Berita

Presiden Vietnam To Lam yang kini diangkat menjadi Sekjen Partai Komunis/The Japan Times

Global

Presiden To Lam Resmi Jadi Sekjen Partai Komunis Vietnam

MINGGU, 04 AGUSTUS 2024 | 14:10 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Seminggu setelah Nguyen Phu Trong meninggal dunia, Presiden Vietnam To Lam kini dilantik sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis di negara itu.

Lam yang berusia 67 tahun sebenarnya telah mengambil alih tugas kepala partai untuk sementara sejak 18 Juli lalu, sehari sebelum Trong meninggal dunia karena kesehatan yang memburuk.

Mengutip Xinhua pada Minggu (4/8), Lam mendapat dukungan dengan suara bulat sebagai pengganti Trong pada pertemuan Komite Sentral Partai Komunis Vietnam (CPV) ke-13 yang diadakan hari Sabtu (3/8).


Dalam pidatonya di hadapan para delegasi, Lam berjanji untuk mewarisi dan mempromosikan warisan Trong, tidak membuat perubahan apa pun terhadap kebijakan luar negeri negara Asia Tenggara tersebut.

Dia akan berfokus pada pencapaian tujuan pembangunan sosial ekonomi, dan melanjutkan kampanye antikorupsi Vietnam.

"Dalam waktu mendatang, upaya antikorupsi akan terus dilakukan dengan gencar," ujarnya.

Lam, seorang perwira keamanan karier, telah lama terlihat bercita-cita menjadi ketua partai, dengan para ahli menyebut jabatan presiden sebagai batu loncatan untuk jabatan puncak.

Tidak jelas apakah ia akan mempertahankan kedua jabatan teratas tersebut hingga akhir sesi legislatif ini pada tahun 2026, atau apakah presiden baru akan dipilih.

Lam terpilih sebagai presiden pada bulan Mei setelah memimpin kampanye besar-besaran investigasi tingkat tinggi terhadap korupsi sebagai menteri kepolisian.

Ia menggantikan Vo Van Thuong, yang telah menjabat sekitar satu tahun ketika ia mengundurkan diri di tengah tuduhan melakukan kesalahan yang tidak disebutkan.

Beberapa pejabat dan diplomat mengatakan partai telah membahas kemungkinan menunjuk presiden baru sehingga Lam dapat fokus pada jabatan kepala partai.

Menurut pejabat lokal, jika Lam terus memegang kedua jabatan tersebut, ia dapat meningkatkan kekuasaannya dan mungkin memimpin negara tersebut ke gaya kepemimpinan yang lebih otokratis, seperti Xi Jinping dari China.

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Tak Hanya Mobil Listrik, Hybrid Juga Diusulkan Bebas Ganjil-Genap

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:31

Kabinet Watch Penting untuk Ruang Dialog Menteri dan Kelompok Kritis

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:25

Dumai Transshipment Hub: Ujian Geopolitik Maritim Indonesia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:17

Laba Emiten Naik 15 Persen, Danantara Minta Investor Tak Terpaku Sentimen Pasar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:16

Apple Siap Gelar Acara Pro and Tell Akhir Oktober 2026

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:09

12.000 Lowongan Kerja Dibuka di Jakarta untuk Semua Kalangan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:08

BAZNAS dan Ruang Amal Indonesia Antarkan 47 Mustahik ke Dunia Kerja

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:06

KPK Bakal Secepatnya Kembali Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:48

Wacana Dumai Transshipment Hub Perlu Dukungan, Pelindo Harus Lebih Bertaring di Selat Malaka

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:47

Terancam Turun Kelas, Danantara Akui Sentimen MSCI Tak Bisa Dianggap Enteng

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:33

Selengkapnya