Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina/The Print
Pengunduran diri dan kepergian Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina ternyata disebabkan oleh melemahnya dukungan militer terhadap pemerintahnya.
Mengutip Reuters pada Rabu (7/8), militer Bangladesh sempat diminta Hasina untuk menangani kerusuhan dan menembaki para perusuh selama jam malam.
Setelah berdiskusi panjang, Kepala Militer Jenderal Waker-Uz-Zaman kemudian menghubungi kantor Hasina dan menyampaikan bahwa personelnya tidak akan ikut berpartisipasi dalam operasi karantina tersebut.
"Pesannya jelas, Hasina tidak lagi mendapat dukungan militer," ungkap seorang pejabat yang mengetahui hal tersebut.
Informasi tentang penolakan bantuan militer baru diungkap ke publik sehari setelah Hasina melarikan diri dari Bangladesh ke India karena kediamannya diserbu massa hari Senin lalu (5/8).
Jam malam nasional telah diberlakukan setelah sedikitnya 91 orang tewas dan ratusan lainnya terluka dalam demo anti pemerintah yang berakhir rusuh pada Minggu (4/8).
Hasina dan putranya beserta penasihatnya, Sajeeb Wazed hingga kini tidak dapat dihubungi.
Jenderal Zaman yang memiliki hubungan darah dengan Hasina, telah menunjukkan tanda-tanda goyah dalam dukungannya terhadap perdana menteri sejak Sabtu lalu (3/8), di mana dia berbicara kepada ratusan perwira berseragam dan menyatakan bahwa nyawa harus dilindungi dan meminta mereka untuk sabar menunggu situasi.
Itu adalah indikasi pertama bahwa angkatan darat Bangladesh tidak akan terlibat melakukan kekerasan terhadap pengunjuk rasa.
Pada hari pertama penerapan jam malam, Hasina bersembunyi di dalam Ganabhaban, atau "Istana Rakyat", sebuah kompleks yang dijaga ketat di ibu kota Dhaka yang berfungsi sebagai kediaman resminya.
Di luar, di jalan-jalan kota yang luas itu, kerumunan orang berkumpul. Dengan situasi yang semakin tidak terkendali, Hasina memutuskan untuk meninggalkan negara itu pada Senin pagi (5/8).
Kepergian Hasina berujung pada pembubaran parlemen oleh Presiden Mohammad Shahabuddin pada Selasa (6/8). Sebagai gantinya, Bangladesh akan dipimpin oleh pemerintahan sementara yang dipimpin oleh peraih Nobel Perdamaian Muhammad Yunus.
