Berita

Front Kaltim Menggugat menggelar aksi demo di depan Gedung KPK, Jakarta, Jumat (2/8)/Ist

Politik

KPK Diminta Usut Dugaan Gurita Dinasti Politik Bani Mas'ud

SABTU, 03 AGUSTUS 2024 | 08:58 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Aroma dinasti politik dan dugaan praktik korupsi dinilai tumbuh subur di tanah Kalimantan Timur.

Penelusuran kelompok Front Kaltim Menggugat, Kalimantan Timur memiliki jaringan politik yang sangat kuat dan dikuasai segelintir orang. Kondisi ini dikhawatirkan akan menghambat kemajuan Kaltim yang kini ditunjuk sebagai Ibukota Nusantara.

Koordinator Front Kaltim Menggugat, Fad Al Zihad mencontohkan kekuatan klan politik Mas'ud bersaudara. Rudi Mas'ud, kata dia, adalah anggota DPR sekaligus bakal calon Gubernur Kaltim. Sementara kakaknya, Hasanudin Mas'ud menjabat sebagai Ketua DPRD Kaltim.


Tak sampai di situ, dua saudara lainnya juga menjadi pejabat, yakni Rahmad Mas'ud sebagai Walikota Balikpapan dan Abdul Gafur Mas'ud sebagai Bupati Penajam Paser Utara.

Abdul Gafur Mas'ud bahkan ikut terjaring OTT KPK dan telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor dalam kasus suap.

"Untuk itu, Front Kaltim Menggugat menilai gurita dinasti politik di Kaltim harus dilawan karena sudah mengkhawatirkan dan sulit tersentuh hukum," tegas Fad dalam keterangannya, Sabtu (3/8).

Dalam menyuarakan aspirasinya, Front Kaltim Menggugat sebelumnya telah menggelar demo di depan Gedung KPK, Jakarta, Jumat (2/8).

"Kami mendorong aparat hukum, khususnya KPK tidak ragu menindak dan segera menuntaskan semua kasus hukum di Kaltim yang menyeret Bani Mas'ud," tandasnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Purbaya Siapkan Sanksi bagi Importir Buntut Kontainer Menumpuk

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Palmerah, 17 Unit dan 85 Personel Damkar Dikerahkan

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:05

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Widiyanti Putri Wardhana dan Nusron Wahid Layak Direshuffle

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:38

Kompetisi Ketapel Antar ASN

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:19

Buzzer Jokowi Jangan Dulu Pesta, P21 Bukan Vonis Pengadilan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:00

Investor Asing Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Marina Bay City ke Polda Bali

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:48

Kritik Rocky Gerung, Gumarang: Menteri Keuangan Bukan Sekadar Kasir

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:27

State-Driven Economy untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:57

Puluhan Miliar Dana Investasi Dipersoalkan, Siapa Bertanggung Jawab di Marina Bay City?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:33

Selengkapnya