Berita

Ilustrasi air mineral/Net

Kesehatan

Tak Ada Laporan Galon Polikarbonat Ganggu Kesehatan

SELASA, 06 AGUSTUS 2024 | 08:44 WIB | LAPORAN: YUDHISTIRA WICAKSONO

Meskipun galon polikarbonat (PC) telah digunakan selama puluhan tahun, tidak ada laporan konsumen mengalami gangguan kesehatan.

"Galon PC dipilih karena kekuatannya dan lebih ramah lingkungan. Paparan BPA dalam galon guna ulang juga terus berkurang seiring penggunaan kembali," kata
pakar teknologi plastik, Wiyu Wahono dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Selasa (6/8).



Wiyu menjelaskan bahwa paparan BPA dalam tubuh akan dikeluarkan dalam waktu 2 hingga 4 jam melalui urine atau zat sisa, sehingga tidak terjadi akumulasi.

"Akumulasi berarti zat tersebut menumpuk tanpa keluar, dan itu tidak terjadi pada BPA," ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa Eropa hanya melarang penggunaan kemasan PC yang mengandung BPA melebihi ambang batas aman, sementara yang masih di bawah batas aman tetap diperbolehkan.

Di sisi lain, pakar teknologi lingkungan ITB, Prof  Enri Damanhuri menyatakan bahwa kemasan galon PC adalah solusi penyediaan air minum yang ramah lingkungan di Indonesia. Galon PC bisa digunakan berulang kali dan mengurangi sampah plastik. 

"Kita semua sepakat untuk mengurangi pencemaran sampah plastik di lingkungan dengan tidak lagi menggunakan plastik sekali pakai," katanya.

Dosen dan peneliti di Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan dan SEAFAST Center, Institut Pertanian Bogor (IPB), Nugraha Edhi Suyatma, juga menilai bahwa galon PC lebih ramah lingkungan dibandingkan galon sekali pakai.

Menurutnya, galon PC tidak menghasilkan sampah karena bisa digunakan kembali, sekaligus mengurangi energi yang dibutuhkan untuk daur ulang.

"Kemasan galon PC memiliki masa guna ulang yang lebih panjang dibandingkan galon PET," ujarnya.

BPOM telah mengeluarkan Peraturan Nomor 6 Tahun 2024 tentang pelabelan kemasan BPA pada galon PC. Peraturan ini dikhawatirkan akan mendorong penggunaan kemasan sekali pakai, yang berpotensi meningkatkan jumlah sampah plastik. Hal ini bertentangan dengan upaya masyarakat dan produsen untuk mengurangi timbunan sampah.

Pemerintah melalui Permen LHK Nomor 75 Tahun 2019 telah membuat peta jalan untuk mengurangi sampah oleh produsen sebesar 30 persen pada tahun 2029. Dengan melaksanakan peraturan ini, perusahaan dapat berkontribusi menghemat emisi karbon dan menangani dampak polusi limbah plastik.

Populer

Fenomena Seragam Militer di Ormas

Minggu, 16 Februari 2025 | 04:50

Asian Paints Hengkang dari Indonesia dengan Kerugian Rp158 Miliar

Sabtu, 15 Februari 2025 | 09:54

Bos Sinarmas Indra Widjaja Mangkir

Kamis, 13 Februari 2025 | 07:44

Temuan Gemah: Pengembang PIK 2 Beli Tanah Warga Jauh di Atas NJOP

Jumat, 14 Februari 2025 | 21:40

PT Lumbung Kencana Sakti Diduga Tunggangi Demo Warga Kapuk Muara

Selasa, 18 Februari 2025 | 03:39

Pengiriman 13 Tabung Raksasa dari Semarang ke Banjarnegara Bikin Heboh Pengendara

Senin, 17 Februari 2025 | 06:32

Dugaan Tunggangi Aksi Warga Kapuk Muara, Mabes Polri Diminta Periksa PT Lumbung Kencana Sakti

Selasa, 18 Februari 2025 | 17:59

UPDATE

KPK Ngeles Soal Periksa Keluarga Jokowi

Jumat, 21 Februari 2025 | 19:34

Indonesia Tak Boleh Terus Gelap!

Jumat, 21 Februari 2025 | 19:33

Kepada Ketua DPRD, Tagana Kota Bogor Sampaikan Kebutuhan Ambulans

Jumat, 21 Februari 2025 | 19:20

Kepala Daerah yang Tak Ikut Retret Perlu Dikenakan Sanksi

Jumat, 21 Februari 2025 | 19:19

DPP Golkar Didesak Batalkan SK Pengangkatan Ketua DPRD Binjai

Jumat, 21 Februari 2025 | 19:15

Tantangan Anak Muda Bukan Hanya Cita-cita, Tetapi Ancaman Penyalahgunaan Narkoba

Jumat, 21 Februari 2025 | 19:02

Bareskrim Ungkap Jaringan Judol Internasional Beromzet Ratusan Miliar

Jumat, 21 Februari 2025 | 18:54

HIPMI Yakin Kaltara Bisa Maju di Bawah Kepemimpinan Zainal-Ingkong

Jumat, 21 Februari 2025 | 18:49

Nusron Pecat 6 Pegawai Pertanahan Bekasi

Jumat, 21 Februari 2025 | 18:44

GAK LPT Desak Presiden Terbitkan Perppu Cabut UU KPK

Jumat, 21 Februari 2025 | 18:32

Selengkapnya