Kurangi Beban APBN, Pimpinan Komisi VII Usul Harga BBM Non Subsidi Naik

Harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi keluaran PT Pertamina dinilai sudah saatnya dinaikkan.

Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eddy Soeparno berpandangan, kenaikan harga BBM non subsidi seperti Pertamax Series perlu dinaikkan agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Penyesuaian harga Pertamax bisa dilakukan agar tidak semakin membebani APBN dan kondisi keuangan perusahaan," kata Eddy dalam keterangan tertulisnya, Kamis (1/8).

Eddy berujar, Pertamina sudah menahan harga BBM non subsidi sejak Maret 2024 lalu di tengah kenaikan minyak dunia dan penurunan nilai tukar rupiah.

Kenaikan harga ini dinilai tidak akan terlalu memengaruhi daya beli masyarakat karena mayoritas masih membeli Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) seperti Pertalite.

Di sisi lain, Eddy meminta pengaturan pembelian BBM subsidi segera dilaksanakan sehingga volume bisa berkurang dan masyarakat kalangan mampu akan membeli BBM non subsidi.

"Yang lebih penting adalah pengaturan agar pembelian BBM subsidi diperuntukkan bagi masyarakat ekonomi lemah, UMKM, ojek, angkot dan sebagainya," ujarnya.

Hingga 1 Agustus 2024, harga BBM subsidi dan non subsidi masih tetap dipertahankan Pertamina.

Mengutip laman Mypertamina, harga BBM subsidi seperti Pertalite masih di angka Rp 10.000 per liter di seluruh provinsi. Sementara untuk BBM non subsidi Pertamax juga belum mengalami perubahan harga, yakni masih Rp12.950 per liter untuk wilayah Jakarta dan Pulau Jawa.