Kondisi pembangunan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur/Humas Otorita IKN
Perumahan subsidi untuk masyarakat menengah ke bawah akan dibangun di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan bahwa orang miskin tetap bisa membeli rumah di ibu kota anyar tersebut.
"Tetap ada perumahan untuk masyarakat yang menengah ke bawah (di IKN), tetap ada,"kata juru bicara Menteri PUPR, Endra S. Atmawidjaja, dikutip Jumat (2/8).
"Prinsip seperti hunian berimbang yang pernah kita lakukan dengan UU Perumahan dan Permukiman itu tetap kita dorong. Jadi, tetap ada perumahan untuk masyarakat yang menengah ke bawah (di IKN)," sambungnya.
Menurut Endra, Kementerian PUPR akan berusaha untuk terus mendorong adanya hunian yang berimbang di ibu kota pengganti DKI Jakarta itu.
Pasalnya, kehadiran IKN, kata Endra bukan hanya untuk pegawai negeri sipil (PNS) tetapi juga untuk warga biasa.
Meski demikian, saat ini PUPR sendiri belum dapat memastikan kapan pasar rumah subsidi bisa masuk ke IKN. Menurut Direktur Rumah Umum dan Komersial Ditjen Perumahan Kementerian PUPR Fitrah Nur, zonasi untuk rumah subsidi masih disiapkan oleh Otorita IKN.
"Pastilah masuk (pasar rumah subsidi di IKN). Kalau enggak, nanti di mana sopir tinggal, di mana pegawai toko tinggal, pasti nanti sudah disiapkan (pembangunan rumah subsidi)," jelas Fitrah.
Fitrah memastikan rumah subsidi untuk masyarakat menengah ke bawah ini akan berada tepat di IKN, bukan di pinggiran ibu kota anyar itu, karena IKN disebut sebagai kota inklusif.
"Pasti ada zonasi tertentu. Akan ada (rumah subsidi di IKN), kan IKN bukan kota eksklusif. Presiden (Joko Widodo) selalu mengatakan 'ini kota inklusif', jadi siapa saja bisa (tinggal di IKN), segala golongan ada. Enggak mungkin orang kaya aja di sana," tuturnya.
