Berita

Unjuk rasa Aliansi Ormas di KEK Sei Mangkei/Ist

Nusantara

Tuntut Prioritas Pekerja Lokal, Aliansi Ormas Unjuk Rasa di KEK Sei Mangkei

KAMIS, 01 AGUSTUS 2024 | 20:52 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Aliansi organisasi kepemudaan dan masyarakat berunjuk rasa di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei,  Simalungun, Sumatera Utara, Kamis (1/8). Aliansi yang terdiri dari KNPI, KSPSI AGN dan FSP KEP SPSI AGN ini menuntut perusahaan memberikan prioritas bagi pekerja lokal dengan kuota maksimal 70 persen, serta menampilkan kearifan budaya lokal Simalungun pada ornamen di kawasan tersebut.

Sejauh ini keberadaan KEK Sei Mangkei menurut mereka belum memberikan dampak signifikan bagi warga setempat. Sejauh ini menurut mereka, keberadaan pekerja lokal dari Simalungun masih jauh dari persentase yang layak, sebesar 70 persen. Dan mereka juga masih meragukan angka 50-an persen pekerja lokal yang diklaim oleh pihak pengelola KEK Sei Mangkei. Bahkan untuk PT Kinra sendiri, tercatat hanya 50 orang pekerja lokal dari total 113 orang.

"Ini Bumi Habonaron Dobona, tetapi banyak putra daerah yang tidak mendapatkan kesempatan untuk bisa bekerja di perusahaan di dalam KEK Sei Mangkei. Apakah kami tidak punya kualifikasi atau kemampuan untuk bisa jadi pekerja di sini," kata Ketua KSPSI AGN Simalungun, Juni P Saragih.


Hal yang sama disampaikan koordinator Aksi Sapruddin Purba, Koordinator Lapangan Gulit Saragih, Sekretaris DPD KNPI Sumut Samsul Bahri Purba, Wakil Ketua DPD KNPI Sumut Putra, dan Sekretaris DPD KNPI Simalungun turut angkat bicara terkait banyaknya pertanyaan dalam pengelolaan KEK Sei Mangkei. 

“Mulai dari penyerapan tenaga kerja asing, analisis dampak lingkungan (Amdal) hingga kurangnya ornamen Budaya Simalungun di lokasi, sebagai wujud penghormatan terhadap kearifan lokal,” ujarnya.

Sempat terjadi aksi dorong karena ada penolakan pihak keamanan untuk bisa menggelar aksi di bagian dalam KEK Sei Mangkei. Meskipun koordinator aksi menjamin demo tersebut berjalan damai.

Setelah rangkaian aksi, perwakilan para pemuda diterima oleh pihak pengelola KEK Sei Mangkei, PT Kinra, diwakili Miswarindra, Widoyoko dan lainnya. Mereka menanggapi dengan akan memberikan imbauan kepada pelaku usaha (red: Perusahaan) agar bisa memenuhi kuota pekerja lokal sebesar 70 persen. Serta mencantumkan ornamen/ragam Simalungun pada setiap bangunan milik perusahaan di KEK Sei Mangkei.

Populer

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Lima Orang dari Blueray Cargo Ditangkap saat OTT Pejabat Bea Cukai

Kamis, 05 Februari 2026 | 15:41

Koordinator KKN UGM Tak Kenal Jokowi

Rabu, 04 Februari 2026 | 08:36

UPDATE

Mendag AS Akhirnya Mengakui Pernah Makan Siang di Pulau Epstein

Kamis, 12 Februari 2026 | 10:10

Israel Resmi Gabung Board of Peace, Teken Piagam Keanggotaan di Washington

Kamis, 12 Februari 2026 | 10:09

Profil Jung Eun Woo: Bintang Welcome to Waikiki 2 yang Meninggal Dunia, Tinggalkan Karier Cemerlang & Pesan Misterius

Kamis, 12 Februari 2026 | 10:08

Harga Minyak Masih Tinggi Dipicu Gejolak Hubungan AS-Iran

Kamis, 12 Februari 2026 | 09:59

Prabowo Terus Pantau Pemulihan Bencana Sumatera, 5.500 Hunian Warga Telah Dibangun

Kamis, 12 Februari 2026 | 09:49

IHSG Dibuka Menguat, Rupiah Tertekan ke Rp16.811 per Dolar AS

Kamis, 12 Februari 2026 | 09:47

Salah Transfer, Bithumb Tak Sengaja Bagikan 620.000 Bitcoin Senilai 40 Miliar Dolar AS

Kamis, 12 Februari 2026 | 09:33

Menteri Mochamad Irfan Yusuf Kawal Pengalihan Aset Haji dari Kementerian Agama

Kamis, 12 Februari 2026 | 09:18

Sinyal “Saling Gigit” dan Kecemasan di Pasar Modal

Kamis, 12 Februari 2026 | 09:09

KPK: Kasus PN Depok Bukti Celah Integritas Peradilan Masih Terbuka

Kamis, 12 Februari 2026 | 08:50

Selengkapnya