Berita

Unjuk rasa warga di depan gerbang PT Krakatau Posco, Kota Cilegon, Banten, Jumat (9/8)/Istimewa

Nusantara

Krakatau Posco Didemo Akibat Rusak Lingkungan

JUMAT, 09 AGUSTUS 2024 | 23:33 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Ratusan orang melakukan aksi unjuk rasa di depan PT Krakatau Posco, Kota Cilegon, Jumat (9/8). Massa aksi menilai PT Krakatau Posco telah melakukan manipulasi pajak bumi dan bangunan (PBB) juga diduga melakukan perusakan lingkungan.

Massa aksi yang mengatasnamakan diri sebagai Gabungan Masyarakat Kota Cilegon menyampaikan orasi di depan gerbang Krakatau Posco dengan membawa bendera Merah Putih.

Massa aksi pun kompak mengenakan pita Merah Putih di lengan baju, sebagai upaya untuk mencegah adanya penyusup yang bisa membuat demo menjadi rusuh.


Wasekjen PB Al Khairiyah Sayuti mengatakan, selain melakukan manipulasi PBB, PT Krakatau Posco juga diduga melakukan kejahatan lingkungan.

"Dimana ada dua daerah aliran sungai (DAS) yang diurug di wilayah Kelurahan Kubang Sari," kata Sayuti kepada wartawan, Jumat (9/8).

Selain melakukan kejahatan lingkungan dan manipulasi PBB, PT Krakatau Posco juga berdiri tanpa ada proses Analis Dampak Lingkungan (Amdal).

"Sebelum adanya izin Amdal pada tahun 2011, PT Krakatau Posco telah berdiri dan diduga telah melakukan perusakan," jelasnya.

Selain itu, masa aksi juga menyoroti adanya tindakan rasis yang dilakukan oknum orang Korea. Di mana oknum Korea tersebut membuat PT baru di dalam PT Krakatau Posco.

"Sehingga warga lokal tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan di sana. Kita ingin menasionalisasikan kembali Krakatau Posco," tegas Sayuti. 

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

UPDATE

PJJ dan WFH Didorong Jadi Standar Baru di Jakarta

Sabtu, 24 Januari 2026 | 06:02

Prajurit di Perbatasan Wajib Junjung Profesionalisme dan Disiplin

Sabtu, 24 Januari 2026 | 06:00

Airlangga Bidik Investasi Nvidia hingga Amazon

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:42

Indonesia Jadi Magnet Event Internasional

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:26

Macron Cemas, Prabowo Tawarkan Jalan Tengah

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:23

Rismon Sianipar Putus Asa Hadapi Kasus Ijazah Jokowi

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:11

Polda Metro Terima Lima LP terkait Materi Mens Rea Pandji

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:09

Prabowo Jawab Telak Opini Sesat Lewat Pencabutan Izin 28 Perusahaan

Sabtu, 24 Januari 2026 | 04:26

Polisi Bongkar 'Pabrik' Tembakau Sintetis di Kebon Jeruk

Sabtu, 24 Januari 2026 | 04:16

Pesan Prabowo di WEF Davos: Ekonomi Pro Rakyat Harus Dorong Produktivitas

Sabtu, 24 Januari 2026 | 04:04

Selengkapnya