Berita

Pengamat politik, Yusfitriadi dan Ray Rangkuti, saat diskusi soal potensi lawan kotak kosong di Pilkada 2024/RMOLJabar

Politik

Pilkada di Kabupaten Bogor Berpotensi Lawan Kotak Kosong?

SENIN, 12 AGUSTUS 2024 | 00:38 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Fenomena kotak kosong dinilai berpotensi terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Bogor. Penyebabnya adalah karena efek dari Pemilu 2024 yang kemungkinan besar berdampak di tingkat daerah.

Begitu disampaikan pengamat politik dan kebijakan publik, Yusfitriadi, bersama Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti, saat diskusi tentang 'Kotak Kosong Merajalela, Kaum Oligarki Pesta Pora' di Bogor, belum lama ini. 

Yusfitriadi mengatakan, pilkada itu dimulai dari 2012, 2015, 2017, 2018, dan 2020. Dan, fenomena melawan kotak kosong bukan hal baru. Karena fenomena tersebut marak terjadi dari beberapa tahun belakangan, baik di kabupaten maupun kota di Indonesia.


"Sejak awal kotak kosong sudah ada, seperti di tiga Kabupaten dan Kota di provinsi tertentu, kemudian pada 2017 terdapat sembilan daerah yang menghadapi kotak kosong," tutur Yusfitriadi, diwartakan RMOLJabar, Minggu (11/8).

Berdasarkan pengamatannya, di Pilkada serentak 2024 nanti akan ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan kekuasaan mereka di tingkat pusat untuk kembali, dan terbawa hingga tingkat kota dan kabupaten di Indonesia. 

"Ini merupakan dampak dari pelaksanaan Pemilu di tahun yang sama, sehingga atmosfer politik Pemilu akan terbawa hingga ke Pilkada, terutama dalam dinasti politik. Indikasi-indikasi ini sudah mulai terlihat," bebernya.

Sementara itu, menurut Ray Rangkuti, hal tersebut adalah permainan utak-atik posisi dari para pimpinan pusat.

"Ini merupakan permainan utak-atik posisi agar kursi kosong gubernur, bupati, dan walikota ditempati oleh partai politik tertentu," ungkap Ray Rangkuti. 

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

UPDATE

Kapolres Sukoharjo Dicopot Usai Penggerebekan Pesantren

Senin, 02 November 2026 | 18:26

DPR Gandeng Kementerian PPPA Dorong Gerakan Nasional Antibullying

Senin, 02 November 2026 | 18:20

Gibran Ingatkan Ancaman Hoaks terhadap Kerukunan Masyarakat

Senin, 02 November 2026 | 18:06

Antisipasi Gangguan Selat Hormuz, Chandra Asri Bangun Fasilitas Pengganti Nafta

Senin, 02 November 2026 | 18:02

Program Kemenag Harus Sejalan dengan Visi-Misi Prabowo

Senin, 02 November 2026 | 17:41

Kemenhaj Rekrut Tenaga Pendukung untuk Urus Visa Haji 2027

Senin, 02 November 2026 | 17:34

Ahmad Doli Harap Pimpinan Parpol Segera Bertemu Bahas Gibran

Senin, 02 November 2026 | 17:31

Gibran Tetap Blusukan ke Daerah di Tengah Polemik Putusan MA dan MK

Senin, 02 November 2026 | 17:25

Kesejahteraan Rakyat di Daerah Tambang Nikel Harus jadi Perhatian Pemerintah

Senin, 02 November 2026 | 17:09

Cegah Kekerasan di Pesantren, Kemenag Buka Pelatihan Daring melalui MOOC Pintar

Senin, 02 November 2026 | 17:02

Selengkapnya