Berita

Puluhan orang dari Komunitas Anti-Korupsi mendesak KPK mengusut dugaan monopoli bisnis anak Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly, Yamitema Laoly/RMOL

Hukum

KPK Didesak Bongkar Dugaan Monopoli Bisnis Anak Menkumham

SENIN, 05 AGUSTUS 2024 | 15:00 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komunitas Anti-Korupsi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut dugaan korupsi yang melibatkan anak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly, Yamitema Laoly.

Desakan itu disampaikan langsung puluhan orang yang menamakan diri Komunitas Anti Korupsi saat menggelar unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin siang (5/8).

Ketua Komunitas Anti-Korupsi, Daymon Moni mengatakan, pihaknya mendesak KPK untuk mengusut dugaan monopoli bisnis di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang diduga melibatkan Yamitema Laoly.


"Kami menduga kasus monopoli bisnis di dalam Lapas yang melibatkan anak Menkumham yang dilaporkan ke KPK pada Mei 2023 oleh sejumlah penggiat antikorupsi jalan di tempat karena ada tekanan politik saat itu, maka saat ini kami mendesak KPK harus tegas dan buka kembali kasus tersebut ke publik," kata Daymon dalam orasinya di atas mobil komando.

Daymon menjelaskan, banyak kasus korupsi yang melibatkan keluarga pejabat yang perlu dibongkar oleh KPK. Salah satunya yang diduga melibatkan Yamitema Laoly.

"Harapan kami KPK segera membongkar gurita korupsi di tubuh Kemenkumham, yang mana proyek-proyek dikendalikan oleh keluarga sendiri, harus segera dituntaskan. Dan sudah saatnya KPK tuntaskan tanpa ada tekanan ataupun intervensi politik lagi," pungkas Daymon.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

UPDATE

Komisi I DPR: Kisruh Rating IGRS di Steam Picu Kegaduhan

Rabu, 08 April 2026 | 19:50

JK Jangan jadi Martir Pemecah Belah Bangsa

Rabu, 08 April 2026 | 19:41

Narasi Pesimis di Tengah Gejolak Global Ganggu Stabilitas Nasional

Rabu, 08 April 2026 | 19:19

Ulama Dukung Wacana BNN Larang Vape

Rabu, 08 April 2026 | 19:18

KAMMI: Kerusakan Lingkungan Tidak Bisa Selesai di Ruang Diskusi

Rabu, 08 April 2026 | 19:05

WFH Momentum Perkuat Layanan Digital

Rabu, 08 April 2026 | 19:02

Motor Listrik Operasional SPPG Sudah Direncanakan Sejak 2025

Rabu, 08 April 2026 | 19:00

Harus Melayani, Kader PKB Jangan jadi Tamu 5 Tahunan

Rabu, 08 April 2026 | 18:51

JK Minta Jokowi Tunjukkan Ijazah Asli Buat Akhiri Polemik

Rabu, 08 April 2026 | 18:44

7 Menu Warteg Paling Dicari Orang Indonesia

Rabu, 08 April 2026 | 18:42

Selengkapnya