Paskibraka Copot Hijab Mundur ke Zaman Orba

Dugaan pelepasan hijab 18 Paskibraka putri yang akan bertugas di IKN disesalkan wakil rakyat di Senayan.

Anggota DPR Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati menilai, peristiwa ini kontradiktif dengan semangat muslimah Indonesia dalam menutup aurat.

Ia menyebutkan, ada 18 Paskibraka dari utusan provinsi sejak awal datang mengenakan hijab. Namun saat pengukuhan oleh Presiden Joko Widodo di IKN Selasa kemarin, tidak ada satu pun Paskibraka putri yang mengenakan hijab.

"Untuk menerapkan ajaran agama, sudah banyak ide kreatif dikembangkan dalam berhijab. Ini malah kemunduran namanya jika ada larangan berjilbab di Paskibraka," kata Kurniasih dalam keterangan tertulisnya, Rabu (14/8).

Dugaan larangan memakai hijab ini menjadi sorotan karena di tahun sebelumnya Paskibra putri diperbolehkan memakainya. Maka dari itu, peristiwa tersebut dianggap sebagai kemunduran.

"Terakhir, jilbab tidak digunakan oleh Tim Paskibraka saat order baru. Artinya kalau kebijakan pelarangan ini hadir, kita mundur jauh ke belakang. Tidak ada korelasi berjilbab dianggap tidak bisa bertugas menjalankan kewajiban negara," lanjut Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga ini.

Oleh karena itu, Kurniasih meminta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai penanggung jawab Paskibraka 2024 untuk mengizinkan penggunaan hijab saat bertugas.

"Pancasila itu implementasinya menghormati keyakinan pemeluk agama dalam menjalankan ajarannya, termasuk menggunakan hijab bagi muslimah yang sudah baligh," tandasnya.