Berita

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia/Ist

Bisnis

Punya Jaringan Pengusaha Jadi Alasan Jokowi Tunjuk Bahlil Rampungkan IKN

MINGGU, 11 AGUSTUS 2024 | 00:59 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pencairan investor dari pengusaha di sektor pertambangan dipercepat dengan mengedepankan potensi yang ada di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). 

Itu jadi salah satu alasan, Jokowi mempercayakan Satgas Percepatan Investasi Ibukota Nusantara (IKN) kepada Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. 

"Penunjukkan Bahlil sebagai satgas percepatan IKN karena Jokowi meminta agar pendanaan IKN bisa segera dicarikan oleh Bahlil kepada pengusaha-pengusaha yang biasa mengurus perizinan usahanya di wilayah Kaltim. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Kaltim adalah surganya emas hitam," kata Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto kepada RMOL, Sabtu (10/8). 


Menurut Hari, Bahlil memahami peta pengusaha yang bermain di Kaltim. 

Dari sini, Jokowi membutuhkan peran Bahlil dalam mensinergikan pengusaha-pengusaha yang dalam jangkauan Bahlil untuk berinvestasi ke IKN. 

Jokowi pun memberikan ruang besar bagi Bahlil untuk mencari investor sebanyak-banyaknya  

"Dari nama Satgasnya saja sudah jelas bahwa Bahlil diberikan ruang besar agar agenda Jokowi di IKN segera terwujud di sisa akhir pemerintahannya, dan beban IKN diujung pemerintahan Jokowi diserahkan ke Bahlil untuk segera disinergikan kepada para pengusaha yang memiliki kepentingan besar dalam permainan emas hitam di Kaltim," jelas Hari. 

Sebelumnya, Jokowi mempercayakan Satgas Percepatan Investasi IKN kepada Bahlil Lahadalia berdasarkan Keppres 25/2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi di IKN yang diteken Presiden pada 5 Agustus 2024. 

Bahlil akan dibantu oleh Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Wakil Ketua Satgas, dan Wakil OIKN Firdaus Dewilmar sebagai Sekretaris Satgas. 

Nantinya, Bahlil akan menjalankan sembilan tugas utama dalam percepatan persiapan, pembangunan, pemindahan dan pengembangan IKN.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Selamatkan Aset Negara, UIN Jakarta Jalankan Integrasi SMA/SMK Triguna

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:16

KPK Sita Uang Rp1 Miliar Lebih dan Puluhan Kg Platinum Hasil Korupsi Bupati Langkat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:00

UI Angkat Bicara soal Kajian LGBT Mahasiswa, Begini Tanggapannya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:48

Kronologi OTT Bupati Langkat, Mantan Anggota DPRD Sumut jadi Kurir Uang Suap

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:32

Badko HMI Sulbar Siap Kawal Kasus Kapolres Pasangkayu

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:16

Bupati Langkat juga Terima Cuan Jual Beli Jabatan Camat hingga Kepsek, Segini Nilainya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:56

Sinergi Kemensos-ITB Visi Nusantara Serap Lulusan Sekolah Rakyat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:37

Bupati Langkat Diduga Minta Fee 17 Persen ke Timses Usai Raup Proyek Rp10,2 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:12

Arief Poyuono Apresiasi Danantara Gandeng KPK Bersih-bersih BUMN

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:03

Bupati Langkat Syah Afandin dan Tim Sukses Tersandung Kasus Suap

Jumat, 03 Juli 2026 | 23:48

Selengkapnya