Berita

Airlangga Hartarto/Ist

Politik

Benarkah Pengunduran Diri Airlangga Dipicu Barter Menteri?

SENIN, 12 AGUSTUS 2024 | 14:39 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Mundurnya Airlangga Hartarto dari posisi Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar dianggap memunculkan 2 pertanyaan oleh publik. Yakni siapa yang mendorong Airlangga untuk mundur dan mengapa harus mundur?

Menurut pengamat politik dari Motion Cipta (MC) Matrix, Wildan Hakim, pengunduran diri Airlangga benar-benar mengagetkan jagat politik Indonesia. Sebab, baru kali ini terjadi ada Ketum partai besar menyatakan mundur menjelang transisi pemerintahan.

"Airlangga bisa mundur kapan saja sebagai Ketum. Namun keputusan politik yang diambil Airlangga kali ini memaksa publik bertanya-tanya. Mengapa harus mundur padahal Partai Golkar meraih kemenangan di Pemilu dan juga mendukung calon yang menang di Pilpres 2024. Kok sekarang Airlangga mundur pada saat Partai Golkar menang?" kata Wildan saat berbincang dengan RMOL, Senin (12/8).


Lanjut dia, jika menilik video pernyataan mundur yang beredar, Airlangga terlihat tidak rileks dan terkesan berada dalam tekanan. Situasi yang diperlihatkan tentu menimbulkan pertanyaan spekulatif.

"Ada dua pertanyaan penting yang mengemuka. Pertama, siapa yang mendorong Pak Airlangga ini untuk mundur. Kedua mengapa harus mundur. Kedua pertanyaan ini mungkin tidak akan terjawab sampai nanti pasca pelantikan Prabowo-Gibran pada 20 Oktober 2024. Seluruh politikus Partai Golkar akan tutup mulut. Kecuali politikus yang tidak berpihak kepada Airlangga Hartarto," terang Wildan.

Dugaan awal yang mengemuka kata dosen ilmu komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia ini, Airlangga tersandera dengan kasus yang pernah membelit dirinya. 

Pasalnya, pada Juli 2023 lalu, Airlangga sempat diperiksa Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan turunannya, termasuk minyak goreng pada periode 2021-2022.

"Gerak politik Airlangga selaku Ketum Partai Golkar tentu tersandera dengan kasus tersebut. Terlebih di dalam tim transisi pemerintahan, ada nama Jaksa Agung ST Burhanuddin. Kalkulasi politiknya harus makin cermat," jelasnya.

Bahkan sambungnya, bisa jadi pengunduran diri Airlangga dipicu oleh barter posisi atau jabatan menteri di Kabinet Prabowo-Gibran nanti. 

Menurut info yang beredar, partai berlambang beringin ini akan mendapatkan kursi menteri yang dibarter dengan pengunduran diri Airlangga Hartarto.

"Publik Indonesia harus bersabar sampai dengan 21 Oktober 2024 nanti. Yakni saat presiden terpilih Prabowo Subianto mengumumkan jajaran kabinetnya," pungkas Wildan.

Populer

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2026 Lengkap Beserta Syaratnya

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:04

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

Tips Aman Belanja Online Ramadan 2026 Bebas Penipuan

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:40

Pasukan Elit Kuba Mulai Tinggalkan Venezuela di Tengah Desakan AS

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:29

Safari Ramadan Nasdem Perkuat Silaturahmi dan Bangun Optimisme Bangsa

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:23

Tips Mudik Mobil Jarak Jauh: Strategi Perjalanan Aman dan Nyaman

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:16

Legislator Dorong Pembatasan Mudik Pakai Motor demi Tekan Kecelakaan

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:33

Pernyataan Jokowi soal Revisi UU KPK Dinilai Problematis

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:26

Tata Kelola Konpres Harus Profesional agar Tak Timbulkan Tafsir Liar

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:11

Bukan Gibran, Parpol Berlomba Bidik Kursi Cawapres Prabowo di 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:32

Koperasi Induk Tembakau Madura Didorong Perkuat Posisi Tawar Petani

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:21

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kesepakatan RI-AS soal Pelonggaran Sertifikasi Halal

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:04

Selengkapnya