gibran Lulus SMA Sederajat Tercatat dalam Putusan Negara!

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:31

Putusan MK soal Gibran Buka Perdebatan Demokrasi

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:21

DPR Minta Pemerintah Percepat Huntara bagi Korban Gempa Flores

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:19

Rita Widyasari Kembali Diperiksa KPK

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:17

Badai Dekati Amerika, Harga Minyak Naik Lagi

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:01

Selengkapnya