Berita

Ilustrasi/Ist

Bisnis

Larangan Truk Logistik Bikin Siklus Industri Terhambat, Investor Tidak Tertarik Berinvestasi

SABTU, 17 AGUSTUS 2024 | 10:55 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Investasi di Indonesia masih bertopang pada industri olahan atau pabrikan. Karenanya, kebijakan pelarangan truk-truk sumbu 3 ke atas saat hari-hari besar keagamaan sangat merugikan.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Bidang Rantai Pasok DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Trismawan Sanjaya, kepada media baru-baru ini.

“Kalau hari liburnya cukup banyak, kegiatan rantai pasoknya juga mengalami banyak masalah. Nah, ini bisa membuat para investor juga akhirnya kurang begitu tertarik investasi di Indonesia,” ujarnya, dikutip Sabtu (17/8). 

Apalagi, menurutnya, kebanyakan truk sumbu tiga itu digunakan untuk barang-barang yang bertumpu pada ekspor impor dan untuk kebutuhan industri manufaktur. 

“Jadi, dampaknya dengan adanya pelarangan itu, siklus daripada industri itu akan terhambat. Apalagi dengan seringnya ada libur-libur panjang, itu kan juga mengurangi jumlah hari kerja. Itu jelas sudah sangat berdampak sekali terhadap perekonomian secara umum,” ungkapnya.

Dari sisi distribusi, kebijakan-kebijakan pelarangan ini akan menimbulkan buffer stock dengan inventori yang harus dialokasikan salah satunya dengan penyediaan Gudang. 

“Dengan adanya cost tambahan untuk pabrikan-pabrikan itu, para investor pasti menjadi ragu-ragu untuk membangun pabrik di Indonesia,” papar Trismawan. 

Dia memperkirakan satu hari saja truk logistik diberhentikan, itu akan mengganggu sekitar 5 persen terhadap pergerakan omset industri. 

Di negara-negara lain seperti Thailand dan Vietnam, menurutnya, sudah membuat aturan dimana walaupun jalanan macet, jalur distribusi barang tidak boleh diganggu. 

Jadi, katanya, kalau mau mendorong kebijakan perekonomian yang lebih agresif seperti di negara lain, maka harus segera dibuat tata Kelola untuk jalur kendaraan pribadi dan jalur kendaraan logistik.

“Pergerakan orang dan pergerakan truk logistik harus dikelola dengan baik agar bisa memberikan pendapatan yang maksimal kepada negara,” tukasnya.

Populer

KPK Kembali Periksa Pramugari Jet Pribadi

Jumat, 28 Februari 2025 | 14:59

Sesuai Perintah Prabowo, KPK Harus Usut Mafia Bawang Putih

Minggu, 02 Maret 2025 | 17:41

Digugat CMNP, Hary Tanoe dan MNC Holding Terancam Bangkrut?

Selasa, 04 Maret 2025 | 01:51

Lolos Seleksi TNI AD Secara Gratis, Puluhan Warga Datangi Kodim Banjarnegara

Minggu, 02 Maret 2025 | 05:18

CMNP Minta Pengadilan Sita Jaminan Harta Hary Tanoe

Selasa, 04 Maret 2025 | 03:55

KPK Terus Didesak Periksa Ganjar Pranowo dan Agun Gunandjar

Jumat, 28 Februari 2025 | 17:13

Bos Sritex Ungkap Permendag 8/2024 Bikin Industri Tekstil Mati

Senin, 03 Maret 2025 | 21:17

UPDATE

BRI Salurkan KUR Rp27,72 Triliun dalam 2 Bulan

Senin, 10 Maret 2025 | 11:38

Badai Alfred Mengamuk di Queensland, Ribuan Rumah Gelap Gulita

Senin, 10 Maret 2025 | 11:38

DPR Cek Kesiapan Anggaran PSU Pilkada 2025

Senin, 10 Maret 2025 | 11:36

Rupiah Loyo ke Rp16.300 Hari Ini

Senin, 10 Maret 2025 | 11:24

Elon Musk: AS Harus Keluar dari NATO Supaya Berhenti Biayai Keamanan Eropa

Senin, 10 Maret 2025 | 11:22

Presiden Prabowo Diharapkan Jamu 38 Bhikkhu Thudong

Senin, 10 Maret 2025 | 11:19

Harga Emas Antam Merangkak Naik, Cek Daftar Lengkapnya

Senin, 10 Maret 2025 | 11:16

Polisi Harus Usut Tuntas Korupsi Isi MinyaKita

Senin, 10 Maret 2025 | 11:08

Pasar Minyak Masih Terdampak Kebijakan Tarif AS, Harga Turun di Senin Pagi

Senin, 10 Maret 2025 | 11:06

Lebaran di Jakarta Tetap Seru Meski Ditinggal Pemudik

Senin, 10 Maret 2025 | 10:50

Selengkapnya