Berita

Kolase Anggito Abimanyu, Edi Slamet Irianto, dan Mukhamad Misbakhun/Repro

Bisnis

Inilah 3 Kandidat Kepala Badan Penerimaan Negara

JUMAT, 02 AGUSTUS 2024 | 16:13 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) kian serius dibahas pemerintah. BPN nantinya akan memisahkan Direktorat Jenderal Pajak maupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dari Kementerian Keuangan.

Badan baru yang diusung Presiden terpilih Prabowo Subianto ini bahkan sudah masuk dalam dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.

Berdasarkan sumber redaksi dari kalangan Istana, sudah ada tiga kandidat yang akan disaring untuk menjadi Kepala BPN era pemerintahan Prabowo-Gibran.


Ketiganya adalah ekonom sekaligus mantan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Anggito Abimanyu; Gurubesar Politik Hukum Pajak Unissula, Edi Slamet Irianto; dan Anggota Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun.

Masih berdasarkan sumber Istana, dua dari tiga nama kandidat bahkan sudah melakukan presentasi dan "uji kelayakan" dari Kemenkeu. Mereka adalah Anggito dan Edi Slamet.

"Dua orang sudah dipanggil, satu belum," kata sumber tersebut kepada redaksi, Jumat (2/8).

BPN masuk ke dalam 8 Program Hasil Cepat Terbaik Prabowo dan Gibran. Badan tersebut merupakan salah satu upaya terobosan untuk meningkatkan penerimaan negara dari dalam negeri.

Prabowo beralasan, pembiayaan pembangunan ekonomi sebagian besar dibiayai oleh anggaran pemerintah.

Dalam dokumen 8 Program Hasil Cepat Terbaik Prabowo-Gibran, BPN ditargetkan bisa meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 23 persen.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Tujuh Kader Baru Resmi Masuk PSI, Mayoritas Eks Nasdem

Sabtu, 31 Januari 2026 | 18:11

Penanganan Hukum Tragedi Pesta Pernikahan di Garut Harus Segera Dituntaskan

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:34

Kata Gus Yahya, Dukungan Board of Peace Sesuai Nilai dan Prinsip NU

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:02

Pertamina Bawa Pulang 1 Juta Barel Minyak Mentah dari Aljazair

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:29

Penegakan Hukum Tak Boleh Mengarah Kriminalisasi

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:11

Kementerian Imipas Diminta Investigasi Rutan Labuan Deli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:07

Ekonomi Indonesia 2026: Janji vs Fakta Daya Beli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:21

Gus Yahya: 100 Tahun NU Tak Pernah Berubah Semangat dan Idealismenya!

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:07

Australia Pantau Serius Perkembangan Penyebaran Virus Nipah

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:57

Mundur Massal Pimpinan OJK dan BEI, Ekonom Curiga Tekanan Berat di Pasar Modal

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:52

Selengkapnya