Berita

Ilustrasi/Ist

Bisnis

Larangan Truk Logistik Bikin Siklus Industri Terhambat, Investor Tidak Tertarik Berinvestasi

SABTU, 17 AGUSTUS 2024 | 10:55 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Investasi di Indonesia masih bertopang pada industri olahan atau pabrikan. Karenanya, kebijakan pelarangan truk-truk sumbu 3 ke atas saat hari-hari besar keagamaan sangat merugikan.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Bidang Rantai Pasok DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Trismawan Sanjaya, kepada media baru-baru ini.

“Kalau hari liburnya cukup banyak, kegiatan rantai pasoknya juga mengalami banyak masalah. Nah, ini bisa membuat para investor juga akhirnya kurang begitu tertarik investasi di Indonesia,” ujarnya, dikutip Sabtu (17/8). 

Apalagi, menurutnya, kebanyakan truk sumbu tiga itu digunakan untuk barang-barang yang bertumpu pada ekspor impor dan untuk kebutuhan industri manufaktur. 

“Jadi, dampaknya dengan adanya pelarangan itu, siklus daripada industri itu akan terhambat. Apalagi dengan seringnya ada libur-libur panjang, itu kan juga mengurangi jumlah hari kerja. Itu jelas sudah sangat berdampak sekali terhadap perekonomian secara umum,” ungkapnya.

Dari sisi distribusi, kebijakan-kebijakan pelarangan ini akan menimbulkan buffer stock dengan inventori yang harus dialokasikan salah satunya dengan penyediaan Gudang. 

“Dengan adanya cost tambahan untuk pabrikan-pabrikan itu, para investor pasti menjadi ragu-ragu untuk membangun pabrik di Indonesia,” papar Trismawan. 

Dia memperkirakan satu hari saja truk logistik diberhentikan, itu akan mengganggu sekitar 5 persen terhadap pergerakan omset industri. 

Di negara-negara lain seperti Thailand dan Vietnam, menurutnya, sudah membuat aturan dimana walaupun jalanan macet, jalur distribusi barang tidak boleh diganggu. 

Jadi, katanya, kalau mau mendorong kebijakan perekonomian yang lebih agresif seperti di negara lain, maka harus segera dibuat tata Kelola untuk jalur kendaraan pribadi dan jalur kendaraan logistik.

“Pergerakan orang dan pergerakan truk logistik harus dikelola dengan baik agar bisa memberikan pendapatan yang maksimal kepada negara,” tukasnya.

Populer

Cak Imin Minta Kapolri Bubarkan Muktamar PKB Tandingan

Kamis, 15 Agustus 2024 | 12:52

Tim Pemenangan Jokowi-Ma’ruf Ternyata Terima Dana Korupsi DJKA

Kamis, 15 Agustus 2024 | 11:21

Bawaslu Buka Pendaftaran 1.984 Formasi CPNS

Jumat, 16 Agustus 2024 | 08:44

KPK Dapat Petunjuk Dugaan Suap PAW PDIP dari Buku Hasto

Kamis, 08 Agustus 2024 | 19:35

BHS Kritisi Usul Muhadjir soal Opsi Nasi Jagung di Program Makan Gratis

Rabu, 07 Agustus 2024 | 02:44

Pengamat: Intervensi Kekuasaan Penyebab Airlangga Mundur

Minggu, 11 Agustus 2024 | 19:13

BPIP Perlu Jelaskan Paskibraka Wajib Lepas Hijab

Rabu, 14 Agustus 2024 | 13:49

UPDATE

Dirgahayu Indonesia

Sabtu, 17 Agustus 2024 | 13:56

176 Ribu Narapidana Dapat Remisi di HUT RI, Negara Hemat Hingga Rp274 M

Sabtu, 17 Agustus 2024 | 13:46

Maruf Amin dan Gibran Kompak Upacara di Istana Negara

Sabtu, 17 Agustus 2024 | 13:38

KTP Anak Buah Megawati Juga Ikut Dicatut Dharma Pongrekun

Sabtu, 17 Agustus 2024 | 13:14

Ini Amanat Megawati Saat Pidato di Upacara Pengibaran Bendera di Pelataran Masjid At-Taufiq

Sabtu, 17 Agustus 2024 | 13:11

Menperin Agus Puji Kerja Keras Pemerintahan Jokowi

Sabtu, 17 Agustus 2024 | 12:56

Kenakan Pakaian Adat Lampung, Zulhas Ajak Masyarakat Perkuat Persatuan

Sabtu, 17 Agustus 2024 | 12:56

Belanja Kementerian di Era Prabowo-Gibran Turun Jadi Rp976 Triliun, Kenapa?

Sabtu, 17 Agustus 2024 | 12:42

HUT RI, TNI AL Gagalkan Peredaran Sabu 21 Kg dari Taiwan

Sabtu, 17 Agustus 2024 | 12:25

PBB Utus Tessy dan Bagong Jadi Pengerek Bendera di Upacara 17 Agustus

Sabtu, 17 Agustus 2024 | 12:15

Selengkapnya