Berita

Puluhan orang dari Komunitas Anti-Korupsi mendesak KPK mengusut dugaan monopoli bisnis anak Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly, Yamitema Laoly/RMOL

Hukum

KPK Didesak Bongkar Dugaan Monopoli Bisnis Anak Menkumham

SENIN, 05 AGUSTUS 2024 | 15:00 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komunitas Anti-Korupsi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut dugaan korupsi yang melibatkan anak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly, Yamitema Laoly.

Desakan itu disampaikan langsung puluhan orang yang menamakan diri Komunitas Anti Korupsi saat menggelar unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin siang (5/8).

Ketua Komunitas Anti-Korupsi, Daymon Moni mengatakan, pihaknya mendesak KPK untuk mengusut dugaan monopoli bisnis di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang diduga melibatkan Yamitema Laoly.


"Kami menduga kasus monopoli bisnis di dalam Lapas yang melibatkan anak Menkumham yang dilaporkan ke KPK pada Mei 2023 oleh sejumlah penggiat antikorupsi jalan di tempat karena ada tekanan politik saat itu, maka saat ini kami mendesak KPK harus tegas dan buka kembali kasus tersebut ke publik," kata Daymon dalam orasinya di atas mobil komando.

Daymon menjelaskan, banyak kasus korupsi yang melibatkan keluarga pejabat yang perlu dibongkar oleh KPK. Salah satunya yang diduga melibatkan Yamitema Laoly.

"Harapan kami KPK segera membongkar gurita korupsi di tubuh Kemenkumham, yang mana proyek-proyek dikendalikan oleh keluarga sendiri, harus segera dituntaskan. Dan sudah saatnya KPK tuntaskan tanpa ada tekanan ataupun intervensi politik lagi," pungkas Daymon.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya