Berita

Presiden Vietnam To Lam yang kini diangkat menjadi Sekjen Partai Komunis/The Japan Times

Dunia

Presiden To Lam Resmi Jadi Sekjen Partai Komunis Vietnam

MINGGU, 04 AGUSTUS 2024 | 14:10 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Seminggu setelah Nguyen Phu Trong meninggal dunia, Presiden Vietnam To Lam kini dilantik sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis di negara itu.

Lam yang berusia 67 tahun sebenarnya telah mengambil alih tugas kepala partai untuk sementara sejak 18 Juli lalu, sehari sebelum Trong meninggal dunia karena kesehatan yang memburuk.

Mengutip Xinhua pada Minggu (4/8), Lam mendapat dukungan dengan suara bulat sebagai pengganti Trong pada pertemuan Komite Sentral Partai Komunis Vietnam (CPV) ke-13 yang diadakan hari Sabtu (3/8).


Dalam pidatonya di hadapan para delegasi, Lam berjanji untuk mewarisi dan mempromosikan warisan Trong, tidak membuat perubahan apa pun terhadap kebijakan luar negeri negara Asia Tenggara tersebut.

Dia akan berfokus pada pencapaian tujuan pembangunan sosial ekonomi, dan melanjutkan kampanye antikorupsi Vietnam.

"Dalam waktu mendatang, upaya antikorupsi akan terus dilakukan dengan gencar," ujarnya.

Lam, seorang perwira keamanan karier, telah lama terlihat bercita-cita menjadi ketua partai, dengan para ahli menyebut jabatan presiden sebagai batu loncatan untuk jabatan puncak.

Tidak jelas apakah ia akan mempertahankan kedua jabatan teratas tersebut hingga akhir sesi legislatif ini pada tahun 2026, atau apakah presiden baru akan dipilih.

Lam terpilih sebagai presiden pada bulan Mei setelah memimpin kampanye besar-besaran investigasi tingkat tinggi terhadap korupsi sebagai menteri kepolisian.

Ia menggantikan Vo Van Thuong, yang telah menjabat sekitar satu tahun ketika ia mengundurkan diri di tengah tuduhan melakukan kesalahan yang tidak disebutkan.

Beberapa pejabat dan diplomat mengatakan partai telah membahas kemungkinan menunjuk presiden baru sehingga Lam dapat fokus pada jabatan kepala partai.

Menurut pejabat lokal, jika Lam terus memegang kedua jabatan tersebut, ia dapat meningkatkan kekuasaannya dan mungkin memimpin negara tersebut ke gaya kepemimpinan yang lebih otokratis, seperti Xi Jinping dari China.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR Khawatir Pekerjaan Debt Collector jadi Ilegal, Ini Sebabnya

Minggu, 23 Agustus 2026 | 01:43

Keripik Pisang Lokal Besutan Rumah BUMN BRI Tembus Malaysia dan Hong Kong

Minggu, 23 Agustus 2026 | 01:19

Menlu China Mesra dengan Luhut, Sejumlah Tawaran Kerja Sama Mengalir

Minggu, 23 Agustus 2026 | 00:54

Program Gerakan “Warga Peduli Warga” Jaringan Aktivis 98 Berlanjut di Lampung

Minggu, 23 Agustus 2026 | 00:28

Sejumlah Elemen Mahasiswa Ogah Ikut Demo AMPB 27 Agustus, Ini Sebabnya

Minggu, 23 Agustus 2026 | 00:10

Ribuan Warga Meriahkan Panggung Rakyat Merdeka PANsar Murah di Kendal

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 23:50

BRI Raih Tiga Penghargaan Bergengsi Alpha Southeast Asia 2026

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 23:28

DPR Tekankan Penguatan Pengendalian Lingkungan untuk Hentikan Karhutla

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 22:58

YLBHI Dorong Bareskrim Usut Perwira Diduga Terlibat Penipuan Investasi Tambang Emas

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 22:14

Pikat Pembeli dari Singapura hingga Belanda, Produk UMKM Asal Sumut Berdaya Bersama BRI

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 21:55

Selengkapnya