Berita

Puluhan orang dari Komunitas Anti-Korupsi mendesak KPK mengusut dugaan monopoli bisnis anak Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly, Yamitema Laoly/RMOL

Hukum

KPK Didesak Bongkar Dugaan Monopoli Bisnis Anak Menkumham

SENIN, 05 AGUSTUS 2024 | 15:00 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komunitas Anti-Korupsi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut dugaan korupsi yang melibatkan anak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly, Yamitema Laoly.

Desakan itu disampaikan langsung puluhan orang yang menamakan diri Komunitas Anti Korupsi saat menggelar unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin siang (5/8).

Ketua Komunitas Anti-Korupsi, Daymon Moni mengatakan, pihaknya mendesak KPK untuk mengusut dugaan monopoli bisnis di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang diduga melibatkan Yamitema Laoly.


"Kami menduga kasus monopoli bisnis di dalam Lapas yang melibatkan anak Menkumham yang dilaporkan ke KPK pada Mei 2023 oleh sejumlah penggiat antikorupsi jalan di tempat karena ada tekanan politik saat itu, maka saat ini kami mendesak KPK harus tegas dan buka kembali kasus tersebut ke publik," kata Daymon dalam orasinya di atas mobil komando.

Daymon menjelaskan, banyak kasus korupsi yang melibatkan keluarga pejabat yang perlu dibongkar oleh KPK. Salah satunya yang diduga melibatkan Yamitema Laoly.

"Harapan kami KPK segera membongkar gurita korupsi di tubuh Kemenkumham, yang mana proyek-proyek dikendalikan oleh keluarga sendiri, harus segera dituntaskan. Dan sudah saatnya KPK tuntaskan tanpa ada tekanan ataupun intervensi politik lagi," pungkas Daymon.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Haji Isam Temui Seskab Teddy, Bahas Investasi Pertambangan hingga Hilirisasi

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:17

Kolombia Ubah Sikap, Kini Akui Kedaulatan Maroko atas Sahara

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:02

KPK Periksa 2 ASN Pemkot Bengkulu dalam Pengembangan Kasus Suap Rejang Lebong

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:01

Jelang Sidang Tahunan MPR, Pemerintah Matangkan Persiapan Pidato Kenegaraan Prabowo

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:56

Bitcoin Menguat Berkat Derasnya Aliran Dana ETF

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:49

Keamanan Data Pajak Jadi Prioritas Usai Kebakaran Bapenda

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:45

Destry Damayanti Resmi Jadi Calon Tunggal Gubernur BI

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:36

Kejagung Periksa 16 Saksi di Kasus BGN, 10 di Antaranya Direktur Perusahaan

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:32

Greenland Tolak Aktivitas Perusahaan AS di Tengah Ancaman Aneksasi Trump

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:27

Gibran Jadi Presiden Solusi atau Petaka?

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:26

Selengkapnya