Berita

Ilustrasi rokok konvensional dan rokok elektrik/RMOL

Bisnis

Gaperosu: Simplifikasi Cukai Membebani Industri Kecil

SENIN, 12 AGUSTUS 2024 | 15:27 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Rencana pemerintah menerapkan kebijakan simplifikasi cukai tembakau dikhawatirkan akan merugikan industri kecil hingga yang lebih luas.

Rencana pemerintah untuk menyederhanakan struktur tarif cukai rokok dikritisi kelompok industri.

Gabungan Pabrik Rokok Surabaya (Gaperosu) berpandangan, kebijakan simplifikasi yang berfokus pada penyederhanaan tarif akan memberikan beban besar bagi industri, terutama bagi pabrik-pabrik kecil.


"Pendekatan setiap golongan dengan tarif lebih tinggi akan menaikkan harga rokok. Ini bisa menyebabkan konsumen beralih ke rokok ilegal yang lebih murah," kata Ketua Gaperosu Surabaya, Sulami Bahar dalam keterangannya, Senin (12/8).

Selain berimbas kenaikan harga rokok, kebijakan tersebut juga akan menambah beban pajak industri tembakau. Padahal, saat ini pajak produsen rokok sudah mencapai 78 sampai 81 persen dari harga jual.
 
"Rokok ilegal tidak terbebani pajak, sehingga mereka bisa menjual dengan harga lebih rendah. Ini tentunya merugikan industri yang legal," tambah Sulami.

Kegelisahan ini diakui sudah disampaikan Gaperosu kepada pemerintah agar kebijakan cukai mempertimbangkan empat aspek penting, yakni penerimaan negara, keberlanjutan industri, kesejahteraan petani, dan pemberantasan rokok ilegal.

"Kami berharap kebijakan cukai yang dibuat mempertimbangkan keberlangsungan industri dan daya beli masyarakat," tutupnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya