Mantan Presiden Komisaris PT Lippo Group, Eddy Sindoro/RMOL
KPK mengultimatum mantan Presiden Komisaris PT Lippo Group, Eddy Sindoro untuk kooperatif hadir dalam kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi (NHD). Jika tidak, maka akan dijemput paksa.
Jurubicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan, sedianya Nurhadi diperiksa tim penyidik sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Selasa (13/8).
"Saksi tidak hadir tanpa keterangan," kata Tessa kepada wartawan, Rabu (14/8).
Apalagi, Eddy Sindoro sudah 2 kali mangkir dari panggilan tim penyidik KPK. Untuk itu, KPK membuka peluang untuk menjemput paksa Eddy Sindoro.
"Ya kalau saksi nanti akan dibawa paksa. Seandainya memang yang bersangkutan tidak memberikan keterangan atas ketidakhadiran yang patut dan wajar," pungkas Tessa.
Perkara TPPU ini merupakan pengembangan dari perkara suap penanganan perkara yang menjerat Nurhadi sebelumnya. Dalam kasus suapnya, Nurhadi dinyatakan terbukti bersama menantunya, Rezky Herbiono menerima suap dan gratifikasi sebesar Rp45.726.955.000.
Suap dan gratifikasi tersebut diberikan oleh Hiendra Soenjoto selaku Direktur Utama (Dirut) PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) untuk membantu Hiendra mengurus perkara. Uang suap itu diberikan secara bertahap sejak 22 Mei 2015 hingga 5 Februari 2016.
Selain menerima suap senilai Rp45 miliar lebih, Nurhadi dan Rezky menerima gratifikasi senilai Rp37,2 miliar. Gratifikasi diterima Nurhadi selama tiga tahun sejak 2014 hingga 2017. Uang gratifikasi ini diberikan oleh lima orang dari perkara berbeda. Jika ditotal, suap dan gratifikasi yang diterima sebesar Rp83.013.955.000
Nurhadi sendiri telah dijebloskan ke Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat pada Kamis 6 Januari 2022 untuk menjalani pidana penjara selama 6 tahun.
