Berita

Ilustrasi/Ist

Bisnis

Larangan Truk Logistik Bikin Siklus Industri Terhambat, Investor Tidak Tertarik Berinvestasi

SABTU, 17 AGUSTUS 2024 | 10:55 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Investasi di Indonesia masih bertopang pada industri olahan atau pabrikan. Karenanya, kebijakan pelarangan truk-truk sumbu 3 ke atas saat hari-hari besar keagamaan sangat merugikan.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Bidang Rantai Pasok DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Trismawan Sanjaya, kepada media baru-baru ini.

“Kalau hari liburnya cukup banyak, kegiatan rantai pasoknya juga mengalami banyak masalah. Nah, ini bisa membuat para investor juga akhirnya kurang begitu tertarik investasi di Indonesia,” ujarnya, dikutip Sabtu (17/8). 

Apalagi, menurutnya, kebanyakan truk sumbu tiga itu digunakan untuk barang-barang yang bertumpu pada ekspor impor dan untuk kebutuhan industri manufaktur. 

“Jadi, dampaknya dengan adanya pelarangan itu, siklus daripada industri itu akan terhambat. Apalagi dengan seringnya ada libur-libur panjang, itu kan juga mengurangi jumlah hari kerja. Itu jelas sudah sangat berdampak sekali terhadap perekonomian secara umum,” ungkapnya.

Dari sisi distribusi, kebijakan-kebijakan pelarangan ini akan menimbulkan buffer stock dengan inventori yang harus dialokasikan salah satunya dengan penyediaan Gudang. 

“Dengan adanya cost tambahan untuk pabrikan-pabrikan itu, para investor pasti menjadi ragu-ragu untuk membangun pabrik di Indonesia,” papar Trismawan. 

Dia memperkirakan satu hari saja truk logistik diberhentikan, itu akan mengganggu sekitar 5 persen terhadap pergerakan omset industri. 

Di negara-negara lain seperti Thailand dan Vietnam, menurutnya, sudah membuat aturan dimana walaupun jalanan macet, jalur distribusi barang tidak boleh diganggu. 

Jadi, katanya, kalau mau mendorong kebijakan perekonomian yang lebih agresif seperti di negara lain, maka harus segera dibuat tata Kelola untuk jalur kendaraan pribadi dan jalur kendaraan logistik.

“Pergerakan orang dan pergerakan truk logistik harus dikelola dengan baik agar bisa memberikan pendapatan yang maksimal kepada negara,” tukasnya.

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Karyawan Umbar Kesombongan Ejek Pasien BPJS, PT Timah Minta Maaf

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:37

Sugiat Santoso Apresiasi Sikap Tegas Menteri Imipas Pecat Pelaku Pungli WN China

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:30

KPK Pastikan Tidak Ada Benturan dengan Kortastipikor Polri dalam Penanganan Korupsi LPEI

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:27

Tabung Gas 3 Kg Langka, DPR Kehilangan Suara?

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:10

Ken Martin Terpilih Jadi Ketum Partai Demokrat, Siap Lawan Trump

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:46

Bukan Main, Indonesia Punya Dua Ibukota Langganan Banjir

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:45

Larangan LPG di Pengecer Kebijakan Sangat Tidak Populis

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:19

Smart City IKN Selesai di Laptop Mulyono

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:59

Salah Memutus Status Lahan Berisiko Besar Buat Rakyat

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:45

Hamas Sebut Rencana Relokasi Trump Absurd dan Tidak Penting

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:26

Selengkapnya