Berita

Pengamat politik, Yusfitriadi dan Ray Rangkuti, saat diskusi soal potensi lawan kotak kosong di Pilkada 2024/RMOLJabar

Politik

Pilkada di Kabupaten Bogor Berpotensi Lawan Kotak Kosong?

SENIN, 12 AGUSTUS 2024 | 00:38 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Fenomena kotak kosong dinilai berpotensi terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Bogor. Penyebabnya adalah karena efek dari Pemilu 2024 yang kemungkinan besar berdampak di tingkat daerah.

Begitu disampaikan pengamat politik dan kebijakan publik, Yusfitriadi, bersama Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti, saat diskusi tentang 'Kotak Kosong Merajalela, Kaum Oligarki Pesta Pora' di Bogor, belum lama ini. 

Yusfitriadi mengatakan, pilkada itu dimulai dari 2012, 2015, 2017, 2018, dan 2020. Dan, fenomena melawan kotak kosong bukan hal baru. Karena fenomena tersebut marak terjadi dari beberapa tahun belakangan, baik di kabupaten maupun kota di Indonesia.


"Sejak awal kotak kosong sudah ada, seperti di tiga Kabupaten dan Kota di provinsi tertentu, kemudian pada 2017 terdapat sembilan daerah yang menghadapi kotak kosong," tutur Yusfitriadi, diwartakan RMOLJabar, Minggu (11/8).

Berdasarkan pengamatannya, di Pilkada serentak 2024 nanti akan ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan kekuasaan mereka di tingkat pusat untuk kembali, dan terbawa hingga tingkat kota dan kabupaten di Indonesia. 

"Ini merupakan dampak dari pelaksanaan Pemilu di tahun yang sama, sehingga atmosfer politik Pemilu akan terbawa hingga ke Pilkada, terutama dalam dinasti politik. Indikasi-indikasi ini sudah mulai terlihat," bebernya.

Sementara itu, menurut Ray Rangkuti, hal tersebut adalah permainan utak-atik posisi dari para pimpinan pusat.

"Ini merupakan permainan utak-atik posisi agar kursi kosong gubernur, bupati, dan walikota ditempati oleh partai politik tertentu," ungkap Ray Rangkuti. 

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

Si Jago Tua yang Dilupakan

Senin, 31 Agustus 2026 | 04:40

UPDATE

Pemerintah Didesak Tetapkan Karhutla Sebagai Bencana Nasional

Rabu, 02 September 2026 | 12:22

Anggaran Kementerian LH 2027 Diusulkan Naik Jadi Rp2,57 Triliun

Rabu, 02 September 2026 | 12:16

Film Animasi Terlaris China All Wishes Come True Resmi Tayang di Bioskop Indonesia

Rabu, 02 September 2026 | 11:56

Mahasiswa Indonesia Antusias Sambut Kedatangan Prabowo di Vladivostok

Rabu, 02 September 2026 | 11:53

Kapolri Minta Seluruh Kapolda Perkuat Pencegahan dan Pengendalian Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 11:49

Siaga 98 Minta RUU Perampasan Aset Fokus pada Perampasan Tanpa Pemidanaan

Rabu, 02 September 2026 | 11:38

Prabowo Tiba di Vladivostok, Penuhi Undangan Putin Hadiri EEF ke-11

Rabu, 02 September 2026 | 11:24

Komdigi Usul Tambahan Rp3,23 Triliun, DPR Ingatkan Ini

Rabu, 02 September 2026 | 11:19

Mending Persoalkan Kasus Judol Ketimbang Ribut Pernyataan Budi Arie

Rabu, 02 September 2026 | 11:17

AHY: Posisi Boleh Berubah, Komitmen Demokrasi Harus Terjaga!

Rabu, 02 September 2026 | 10:58

Selengkapnya