KPK Didesak Usut Dugaan Penerimaan 15 Persen Fee Proyek di Tapteng

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk mengusut dugaan pengutipan fee 15 persen proyek dari pemenang tender proyek di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah TA 2024 yang diduga melibatkan Penjabat (Pj) Tapanuli Tengah, Sugeng Riyanta.

Desakan itu disampaikan langsung puluhan orang yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Pemerhati Anggaran Negara (Koma Pena) saat menggelar unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (6/8).

Koordinator lapangan Koma Pena, Majid Hasibuan mengatakan, pihaknya meminta agar KPK membongkar dan mengusut tuntas kasus dugaan pengutipan 15 persen fee proyek tersebut.

"Diduga kuat tenggarai dan dipimpin langsung Pj Bupati Tapanuli Tengah Sugeng Riyanta beserta kelompoknya," kata Majid dalam orasinya di atas mobil komando.

Senada dengan itu, Koordinator aksi Koma Pena, Abdul YM menyampaikan bahwa berdasarkan hasil investigasi di lapangan, kasus tersebut sistemik dan terencana yang diduga kuat di komandoi Pj Bupati Tapanuli Tengah Sugeng Riyanta dan Sekda Tapanuli Tengah Erwin H Harahap.

Pengondisian proyek tersebut kata Abdul, diduga dikutip melalui Kabag ULP Sarifah Harahap, dan adik kandungnya yang juga menjabat sebagai Kabag Protokoler, Ardi Ansyah Harahap kepada calon kontraktor.

"Tangkap dan periksa Sugeng Riyanta, Erwin H Harahap, Kabag ULP Syarifah Harahap, dan Kabag Protokoler Pemkab Tapanuli Tengah Ardi Ansyah," kata Abdul. 

KPK jangan hanya diam dan tutup mata, kami datang memberikan informasi dugaan korupsi ini agar kasus ini di bongkar sampai ke akar-akarnya," sambung Abdul.