Berita

Ilustrasi/Ist

Bisnis

Larangan Truk Logistik Bikin Siklus Industri Terhambat, Investor Tidak Tertarik Berinvestasi

SABTU, 17 AGUSTUS 2024 | 10:55 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Investasi di Indonesia masih bertopang pada industri olahan atau pabrikan. Karenanya, kebijakan pelarangan truk-truk sumbu 3 ke atas saat hari-hari besar keagamaan sangat merugikan.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Bidang Rantai Pasok DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Trismawan Sanjaya, kepada media baru-baru ini.

“Kalau hari liburnya cukup banyak, kegiatan rantai pasoknya juga mengalami banyak masalah. Nah, ini bisa membuat para investor juga akhirnya kurang begitu tertarik investasi di Indonesia,” ujarnya, dikutip Sabtu (17/8). 

Apalagi, menurutnya, kebanyakan truk sumbu tiga itu digunakan untuk barang-barang yang bertumpu pada ekspor impor dan untuk kebutuhan industri manufaktur. 

“Jadi, dampaknya dengan adanya pelarangan itu, siklus daripada industri itu akan terhambat. Apalagi dengan seringnya ada libur-libur panjang, itu kan juga mengurangi jumlah hari kerja. Itu jelas sudah sangat berdampak sekali terhadap perekonomian secara umum,” ungkapnya.

Dari sisi distribusi, kebijakan-kebijakan pelarangan ini akan menimbulkan buffer stock dengan inventori yang harus dialokasikan salah satunya dengan penyediaan Gudang. 

“Dengan adanya cost tambahan untuk pabrikan-pabrikan itu, para investor pasti menjadi ragu-ragu untuk membangun pabrik di Indonesia,” papar Trismawan. 

Dia memperkirakan satu hari saja truk logistik diberhentikan, itu akan mengganggu sekitar 5 persen terhadap pergerakan omset industri. 

Di negara-negara lain seperti Thailand dan Vietnam, menurutnya, sudah membuat aturan dimana walaupun jalanan macet, jalur distribusi barang tidak boleh diganggu. 

Jadi, katanya, kalau mau mendorong kebijakan perekonomian yang lebih agresif seperti di negara lain, maka harus segera dibuat tata Kelola untuk jalur kendaraan pribadi dan jalur kendaraan logistik.

“Pergerakan orang dan pergerakan truk logistik harus dikelola dengan baik agar bisa memberikan pendapatan yang maksimal kepada negara,” tukasnya.

Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

Legislator PKS Soroti Deindustrialisasi Jadi Mimpi Buruk Industri

Rabu, 20 November 2024 | 13:30

UPDATE

Jokowi Tak Serius Dukung RK-Suswono

Jumat, 29 November 2024 | 08:08

Ferdian Dwi Purwoko Tetap jadi Kesatria

Jumat, 29 November 2024 | 06:52

Pergantian Manajer Bikin Kantong Man United Terkuras Rp430 Miliar

Jumat, 29 November 2024 | 06:36

Perolehan Suara Tak Sesuai Harapan, Andika-Hendi: Kami Mohon Maaf

Jumat, 29 November 2024 | 06:18

Kita Bangsa Dermawan

Jumat, 29 November 2024 | 06:12

Pemerintah Beri Sinyal Lanjutkan Subsidi, Harga EV Diprediksi Tetap Kompetitif

Jumat, 29 November 2024 | 05:59

PDIP Akan Gugat Hasil Pilgub Banten, Tim Andra Soni: Enggak Masalah

Jumat, 29 November 2024 | 05:46

Sejumlah Petahana Tumbang di Pilkada Lampung, Pengamat: Masyarakat Ingin Perubahan

Jumat, 29 November 2024 | 05:31

Tim Hukum Mualem-Dek Fadh Tak Gentar dengan Gugatan Paslon 01

Jumat, 29 November 2024 | 05:15

Partisipasi Pemilih Hanya 55 Persen, KPU Kota Bekasi Dinilai Gagal

Jumat, 29 November 2024 | 04:56

Selengkapnya