Berita

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI), Lolly Suhenty, saat tiba di Pelabuhan Sei Nyamuk, Pulau Sebatik, Kalimantan Utara, Jumat (16/8)/RMOL

Bawaslu

HUT ke-79 RI, Bawaslu Pelototi Penyusunan DPS di Perbatasan Malaysia

JUMAT, 16 AGUSTUS 2024 | 22:17 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Penyusunan daftar pemilih untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024, dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) hingga ke wilayah yang berbatasan dengan Malaysia. 

Anggota Bawaslu Republik Indonesia (RI), Lolly Suhenty menjelaskan, penyusunan daftar pemilih sementara (DPS) di daerah-daerah pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 akan berakhir pada hari ini, Jumat (16/8). 

Salah satu yang menjadi daerah rawan adalah daerah terluar atau perbatasan dengan negara lain, seperti Pulau Sebatik di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang berbatasan dengan Malaysia. 


"(Momen) 17 Agustus menjadi momentum yang tepat menurut kami untuk melakukan pengecekan langsung di daerah perbatasan, untuk memastikan hak pilih warga megara kita tidak ada yang dihilangkan," ujar Lolly saat tiba di Bandara Juwata, Kalimantan Utara, Jumat (16/8).

Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Lolly menyebutkan batas waktu pelaksanaan penyusunan DPS adalah hari ini. 

"Karena proses sedang menuju DPS kan hari ini harusnya, tapi di provinsi baru akan dilakukan pleno di tingkat provinsi pada malam hari nanti," sambung Lolly menjelaskan. 

Oleh karena itu, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI itu memastikan, giat kesiapsiagaan Pilkada Serentak 2024 yang digelar di Pulau Sebatik adalah untuk memberikan perlindungan hak pilih bagi warga Indonesia yang tinggal di daerah terluar. 

"Tujuan ini menjadi penting untuk menunjukkan bahwa tidak boleh ada satupun warga negara yang kehilangan hak pilihnya. Meskipun mereka jauh dari pusat ibu kota provinsi, adanya di area terdepan (perbatasan) Indonesia (dengan negara lain)," demikian Lolly menambahkan.



Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya