Berita

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno di acara Launch Day Artificial Intelligence Institute for Progress (AIIP) di Menara Mandiri, Jakarta, pada Selasa 6 Agustus 2024/RMOL

Bisnis

Kadin Akui Kondisi Tekstil Indonesia Babak Belur

SELASA, 06 AGUSTUS 2024 | 17:59 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Industri tekstil di Indonesia saat ini sedang mengalami tekanan hebat akibat gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). 

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Arsjad Rasjid mengakui bahwa kondisi ini membuat industri tekstil menjadi babak belur.

"Kenyataan yang ada saat ini memang industri tekstil sedang babak belur," kata Arsjad saat ditemui di Menara Mandiri, Jakarta, pada Selasa (6/8).


Menurut Arsjad, kemunduran ini disebabkan oleh banyaknya produk impor ilegal yang masuk ke Indonesia tanpa membayar pajak. 

"Salah satunya karena banyaknya barang ilegal, produk luar yang masuk tanpa membayar bea. Ini yang harus kita hentikan," tegasnya..

Barang-barang ilegal tersebut, lanjut Arsjad, telah mengganggu seluruh sektor industri di Indonesia, dari yang berskala besar hingga Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

"Ini mengganggu seluruh industri. Bukan hanya perusahaan besar, tetapi juga UMKM sangat terganggu. Kita harus menjaga agar 270 juta penduduk tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga produsen," tegasnya.

Meski demikian, Arsjad mengingatkan bahwa perlu ada peningkatan kualitas dari produk dalam negeri dan peran aktif Satgas Impor Ilegal untuk mencegah masuknya barang-barang ilegal. 

"Tapi kita harus siapkan produk-produk kita, jasa-jasa kita. Tekstil tadi tantangannya kita harus jaga. Sekarang ada satgas ilegal impor kan, ini penting. Kalau nggak gimana, semua (barang ilegal) masuk, mati lah," pungkasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya