Ilustrasi Bangladesh Jamaat-e-Islami/Barta24
Partai Islam utama di Bangladesh akan dilarang operasinya setelah diduga terlibat dalam aksi protes mahasiswa mematikan baru-baru ini.
Menteri Hukum, Keadilan, dan Urusan Parlemen Bangladesh, Anisul Huq menyebut Partai Bangladesh Jamaat-e-Islami (BJI) akan dilarang melalui perintah eksekutif.
"Demi negara, keputusan telah dibuat," tegasnya, seperti dikutip dari
Reuters pada Kamis (1/8).
Bersama dengan partai oposisi lain Partai Nasionalis Bangladesh (BNP), Jamaat-e-Islami membantah keras terlibat sebagai pemicu aksi protes mahasiswa yang mendesak penghapusan kuota PNS veteran.
Dalam sebuah pernyataan, Jamaat mengecam keputusan pemerintah yang dipimpin Liga Awami sebagai ilegal, di luar hukum, dan inkonstitusional.
"Dengan menggunakan mesin negara, mereka memainkan permainan menyalahkan Jamaat dan partai oposisi lainnya," kata Kepala Partai tersebut, Shafiqur Rahman.
Jamaat secara efektif dilarang mengikuti pemilu oleh keputusan pengadilan tahun 2013 yang menyatakan bahwa pendaftarannya sebagai partai politik bertentangan dengan konstitusi sekuler negara Asia Selatan tersebut.
Bangladesh menutup internet dan mengirim tentara untuk memberlakukan jam malam nasional saat demonstrasi menyebar setelah dimulai di universitas dan perguruan tinggi pada bulan Juni.
Ribuan orang terluka saat pasukan keamanan menembakkan peluru karet, gas air mata, dan melemparkan granat kejut untuk membubarkan puluhan ribu pengunjuk rasa yang membanjiri jalan.
Kekerasan yang menewaskan sedikitnya 150 orang tersebut merupakan ujian terbesar yang dihadapi Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasin.
Ia pertama kali memimpin partainya menuju kemenangan dalam pemilu pada tahun 1996, menjalani satu masa jabatan lima tahun sebelum mendapatkan kembali kekuasaan pada tahun 2009, dan tidak pernah kalah lagi.
Kelompok hak asasi manusia dan kritikus mengatakan Hasina telah menjadi semakin otokratis selama 15 tahun terakhir kekuasaannya, ditandai dengan penangkapan lawan politik dan aktivis, penghilangan paksa dan pembunuhan di luar hukum, tuduhan yang dibantahnya.
PBB, kelompok hak asasi manusia global, Amerika Serikat dan Inggris mengkritik penggunaan kekerasan oleh yang dilakukan polisi Bangladesh terhadap para demonstran.
