Donald Trump/Los Angeles Times
Tim kampanye pemenangan Donald Trump melaporkan bahwa data rahasia mereka telah diretas dan Iran dituduh sebagai pihak yang melakukannya.
Pernyataan itu dikeluarkan tak lama setelah situs web Politico mengaku telah menerima email anonim yang menawarkan sejumlah dokumen rahasia tentang kampanye Trump yang juga memuat kelemahan wakilnya, J.D. Vance.
Juru bicara kampanye Trump, Steven Cheung menyebut data-data yang ditawarkan itu telah diambil secara ilegal oleh pihak asing yang berusaha mengacaukan jalannya pemilu Amerika Serikat.
"Dokumen-dokumen ini diperoleh secara ilegal dari sumber-sumber asing yang memusuhi Amerika Serikat, yang dimaksudkan untuk mengganggu pemilihan umum 2024 dan menimbulkan kekacauan di seluruh proses Demokratik kami," tegasnya, seperti dimuat
Reuters pada Minggu (11/8).
Di platform Truth Social, Trump menyalahkan Iran atas peretasan terhadap salah satu situs webnya, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.
Tim kampanye Trump merujuk pada laporan hari Jumat (9/8) dari para peneliti Microsoft yang mengatakan bahwa para peretas yang terkait dengan pemerintah Iran mencoba membobol akun seorang pejabat tinggi dalam kampanye presiden AS pada bulan Juni.
Para peretas telah mengambil alih akun milik mantan penasihat politik dan kemudian menggunakannya untuk menargetkan pejabat tersebut.
Sayangnya, laporan itu tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang identitas para target.
Misi tetap Iran untuk PBB di New York mengatakan dalam sebuah email bahwa pihaknya tidak memiliki atau menyimpan niat atau motif apa pun untuk ikut campur dalam pemilihan presiden AS.
"Kami tidak mempercayai laporan tersebut," bunyi pernyataan tersebut, menanggapi tuduhan tim kampanye Trump.
Trump memiliki hubungan yang tidak baik dengan Iran. Selama menjadi presiden AS, ia membunuh komandan militer Iran Qassem Soleimani pada tahun 2020 dan menarik diri dari kesepakatan nuklir multilateral Iran.
Trump selamat dari upaya pembunuhan pada bulan Juli. Sebelum aksi penembakan itu, staf keamanan Trump dilaporkan memperketat pengawasan setelah ada laporan ancaman terorisme dari Iran.
