Berita

Presiden Vietnam To Lam yang kini diangkat menjadi Sekjen Partai Komunis/The Japan Times

Dunia

Presiden To Lam Resmi Jadi Sekjen Partai Komunis Vietnam

MINGGU, 04 AGUSTUS 2024 | 14:10 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Seminggu setelah Nguyen Phu Trong meninggal dunia, Presiden Vietnam To Lam kini dilantik sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis di negara itu.

Lam yang berusia 67 tahun sebenarnya telah mengambil alih tugas kepala partai untuk sementara sejak 18 Juli lalu, sehari sebelum Trong meninggal dunia karena kesehatan yang memburuk.

Mengutip Xinhua pada Minggu (4/8), Lam mendapat dukungan dengan suara bulat sebagai pengganti Trong pada pertemuan Komite Sentral Partai Komunis Vietnam (CPV) ke-13 yang diadakan hari Sabtu (3/8).


Dalam pidatonya di hadapan para delegasi, Lam berjanji untuk mewarisi dan mempromosikan warisan Trong, tidak membuat perubahan apa pun terhadap kebijakan luar negeri negara Asia Tenggara tersebut.

Dia akan berfokus pada pencapaian tujuan pembangunan sosial ekonomi, dan melanjutkan kampanye antikorupsi Vietnam.

"Dalam waktu mendatang, upaya antikorupsi akan terus dilakukan dengan gencar," ujarnya.

Lam, seorang perwira keamanan karier, telah lama terlihat bercita-cita menjadi ketua partai, dengan para ahli menyebut jabatan presiden sebagai batu loncatan untuk jabatan puncak.

Tidak jelas apakah ia akan mempertahankan kedua jabatan teratas tersebut hingga akhir sesi legislatif ini pada tahun 2026, atau apakah presiden baru akan dipilih.

Lam terpilih sebagai presiden pada bulan Mei setelah memimpin kampanye besar-besaran investigasi tingkat tinggi terhadap korupsi sebagai menteri kepolisian.

Ia menggantikan Vo Van Thuong, yang telah menjabat sekitar satu tahun ketika ia mengundurkan diri di tengah tuduhan melakukan kesalahan yang tidak disebutkan.

Beberapa pejabat dan diplomat mengatakan partai telah membahas kemungkinan menunjuk presiden baru sehingga Lam dapat fokus pada jabatan kepala partai.

Menurut pejabat lokal, jika Lam terus memegang kedua jabatan tersebut, ia dapat meningkatkan kekuasaannya dan mungkin memimpin negara tersebut ke gaya kepemimpinan yang lebih otokratis, seperti Xi Jinping dari China.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

Nama Elon Musk hingga Eks Pangeran Inggris Muncul dalam Dokumen Epstein

Minggu, 01 Februari 2026 | 14:00

Said Didu Ungkap Isu Sensitif yang Dibahas Prabowo di K4

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:46

Pengoperasian RDF Plant Rorotan Prioritaskan Keselamatan Warga

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:18

Presiden Harus Pastikan Kader Masuk Pemerintahan untuk Perbaikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:03

Danantara Bantah Isu Rombak Direksi Himbara

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:45

Ada Kecemasan di Balik Pidato Jokowi

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:25

PLN Catat Penjualan Listrik 317,69 TWh, Naik 3,75 Persen Sepanjang 2025

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:07

Proses Hukum Berlanjut Meski Uang Pemerasan Perangkat Desa di Pati Dikembalikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:03

Presiden Sementara Venezuela Janjikan Amnesti untuk Ratusan Tahanan Politik

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:27

Kelola 1,7 Juta Hektare, Agrinas Palma Fokus Bangun Fondasi Sawit Berkelanjutan

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:13

Selengkapnya