Berita

Unjuk rasa Aliansi Ormas di KEK Sei Mangkei/Ist

Nusantara

Tuntut Prioritas Pekerja Lokal, Aliansi Ormas Unjuk Rasa di KEK Sei Mangkei

KAMIS, 01 AGUSTUS 2024 | 20:52 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Aliansi organisasi kepemudaan dan masyarakat berunjuk rasa di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei,  Simalungun, Sumatera Utara, Kamis (1/8). Aliansi yang terdiri dari KNPI, KSPSI AGN dan FSP KEP SPSI AGN ini menuntut perusahaan memberikan prioritas bagi pekerja lokal dengan kuota maksimal 70 persen, serta menampilkan kearifan budaya lokal Simalungun pada ornamen di kawasan tersebut.

Sejauh ini keberadaan KEK Sei Mangkei menurut mereka belum memberikan dampak signifikan bagi warga setempat. Sejauh ini menurut mereka, keberadaan pekerja lokal dari Simalungun masih jauh dari persentase yang layak, sebesar 70 persen. Dan mereka juga masih meragukan angka 50-an persen pekerja lokal yang diklaim oleh pihak pengelola KEK Sei Mangkei. Bahkan untuk PT Kinra sendiri, tercatat hanya 50 orang pekerja lokal dari total 113 orang.

"Ini Bumi Habonaron Dobona, tetapi banyak putra daerah yang tidak mendapatkan kesempatan untuk bisa bekerja di perusahaan di dalam KEK Sei Mangkei. Apakah kami tidak punya kualifikasi atau kemampuan untuk bisa jadi pekerja di sini," kata Ketua KSPSI AGN Simalungun, Juni P Saragih.


Hal yang sama disampaikan koordinator Aksi Sapruddin Purba, Koordinator Lapangan Gulit Saragih, Sekretaris DPD KNPI Sumut Samsul Bahri Purba, Wakil Ketua DPD KNPI Sumut Putra, dan Sekretaris DPD KNPI Simalungun turut angkat bicara terkait banyaknya pertanyaan dalam pengelolaan KEK Sei Mangkei. 

“Mulai dari penyerapan tenaga kerja asing, analisis dampak lingkungan (Amdal) hingga kurangnya ornamen Budaya Simalungun di lokasi, sebagai wujud penghormatan terhadap kearifan lokal,” ujarnya.

Sempat terjadi aksi dorong karena ada penolakan pihak keamanan untuk bisa menggelar aksi di bagian dalam KEK Sei Mangkei. Meskipun koordinator aksi menjamin demo tersebut berjalan damai.

Setelah rangkaian aksi, perwakilan para pemuda diterima oleh pihak pengelola KEK Sei Mangkei, PT Kinra, diwakili Miswarindra, Widoyoko dan lainnya. Mereka menanggapi dengan akan memberikan imbauan kepada pelaku usaha (red: Perusahaan) agar bisa memenuhi kuota pekerja lokal sebesar 70 persen. Serta mencantumkan ornamen/ragam Simalungun pada setiap bangunan milik perusahaan di KEK Sei Mangkei.

Populer

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

Penggorengan Saham yang Mau Diberantas Purbaya Dipertanyakan

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:53

Prabowo Izinkan Danantara Rekrut WNA untuk Pimpin BUMN

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:38

Purbaya Klaim Bisa Pantau Rekening Semua Pejabat Kemenkeu

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:34

Di WEF Davos, Prabowo Sebut RI Tak Pernah Sekalipun Gagal Bayar Utang

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:14

Polda Metro Turunkan Puluhan Ribu Personel Siaga Banjir

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:13

KPK Obok-Obok Rumah dan Kantor Bupati Sudewo

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:29

Kemlu RI Tegaskan Tak Ada Kewajiban Bayar Rp16,9 Triliun setelah Gabung Dewan Perdamaian

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:28

Prabowo Resmi Teken Piagam Dewan Perdamaian di Davos

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:07

Wisuda ke-II UNOSO Dihadiri Mahfud MD hingga Rocky Gerung

Kamis, 22 Januari 2026 | 21:55

KPK: Pengabaian Pengawasan Kredit Bisa Berujung Pidana

Kamis, 22 Januari 2026 | 21:36

Selengkapnya