Berita

Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Hasan Sheikholeslami saat berkunjung di kediaman Duta Besar Iran di Jakarta pada Selasa, 13 Agustus 2024/RMOL

Dunia

Ini Cara Ekonomi Iran Bertahan di Tengah Sanksi Internasional

SELASA, 13 AGUSTUS 2024 | 22:27 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Perekonomian Iran bangkit dan mampu bertahan meski sudah beberapa dekade dijatuhi sanksi internasional dari berbagai negara.

Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Hasan Sheikholeslami mengungkap cara Iran mengembangkan perekonomiannya di tengah sanksi yang menyulitkan.

Dijelaskan Sheikholeslami, Iran merupakan negara dengan lokasi strategis, kaya minaral dan juga memiliki sektor industri maju. Belum lagi di bidang teknologi, nuklir Iran merupakan salah satu yang termaju di dunia.


Dengan modal tersebut, Wamenlu menyebut Iran selama ini telah menerapkan strategi ekonomi pertahanan yang dilakukan melalui perluasan kerjasama dengan negara-negara tetangga.

"Pendekatan dan normalisasi hubungan dengan beberapa negara tetangga seperti Arab Saudi, Bahrain dan juga dalam waktu yang dekat dengan Mesir dan beberapa negara tetangga lainnya telah membuat kemajuan dengan ekonomi Iran," ungkap Sheikholeslami saat berkunjung di kediaman Duta Besar Iran di Jakarta pada Selasa (13/8).

Selain itu, kata Wanlu, Iran juga mengembangkan kerjasama ekonomi dengan negara-negara di Timur, seperti Rusia, China dan India. Kemudian di benua Afrika dan Amerika Latin.

"Perluasan hubungan ini bukan hanya membuat ekonomi Iran selamat, tetapi ekonomi negara kitapun maju berdasarkan data statistika," tegasnya.

Disebutkan Wamenlu, Iran tahun lalu berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi di angka 5 persen.

Menurut Sheikholeslami, sanksi merupakan tantangan besar bagi perekonomian Iran. Tetapi di sisi lain itu juga mampu mendorong mereka lebih mandiri dan maju dengan kekuatannya sendiri.

"Tentu saja sanksi juga memberikan sebuah kesempatan untuk meningkatkan daya upaya dari negara kami," kata dia.

Wamenlu juga menambahkan bahwa negara-negara Barat yang menjatuhkan sanksi pada Iran telah melewatkan kesempatan untuk mendapat keuntungan dari kerjasama tersebut.

"Negara-negara yang menjatuhkan sanksi kepada negara kami, mereka adalah orang-orang yang membatasi dirinya dari kesempatan ekonomi dan investasi di Iran," tegasnya.

Sanksi ekonomi terhadap Iran telah menjadi topik yang mendapat perhatian luas di tingkat internasional selama beberapa dekade terakhir.

Amerika Serikat mulai menjatuhkan berbagai macam sanksi ekonomi sejak berakhirnya rezim Shah Reza Pahlavi dan putusnya hubungan diplomatik dengan Iran pada 4 November 1979.

Sanksi terhadap Iran tidak hanya diberlakukan oleh Amerika Serikat, tetapi juga PBB dan Uni Eropa.
 
Pada tahun 2006, PBB mulai memberlakukan serangkaian sanksi terhadap Iran sebagai tanggapan terhadap program nuklirnya yang kontroversial.

Sanksi-sanksi ini mencakup larangan impor senjata, pembatasan perdagangan barang-barang terkait nuklir, dan pembekuan aset-aset terkait pemerintah Iran.

Berbagai sanksi tersebut telah memberikan dampak yang signifikan terhadap ekonomi Iran. Pembatasan terhadap ekspor minyak, salah satu sumber pendapatan utama negara ini, telah menimbulkan tekanan ekonomi yang besar.

Mata uang rial Iran mengalami depresiasi yang signifikan, inflasi melonjak, dan akses terhadap teknologi dan investasi asing terhambat. Sektor perbankan Iran juga terkena dampak, dengan pembatasan akses terhadap sistem keuangan internasional.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Bos Danantara Ungkap Proses Pangkas BUMN Tak Mudah

Rabu, 07 Oktober 2026 | 12:11

Hingga Siang Nusron Belum Hadir, KPK Masih Menunggu

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:53

PJBS Direvisi, Porsi Saham Bayan Resources yang Dibeli Haji Isam Bertambah Jadi 10,08 Miliar

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:44

Nasib Gibran Kini Tergantung Prabowo

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:37

Empat WNI Pulang ke Tanah Air usai Enam Bulan Disandera Bajak Laut Somalia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:31

PDIP: Kebohongan Gibran Lulus SMA Sederajat Tercatat dalam Putusan Negara!

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:31

Putusan MK soal Gibran Buka Perdebatan Demokrasi

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:21

DPR Minta Pemerintah Percepat Huntara bagi Korban Gempa Flores

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:19

Rita Widyasari Kembali Diperiksa KPK

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:17

Badai Dekati Amerika, Harga Minyak Naik Lagi

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:01

Selengkapnya