Berita

Ilustrasi

Dunia

Pengetatan Digital, Pakistan Kehilangan Ratusan Juta Dolar AS

SABTU, 17 AGUSTUS 2024 | 22:40 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Pakistan berpotensi kehilangan hingga 300 juta dolar AS karena gangguan internet. Pelambatan internet terjadi di tengah upaya pemerintah mengendalikan konten media sosial.

Peneliti dari Asosiasi Rumah Perangkat Lunak Pakistan, Ali Ihsan, menyoroti penerapan firewall yang ceroboh dan gegabah untuk mencegah informasi yang tidak diinginkan pemerintah.

"Kami melihat penerapan firewall nasional yang ceroboh dan gegabah yang mengancam akan mencekik industri TI sebelum matang," kata Ali Ihsan. 


“Internet, keandalannya, kualitasnya, dan throughput-nya adalah kepentingan nasional. Siapa pun yang menentangnya harus meninjau kembali keputusan mereka,” tambahnya.

Tidak sedikit anggota masyarakat yang mengeluh kehilangan pekerjaan lepas karena internet adalah sumber utama mereka.

Platform X tetap diblokir di negara berpenduduk hampir 250 juta jiwa itu sejak 18 Februari.

"Gangguan-gangguan ini bukan sekadar ketidaknyamanan; tetapi, serangan langsung, nyata, dan agresif terhadap kelangsungan hidup industri – menimbulkan kerugian finansial yang sangat besar yang diperkirakan mencapai 300 juta dolar AS, yang selanjutnya dapat meningkat secara eksponensial," kata Ihsan meminta pemerintah meninjau kembali keputusan itu.

Pemerintah telah membantah memasang firewall.

"Saya membuat logo dan menjualnya ke berbagai perusahaan dan orang di seluruh dunia tetapi saya tidak dapat bekerja selama seminggu terakhir karena internet tidak berfungsi di daerah kami," kata pekerja lepas yang berbasis di Islamabad, Muhammad Amin, kepada Anadolu.

Amin mengatakan tindakan pemerintah telah menimbulkan masalah bagi semua pekerja lepas.

"Saya memperoleh penghasilan sekitar 700 hingga 1.000 dolar AS, tetapi bulan ini, saya rasa tidak akan dapat memperoleh penghasilan lagi dalam situasi ini," katanya.

Populer

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

Inilah Bupati Sitaro Chyntia Ingrid Kalangit yang Diborgol Kejati

Minggu, 10 Mei 2026 | 01:09

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Brimob Polda Metro Jaya Bubarkan Balap Liar di Pulogadung

Minggu, 17 Mei 2026 | 14:17

Istana Ungkap Cadangan Beras di Bulog Tembus 5,3 Juta Ton

Minggu, 17 Mei 2026 | 14:04

Kasasi Bisa Perjelas Vonis Banding Luhur Ditambah Beban Uang Pengganti

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:45

Putusan MK soal IKN Dianggap Beri Kepastian Hukum

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:39

“Suamiku Lukaku” Angkat Luka Perempuan Korban KDRT

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:14

Prabowo Minta Pindad Rancang Mobil Presiden Khusus untuk Sapa Rakyat

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:14

Penyederhanaan Sistem Partai Tak Harus dengan Threshold Tinggi

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:10

Nasabah PNM Denpasar Sukses Ubah Sampah Pantai jadi Cuan

Minggu, 17 Mei 2026 | 12:59

Hukum yang Layu: Saat Keadilan Kehilangan Hati Nurani

Minggu, 17 Mei 2026 | 12:43

Andrianto Andri: Tokoh Sumatera Harus Jadi Cawapres 2029

Minggu, 17 Mei 2026 | 12:11

Selengkapnya