Berita

Juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre/Deadline

Dunia

AS Bantah Terlibat Penggulingan PM Bangladesh

SELASA, 13 AGUSTUS 2024 | 13:09 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Kerusuhan mematikan hingga penggulingan Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina diklaim tidak ada kaitannya dengan Amerika Serikat.

Ketegasan itu disampaikan oleh juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre dalam jumpa pers pada Senin (12/8).

Dia menekankan bahwa AS tidak pernah ikut campur dalam aksi kerusuhan mahasiswa yang mengakibatkan Hasina mundur dan kabur ke India.


"Kami sama sekali tidak terlibat. Setiap laporan atau rumor bahwa pemerintah Amerika Serikat terlibat dalam peristiwa ini sangat tidak benar," tegasnya, seperti dimuat Reuters.

Menurut Jean-Pierre, apa yang terjadi di Bangladesh merupakan jalan yang dipilih rakyat untuk menentukan masa depan mereka sendiri.

"Kami percaya bahwa rakyat Bangladesh harus menentukan masa depan pemerintah Bangladesh dan di situlah posisi kami," Gedung Putih menambahkan.

Sebuah laporan di surat kabar Economic Times di India pada hari Minggu (11/8), mengutip pernyataan Hasina, menuduh AS berperan dalam menggulingkannya karena ingin menguasai pulau Saint Martin di Teluk Benggala, Bangladesh.

Surat kabar itu mengatakan Hasina telah menyampaikan pesan itu melalui rekan dekatnya.

Namun, putra Hasina, Sajeeb Wazed, dalam sebuah cuitan di X di hari yang sama, mengatakan Hasina tidak pernah membuat pernyataan seperti itu.

Pemerintah sementara di Bangladesh, yang dipimpin oleh peraih Nobel Perdamaian Muhammad Yunus, dilantik pekan lalu.

Bangladesh dilanda demonstrasi dan kekerasan setelah protes mahasiswa bulan lalu terhadap kuota PNS veteran meningkat menjadi demonstrasi untuk menggulingkan Hasina.

Dia telah memenangkan masa jabatan keempat berturut-turut pada bulan Januari yang dikecam keras oleh oposisi dan dinilai AS sebagai pemilu yang tidak bebas dan adil.

Hasina pergi ke New Delhi setelah meninggalkan Bangladesh, dia diisukan tengah mencari perlindungan diri ke Inggris.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya