Berita

Presiden Joko Widodo dalam pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2025 dan Nota Keuangan pada Sidang Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung MPR/DPR/DPD Jakarta, Jumat 16 Agustus 2024/Tangkapan layar RMOL

Bisnis

RAPBN 2025, Jokowi Tekankan Belanja Berkualitas dan Pembiayaan Inovatif

SABTU, 17 AGUSTUS 2024 | 08:23 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2025 harus menekankan pada optimalisasi pendapatan, belanja yang berkualitas dan pembiayaan yang inovatif.

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2025 dan Nota Keuangan pada Sidang Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung MPR/DPR/DPD Jakarta, Jumat (16/8).

"Belanja akan dijaga benar-benar efisien dan produktif, agar selain mendukung program prioritas pemerintah, juga dapat menghasilkan multiplier effects yang kuat terhadap perekonomian," kata Jokowi. 

Rasio perpajakan juga agar terus dioptimalkan. 

"RAPBN 2025 juga menekankan pada inovasi pembiayaan yang fleksibel dengan kehati-hatian yang tinggi akan terus ditingkatkan melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), penguatan peran Lembaga Pengelola Investasi, serta pendalaman pasar keuangan," lanjut Jokowi.

Menurutnya, untuk menunjang rencana tersebut maka gambaran besar arsitektur RAPBN 2025 adalah; Belanja Negara direncanakan sebesar Rp3.613,1 triliun yang terdiri dari, belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.693,2 triliun, serta Transfer ke Daerah sebesar Rp919,9 triliun.

Untuk anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp722,6 triliun. Menurut Jokowi, anggaran tersebut untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah dan pengembangan sekolah unggulan serta perluasan program beasiswa, serta pengembangan riset.

Pemerintah juga menganggarkan dana Rp361 triliun dari APBN untuk Program Kartu Indonesia Sehat selama sepuluh tahun pemerintahannya.

Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai layanan kesehatan lebih dari 92 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per tahun, mulai dari usia dini sampai lansia yang tersebar di seluruh Indonesia.

Populer

Cak Imin Minta Kapolri Bubarkan Muktamar PKB Tandingan

Kamis, 15 Agustus 2024 | 12:52

Tim Pemenangan Jokowi-Ma’ruf Ternyata Terima Dana Korupsi DJKA

Kamis, 15 Agustus 2024 | 11:21

KPK Dapat Petunjuk Dugaan Suap PAW PDIP dari Buku Hasto

Kamis, 08 Agustus 2024 | 19:35

Bawaslu Buka Pendaftaran 1.984 Formasi CPNS

Jumat, 16 Agustus 2024 | 08:44

BHS Kritisi Usul Muhadjir soal Opsi Nasi Jagung di Program Makan Gratis

Rabu, 07 Agustus 2024 | 02:44

Pengamat: Intervensi Kekuasaan Penyebab Airlangga Mundur

Minggu, 11 Agustus 2024 | 19:13

BPIP Perlu Jelaskan Paskibraka Wajib Lepas Hijab

Rabu, 14 Agustus 2024 | 13:49

UPDATE

Validitas Keaslian Dukungan KTP Dharma-Kun Diragukan

Sabtu, 17 Agustus 2024 | 04:08

Komisioner KPK Bermasalah Potensi Kembali Lolos

Sabtu, 17 Agustus 2024 | 03:43

Di Daerah Lain Dicurigai Ada Kasus Mirip Dharma-Kun

Sabtu, 17 Agustus 2024 | 03:18

Mantan Penyidik Senior Kritik Pemilihan Pimpinan KPK Terburu-buru

Sabtu, 17 Agustus 2024 | 03:08

Bikin Resah, Jokowi Pantas Pecat Kepala BPIP

Sabtu, 17 Agustus 2024 | 02:37

NIK Kader PDIP Dicatut Dukung Dharma-Kun: Tatanan Demokrasi Rusak!

Sabtu, 17 Agustus 2024 | 02:35

Bawaslu Buka Pos Pengaduan Dugaan Pencatutan Dukungan Dharma-Kun

Sabtu, 17 Agustus 2024 | 02:02

Kuasa Hukum Minta Polisi Tak Kabulkan Restorative Justice Pelaku Pencabulan

Sabtu, 17 Agustus 2024 | 01:29

Kapolri: Semangat Baru untuk Indonesia Maju

Sabtu, 17 Agustus 2024 | 01:08

Jagoan PDIP Pilih Mundur Gegara Dikeroyok Kubu KIM Plus

Sabtu, 17 Agustus 2024 | 01:00

Selengkapnya