Berita

Puluhan orang dari Komunitas Anti-Korupsi mendesak KPK mengusut dugaan monopoli bisnis anak Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly, Yamitema Laoly/RMOL

Hukum

KPK Didesak Bongkar Dugaan Monopoli Bisnis Anak Menkumham

SENIN, 05 AGUSTUS 2024 | 15:00 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komunitas Anti-Korupsi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut dugaan korupsi yang melibatkan anak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly, Yamitema Laoly.

Desakan itu disampaikan langsung puluhan orang yang menamakan diri Komunitas Anti Korupsi saat menggelar unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin siang (5/8).

Ketua Komunitas Anti-Korupsi, Daymon Moni mengatakan, pihaknya mendesak KPK untuk mengusut dugaan monopoli bisnis di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang diduga melibatkan Yamitema Laoly.

"Kami menduga kasus monopoli bisnis di dalam Lapas yang melibatkan anak Menkumham yang dilaporkan ke KPK pada Mei 2023 oleh sejumlah penggiat antikorupsi jalan di tempat karena ada tekanan politik saat itu, maka saat ini kami mendesak KPK harus tegas dan buka kembali kasus tersebut ke publik," kata Daymon dalam orasinya di atas mobil komando.

Daymon menjelaskan, banyak kasus korupsi yang melibatkan keluarga pejabat yang perlu dibongkar oleh KPK. Salah satunya yang diduga melibatkan Yamitema Laoly.

"Harapan kami KPK segera membongkar gurita korupsi di tubuh Kemenkumham, yang mana proyek-proyek dikendalikan oleh keluarga sendiri, harus segera dituntaskan. Dan sudah saatnya KPK tuntaskan tanpa ada tekanan ataupun intervensi politik lagi," pungkas Daymon.

Populer

Menkeu: Inggris Bangkrut, Kondisi Keuangan Hancur

Minggu, 28 Juli 2024 | 17:54

Inilah 3 Kandidat Kepala Badan Penerimaan Negara

Jumat, 02 Agustus 2024 | 16:13

Pemindahan Ibu Kota Negara Ambisi Picik Jokowi

Sabtu, 27 Juli 2024 | 01:29

GMPH Desak KPK Usut Dugaan Penyalahgunaan Kekuasaan Cak Imin

Senin, 29 Juli 2024 | 12:54

Identitas Tersangka Korupsi Rp3,451 Triliun: Enam Petinggi LPEI, Satu Swasta

Kamis, 01 Agustus 2024 | 10:11

60 Pegawai Main Judol, Pimpinan KPK: Cuma Iseng

Jumat, 02 Agustus 2024 | 08:23

Ramalan Rocky Gerung: 30 Hari ke Depan Krisis Beras Berubah Jadi Krisis Sosial

Jumat, 02 Agustus 2024 | 22:43

UPDATE

Anak Buah Menteri Bahlil Dicecar KPK soal Perizinan Usaha di Malut

Senin, 05 Agustus 2024 | 12:05

Konglomerat Warren Buffet Tiba-tiba Lepas 50 Persen Saham Apple

Senin, 05 Agustus 2024 | 11:57

Aktivis Poros DKJ: Heru Tak Becus Urus Jakarta

Senin, 05 Agustus 2024 | 11:55

Gelombang Protes Bangladesh Tewaskan 91 Orang

Senin, 05 Agustus 2024 | 11:50

MQ Iswara hingga Atalia Disiapkan Golkar Dampingi Dedi Mulyadi

Senin, 05 Agustus 2024 | 11:35

KPK Periksa Petinggi Kementerian ESDM terkait Kasus Abdul Ghani Kasuba

Senin, 05 Agustus 2024 | 11:22

Kantongi Ribuan Pemesanan, BYD Jadi Brand Mobil China Terlaris di GIIAS 2024

Senin, 05 Agustus 2024 | 11:14

Tanpa Ampun, Israel Bombardir Dua Sekolah dan Rumah Sakit Gaza

Senin, 05 Agustus 2024 | 11:11

Bukan Sekadar Minta Maaf, Jokowi Harus Gentle Hadapi Kasus Hukum Usai Pensiun

Senin, 05 Agustus 2024 | 11:11

KPK Deteksi Kebocoran Pendapatan Daerah di Labuan Bajo

Senin, 05 Agustus 2024 | 11:10

Selengkapnya