BERINGIN berusia 60 tahun telah tumbuh subur di bumi Indonesia yang kaya akan mineral dan sumber daya alam lainnya. Dia berkembang karena tangan dingin seorang Jenderal TNI yang juga Presiden kedua Republik Indonesia (RI) Soeharto.
Bersama Suhardiman, Soeharto mendirikan sebuah partai politik berlogo pohon beringin yang diberi nama Golongan Karya (Golkar), pada tahun 1964 dan terus hidup hingga hari ini.
Golkar hidup layaknya pohon beringin yang terus menjadi semakin besar dan tinggi dahannya, semakin menjalar luas dan kuat akarnya, juga semakin rindang dedaunannya menaungi kehidupan politik masyarakat Indonesia.
Jika dibandingkan dengan pohon beringin sungguhan, umur Golkar memang belum terlampau tua karena masih di bawah ratusan atau bahkan ribuan tahun. Tapi sebagai entitas di dunia perpolitikan tanah air, Golkar merupakan pohon beringin tua.
Soeharto memang tidak pernah menjabat sebagai Ketua Umum Golkar sejak berdiri sebagai parpol, tetapi kewenangan mutlak dia miliki karena menjadi Ketua Dewan Pembina.
Dalam paradigma lama pola kepemimpinan Golkar di masa Orde Baru (Orba), peranan Dewan Pembina sangat sentral. Karena, jabatan ketua umum terbatas pada pelaksana dari keputusan yang ditetapkan ketua dewan pembina.
Beriringan dengan 35 tahun Soeharto menjabat presiden yang dinilai bercorak otoritarian militerisme, Golkar sebagai parpol malah ikut berjaya dan bahkan dianggap berperan penting dalam perjuangan pembangunan bangsa sampai saat ini.
Tak cuma itu, Golkar juga melahirkan elite-elite politik yang dapat hidup makmur dan besar namanya di masyarakat, karena mampu mendirikan parpol baru yang bisa sebesar beringin di era pasca reformasi hari ini.
Sebut saja ada mantan menantu Soeharto, Prabowo Subianto mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Surya Paloh mendirikan Partai Nasional Demokrat (Nasdem), hingga Wiranto mendirikan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).
Kesuburan parpol beringin sempat mandek usai gerakan Reformasi 1998 menumbangkan rezim Orba dan Soeharto. Pada Pemilu tahun 1999, Golkar hanya memperoleh 22 persen suara. Meskipun capaian itu masuk peringkat kedua perolehan suara terbanyak, tetapi jika dibandingkan dengan pemilu sebelum Reformasi di tahun 1997 sangat jauh karena saat itu mencapai 70,2 persen.
Setelah pemilu tahun 1999, perolehan suara Golkar dari pemilu ke pemilu berangsur turun. Suara Golkar mulai digerogoti parpol-parpol lain yang juga didirikan oleh kadernya dulu.
Di Pemilu tahun 2004, suara Golkar turun sedikit menjadi 21,57 persen, karena saat itu sudah berdiri Partai Demokrat yang digagas Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga pernah aktif di Golkar.
Selain itu, juga ada PKPI yang didirikan Edi Sudrajat dan Hayono yang besar di Golkar. Juga, PKPB yang didirikan putri Soeharto Siti Hardijanti Rukmana.
Cengkraman akar beringin di parlemen tidak lagi kuat, karena suaranya merangsek turun parah di Pemilu tahun 2009, yaitu hanya 14,45 persen. Kala itu sudah berdiri Partai Gerindra dan juga Hanura. Kemudian sempat naik sedikit di Pemilu tahun 2014 menjadi 14,75 persen, namun merosot kembali perolehan suaranya di Pemilu tahun 2019 menjadi hanya 12,31 persen.
Ibarat setali tiga uang dengan penurunan suara tersebut, internal beringin terus bergejolak di setiap pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas). Antarkader berebut kursi ketua umum, dan berakhir pada perpecahan. Ada yang tetap bertahan di naungan beringin, ada pula yang memilih keluar.
Sepertinya pohon beringin yang diberi pupuk hingga tumbuh besar oleh seorang Soeharto menjadi stunting, tak bisa lagi meninggi karena dahan-dahan beringin mulai digerogoti benalu-benalu yang terus berkembang biak rakus memakan sari pati.
Dalam kajian-kajian ilmu tumbuhan, populasi benalu dapat terus meningkat karena burung hinggap di berbagai tumbuhan pohon. Bahkan, karena faktor eksternal itulah benalu-benalu di beringin bisa terus berkembang biak di setiap dahan.
Hasil kajian ilmu tumbuhan itu sepertinya aktual di Golkar saat ini. Benalu yang menggerogoti beringin tak lagi berasal dari pergolakan di internal pada setiap Munas, tapi karena perubahan ekosistem lingkungan luar.
Desas-desus Golkar bakal diambil alih penguasa saat ini menguat, pasca kabar pengunduran diri Airlangga Hartarto dari posisi ketum yang secara tiba-tiba menyeruak di berbagai media massa pada Minggu (11/8), padahal Munas akan berlangsung pada Desember 2024 ini.
Dari bacaan sejumlah analis politik, Airlangga dalam tekanan rezim lewat politisasi penegakan hukum. Airlangga disebut-sebut bakal ditindak, karena terlibat kasus dugaan korupsi ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO).
Airlangga sudah diperiksa Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Juli 2023, tepatnya ketika Golkar masih belum memperjelas arah politik pengusungan calon presiden dan wakil presiden 2024.
Namun, pemeriksaan tak lagi berlanjut usai Golkar membubarkan koalisinya bersama Partai Amanat Nasional (PAN), dan bergabung ke koalisi Partai Gerindra.
Bersamaan dengan itu, muncul isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) akan digelar untuk mengganti Airlangga dari jabatan Ketua Umum Golkar. Sejumlah nama disebutkan sebagai pengganti Airlangga, di antaranya seperti Bahlil Lahadalia dan Luhut Binsar Pandjaitan. Di luar itu, ada dorongan agar Presiden Joko Widodo yang mengambil alih kepemimpinan parpol beringin.
Golkar yang berhasil mengawal kemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, serta memperoleh suara dan kursi terbanyak kedua setelah PDI Perjuangan, justru kini kembali dihantui wacana perpecahan dan Munaslub karena Airlangga mundur dari jabatan ketua umum.
Terungkap sebuah foto, Bahlil dan Jokowi bertemu di selasar istana berbincang empat mata, dan diduga membicarakan perihal kepemimpinan Golkar. Sosok Menteri Investasi itu disinyalir punya kedekatan yang sangat dengan bapaknya Gibran, bahkan ikut memuluskan putra sulung Jokowi itu di pencapresan 2024 kemarin.
Belum ada yang tahu pasti sebab kemunduran Airlangga dari Golkar. Tetapi yang jelas, tak ada yang tak mau hinggap di pucuk tertinggi pohon beringin.
